3 BUMN Dapat Tugas Khusus Genjot Tiga Juta Rumah, Bakal Jadi Beban?
loading...
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan ikut membangun 3 juta rumah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan ikut membangun 3 juta rumah , program unggulan milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang menerima penugasan untuk terlibat dalam proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, dan Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan bahan baku semen melalui metode pengadaan dan distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk membangun model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun pembangunan 3 juta rumah diyakini tidak membebani bisnis dan keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas program pemerintah ini kan kemudian diikuti dengan adanya PMN. Saya tidak melihat bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter kepada MNC Portal, Senin (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah telah menyiapkan pendanaan khusus dan dialokasikan untuk proyek di sektor perumahan. Sehingga, bukan menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, sejumlah BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, terutama di BUMN karya.
Soal kasus tersebut, Piter menegaskan pendanaan program 3 juta rumah akan jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lain yang menelan anggaran puluhan triliun rupiah.
“Tapi kalau untuk BUMN yang seperti Semen Indonesia, kemudian BTN dan Perumnas saya kira enggak ada masalah untuk mereka untuk melaksanakan. Apalagi secara nilai juga nggak terlalu berat, yang nggak sebesar kalau proyek-proyek pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Pemerintah, lanjut dia, memang menggalakan pembangunan 3 juta rumah. Namun program ini diimplementasikan bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
“Ya kalau kita lihat selama ini ya seperti itu ya. BUMN-BUMN yang melaksanakan program pemerintah, proyek-proyek strategis nasionalnya pemerintah itu mendapatkan BUMN ya sederhananya gini, ada penugasan ya ada uangnya dong,” ucap dia.
Piter percaya, tugas yang diberikan pemerintah melalui Kementerian BUMN kepada perseroan mempertimbangkan aspek bisnis, keuangan, hingga kemampuan sumber daya lain dari BUMN itu sendiri.
“Ini menunjukkan bagaimana pemerintah mencoba untuk mensinergikan BUMN-BUMN yang langsung terkait dengan pengadaan perumahan. Sehingga diharapkan nanti bisa mengatasi backlog dari perumahan,” tuturnya.
Saat ini, baru tiga perseroan yang menerima penugasan untuk terlibat dalam proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, dan Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan bahan baku semen melalui metode pengadaan dan distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk membangun model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun pembangunan 3 juta rumah diyakini tidak membebani bisnis dan keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas program pemerintah ini kan kemudian diikuti dengan adanya PMN. Saya tidak melihat bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter kepada MNC Portal, Senin (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah telah menyiapkan pendanaan khusus dan dialokasikan untuk proyek di sektor perumahan. Sehingga, bukan menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, sejumlah BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, terutama di BUMN karya.
Soal kasus tersebut, Piter menegaskan pendanaan program 3 juta rumah akan jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lain yang menelan anggaran puluhan triliun rupiah.
“Tapi kalau untuk BUMN yang seperti Semen Indonesia, kemudian BTN dan Perumnas saya kira enggak ada masalah untuk mereka untuk melaksanakan. Apalagi secara nilai juga nggak terlalu berat, yang nggak sebesar kalau proyek-proyek pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Pemerintah, lanjut dia, memang menggalakan pembangunan 3 juta rumah. Namun program ini diimplementasikan bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
“Ya kalau kita lihat selama ini ya seperti itu ya. BUMN-BUMN yang melaksanakan program pemerintah, proyek-proyek strategis nasionalnya pemerintah itu mendapatkan BUMN ya sederhananya gini, ada penugasan ya ada uangnya dong,” ucap dia.
Piter percaya, tugas yang diberikan pemerintah melalui Kementerian BUMN kepada perseroan mempertimbangkan aspek bisnis, keuangan, hingga kemampuan sumber daya lain dari BUMN itu sendiri.
“Ini menunjukkan bagaimana pemerintah mencoba untuk mensinergikan BUMN-BUMN yang langsung terkait dengan pengadaan perumahan. Sehingga diharapkan nanti bisa mengatasi backlog dari perumahan,” tuturnya.
(akr)
Explore More