20% Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, Perindo Siap Berkolaborasi Wujudkan Swasembada
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Desa dan Potensi Daerah, Gardian Muhammad menyambut baik rencana penggunaan 20% dana desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan. Ia menyatakan Partai Perindo siap berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan .
Gardian mengatakan rencana penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan merupakan inisiatif baik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pengalokasian dana desa itu terbilang besar dari total alokasi lain.
"Ini adalah inisiasi yang baik yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka swasembada pangan. Alokasi dana ketahanan pangan yang direncanakan akan dianggarkan sebesar 20% dari Dana Desa tentu merupakan angka yang cukup besar dari total alokasi lain dibandingkan peruntukan lain," kata Gardian.
Kendati demikian, Gardian mengingatkan, monitoring dan evaluasi perlu diperhatikan dalam program ketahanan pangan ini. Menurutnya, perlu ada kajian model terbaik terkait pelaksanaan di setiap desa dan langkah strategis terkait suksesi program swasembada pangan.
"Mengingat tentu Dana Desa yang terbatas harus dibagi berdasarkan prioritas Pembangunan desa setempat. Seperti untuk Infrastruktur, Pembangunan Fasilitas Lingkungan dan lain sebagainya," katanya.
"Jangan sampai memang instruksi yang mengikat ini akan menjadi beban baru yang diberikan kepada Pemerintah desa. Selain itu, memastikan bahwa SDM pelaksana program strategis ini dipastikan harus mampu," imbuhnya.
Menurutnya, tantangan pelaksanaan program ini yakni implementasi di lapangan. Apalagi, kondisi geografis dan potensi setiap desa berbeda. Karena itu, ia menilai, alokasi dana desa setiap daerah itu perlu disesuaikan dengan potensi daerah itu sendiri.
"Apabila ditanya apakah dana sebesar ini efektif atau tidak, tentu jawabannya adalah tergantung efisiensi setiap daerah. Dana ini akan terlalu kecil didaerah yang memang sulit dan sebelumnya tidak pernah menjadikan pangan sebagai prioritas produksi dan hasil desa," tuturnya.
"Sebaliknya, ketika Desa tersebut sudah terbiasa, maka dana itu akan sangat efektif karena tinggal melanjutkan dan menyempurnakan yang sudah ada," imbuhnya.
Gardian mengatakan, fokus swasembada pangan Pemerintahan Prabowo - Gibran untuk mengantisipasi adanya ancaman krisis pangan akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, yang menyebabkan terganggunya rantai pasok. Karena itu, ia menyatakan, Perindo siap berkolaborasi untuk wujudkan swasembada pangan ini.
"Partai Perindo sebagai Partai yang mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, tentu menyambut hal baik mengenai ini dan siap berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan ini," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan 20% dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Pemerintah akan memaksimalkan ketahanan pangan khususnya di tingkat pedesaan, sebagai tujuan dari kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.
Total dana desa yang disediakan yakni Rp71 triliun, artinya 20% dari dana tersebut sekitar Rp14 triliun untuk ketahanan pangan. Untuk itu, Kemenko Pangan tengah menjalankan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait, khususnya Kementerian Desa, guna memaksimalkan anggaran dana desa untuk ketahanan pangan tersebut.
"Ini ada dana desa untuk ketahanan pangan tercatat dari Rp71 triliun. Dana desa itu ada Rp14 triliun lebih atau 20%. Itu harus untuk ketahanan pangan yang sekarang itu belum terkoordinasi dengan baik," terang Zulhas kepada awak media di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).
Gardian mengatakan rencana penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan merupakan inisiatif baik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pengalokasian dana desa itu terbilang besar dari total alokasi lain.
"Ini adalah inisiasi yang baik yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka swasembada pangan. Alokasi dana ketahanan pangan yang direncanakan akan dianggarkan sebesar 20% dari Dana Desa tentu merupakan angka yang cukup besar dari total alokasi lain dibandingkan peruntukan lain," kata Gardian.
Kendati demikian, Gardian mengingatkan, monitoring dan evaluasi perlu diperhatikan dalam program ketahanan pangan ini. Menurutnya, perlu ada kajian model terbaik terkait pelaksanaan di setiap desa dan langkah strategis terkait suksesi program swasembada pangan.
"Mengingat tentu Dana Desa yang terbatas harus dibagi berdasarkan prioritas Pembangunan desa setempat. Seperti untuk Infrastruktur, Pembangunan Fasilitas Lingkungan dan lain sebagainya," katanya.
"Jangan sampai memang instruksi yang mengikat ini akan menjadi beban baru yang diberikan kepada Pemerintah desa. Selain itu, memastikan bahwa SDM pelaksana program strategis ini dipastikan harus mampu," imbuhnya.
Menurutnya, tantangan pelaksanaan program ini yakni implementasi di lapangan. Apalagi, kondisi geografis dan potensi setiap desa berbeda. Karena itu, ia menilai, alokasi dana desa setiap daerah itu perlu disesuaikan dengan potensi daerah itu sendiri.
"Apabila ditanya apakah dana sebesar ini efektif atau tidak, tentu jawabannya adalah tergantung efisiensi setiap daerah. Dana ini akan terlalu kecil didaerah yang memang sulit dan sebelumnya tidak pernah menjadikan pangan sebagai prioritas produksi dan hasil desa," tuturnya.
"Sebaliknya, ketika Desa tersebut sudah terbiasa, maka dana itu akan sangat efektif karena tinggal melanjutkan dan menyempurnakan yang sudah ada," imbuhnya.
Gardian mengatakan, fokus swasembada pangan Pemerintahan Prabowo - Gibran untuk mengantisipasi adanya ancaman krisis pangan akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, yang menyebabkan terganggunya rantai pasok. Karena itu, ia menyatakan, Perindo siap berkolaborasi untuk wujudkan swasembada pangan ini.
"Partai Perindo sebagai Partai yang mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, tentu menyambut hal baik mengenai ini dan siap berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan ini," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan 20% dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Pemerintah akan memaksimalkan ketahanan pangan khususnya di tingkat pedesaan, sebagai tujuan dari kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.
Total dana desa yang disediakan yakni Rp71 triliun, artinya 20% dari dana tersebut sekitar Rp14 triliun untuk ketahanan pangan. Untuk itu, Kemenko Pangan tengah menjalankan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait, khususnya Kementerian Desa, guna memaksimalkan anggaran dana desa untuk ketahanan pangan tersebut.
"Ini ada dana desa untuk ketahanan pangan tercatat dari Rp71 triliun. Dana desa itu ada Rp14 triliun lebih atau 20%. Itu harus untuk ketahanan pangan yang sekarang itu belum terkoordinasi dengan baik," terang Zulhas kepada awak media di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).
(akr)