Ini Perbedaan Antara Negara Mitra dengan Anggota Penuh BRICS
loading...
Anggota penuh dan negara mitra BRICS memiliki sejumlah perbedaan pada posisi dan perannya dalam blok tersebut. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Indonesia bersama 12 negara lainnya secara resmi diakui sebagai sebagai negara mitra di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 yang diadakan di Kazan, Rusia. Selain Indonesia, 12 negara mitra BRICS lainnya adalah Malaysia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.
Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT tersebut menyebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Forum tersebut diyakini bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Selatan. BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.
Menlu Sugiono juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk secara resmi bergabung dengan BRICS. Namun, untuk saat ini Indonesia baru resmi menjadi negara mitra, seperti 3 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia, Thailand dan Vietnam.
Lalu apa perbedaan antara menjadi anggota penuh BRICS dan negara mitra? Mengutip Focus Malaysia, berikut perbedaan dan manfaat utama menjadi anggota penuh dan anggota mitra:
Anggota penuh memiliki kekuatan pengambilan keputusan serta hak suara dan memainkan peran langsung dalam membentuk agenda dan kebijakan BRICS. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi, tempat keputusan utama mengenai kerja sama ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik dibuat.
Anggota penuh memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga BRICS seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), yang membentuk kebijakan dan proyek yang didanai oleh lembaga-lembaga ini.
Dalam hal ekonomi dan perdagangan, anggota penuh mendapat manfaat dari perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi yang lebih dalam dengan anggota BRICS lainnya, seperti perjanjian perdagangan preferensial atau proyek infrastruktur bersama.
Anggota penuh memiliki pengaruh strategis sebagai negara yang menjadi bagian dari blok kuat yang mewakili sebagian besar populasi dan ekonomi dunia. Hal ini meningkatkan pengaruhnya terhadap isu-isu global seperti reformasi keuangan, kebijakan perubahan iklim, dan negosiasi geopolitik.
Anggota penuh memiliki keselarasan diplomatik dan politik yang lebih besar sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan inti, yang memungkinkan mereka untuk menyelaraskan diri dengan ekonomi utama lainnya dan mengadvokasi reformasi di lembaga-lembaga global (misalnya, Dana Moneter Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari posisi yang kuat.
Negara mitra tidak memiliki hak suara atau pengaruh formal atas keputusan dan kebijakan internal BRICS dengan pengambilan keputusan yang terbatas. Peran mereka lebih kolaboratif tetapi kurang berwibawa.
Negara mitra dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi pada proyek-proyek tertentu, investasi, dan akses ke sumber daya seperti pendanaan dari NDB untuk proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan, meskipun mereka tidak memiliki kendali penuh atas pendanaan tersebut atau akses ke inisiatif-inisiatif ekonomi dan pembangunan
Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT tersebut menyebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Forum tersebut diyakini bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Selatan. BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.
Menlu Sugiono juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk secara resmi bergabung dengan BRICS. Namun, untuk saat ini Indonesia baru resmi menjadi negara mitra, seperti 3 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia, Thailand dan Vietnam.
Lalu apa perbedaan antara menjadi anggota penuh BRICS dan negara mitra? Mengutip Focus Malaysia, berikut perbedaan dan manfaat utama menjadi anggota penuh dan anggota mitra:
Anggota penuh BRICS
Anggota penuh memiliki kekuatan pengambilan keputusan serta hak suara dan memainkan peran langsung dalam membentuk agenda dan kebijakan BRICS. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi, tempat keputusan utama mengenai kerja sama ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik dibuat.
Anggota penuh memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga BRICS seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), yang membentuk kebijakan dan proyek yang didanai oleh lembaga-lembaga ini.
Dalam hal ekonomi dan perdagangan, anggota penuh mendapat manfaat dari perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi yang lebih dalam dengan anggota BRICS lainnya, seperti perjanjian perdagangan preferensial atau proyek infrastruktur bersama.
Anggota penuh memiliki pengaruh strategis sebagai negara yang menjadi bagian dari blok kuat yang mewakili sebagian besar populasi dan ekonomi dunia. Hal ini meningkatkan pengaruhnya terhadap isu-isu global seperti reformasi keuangan, kebijakan perubahan iklim, dan negosiasi geopolitik.
Anggota penuh memiliki keselarasan diplomatik dan politik yang lebih besar sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan inti, yang memungkinkan mereka untuk menyelaraskan diri dengan ekonomi utama lainnya dan mengadvokasi reformasi di lembaga-lembaga global (misalnya, Dana Moneter Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari posisi yang kuat.
Negara Mitra BRICS
Negara mitra tidak memiliki hak suara atau pengaruh formal atas keputusan dan kebijakan internal BRICS dengan pengambilan keputusan yang terbatas. Peran mereka lebih kolaboratif tetapi kurang berwibawa.
Negara mitra dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi pada proyek-proyek tertentu, investasi, dan akses ke sumber daya seperti pendanaan dari NDB untuk proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan, meskipun mereka tidak memiliki kendali penuh atas pendanaan tersebut atau akses ke inisiatif-inisiatif ekonomi dan pembangunan
Explore More