Ketua REI Jabar 2024-2027 Menyadari Tantangan Sektor Real Estate Makin Berat
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Periode 2024-2027, Norman Nurdjaman yang belum lama ini terpilih menyadari bahwa tantangan REI ke depan semakin berat. Apalagi, kondisi deflasi yang terjadi juga sangat memberi dampak kepada bisnis real estate .
"Oleh karenanya, masih banyak aturan-aturan yang perlu direvisi seperti andalalin (analisis dampak lalu lintas), LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan lain-lain," ujar Norman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua REI Jawa Barat 2020-2023 .
Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman Nurjaman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Menurutnya, tagline-nya terkait "perubahan" harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.
"Perubahan ini selain internal, tapi juga hubungan dengan seluruh stakeholder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, Perpajakan, Kepolisian, PLN, dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu kan targetnya kepastian usaha," kata lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Norman Nurdjaman terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung, Selasa (5/11/2024) dan dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Hadir pula Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD, dan tamu undangan lainnya.
Norman Nurdjaman mengatakan bakal melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi saat ini REI juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.
"Ke depannya kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate," terang Norman Nurdjaman kepada wartawan.
Sementara dalam sambutannya, Bey Machmudin mengharapkan REI dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. Konsep berlanjutan yang dimaksud adalah mengadopsi konsep "green property" dengan memanfaatkan bahan bangunan yang ramah lingkungan.
Selain itu arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri.
"Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan," kata Bey Machmudin.
"Oleh karenanya, masih banyak aturan-aturan yang perlu direvisi seperti andalalin (analisis dampak lalu lintas), LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan lain-lain," ujar Norman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua REI Jawa Barat 2020-2023 .
Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman Nurjaman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Menurutnya, tagline-nya terkait "perubahan" harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.
"Perubahan ini selain internal, tapi juga hubungan dengan seluruh stakeholder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, Perpajakan, Kepolisian, PLN, dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu kan targetnya kepastian usaha," kata lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Norman Nurdjaman terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung, Selasa (5/11/2024) dan dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Hadir pula Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD, dan tamu undangan lainnya.
Norman Nurdjaman mengatakan bakal melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi saat ini REI juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.
"Ke depannya kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate," terang Norman Nurdjaman kepada wartawan.
Sementara dalam sambutannya, Bey Machmudin mengharapkan REI dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. Konsep berlanjutan yang dimaksud adalah mengadopsi konsep "green property" dengan memanfaatkan bahan bangunan yang ramah lingkungan.
Selain itu arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri.
"Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan," kata Bey Machmudin.
(akr)