KemenPUPR Ungkap Sederet Tantangan Bangun 3 Juta Rumah, Lahan Terbatas
loading...
Kementerian PUPR mengungkapkan sederet tantangan membangun 3 juta rumah yang menjadi visi misi pemerintahan selanjutnya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian PUPR mengungkapkan sederet tantangan untuk mewujudkan visi misi calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah . Masalah klasik dalam penyediaan hunian di Indonesia yakni soal ketersediaan lahan.
"Berdasarkan paparan visi dan misi calon Presiden, setidaknya ada 3 juta rumah yang diperkirakan akan dibangun Pemerintah baru mendatang, melanjutkan program 1 juta rumah oleh presiden Jokowi," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam acara Property Outlook 2024 secara virtual, Selasa (27/2/2024).
Herry TZ mengungkapkan, penyediaan hunian di Indonesia terbentur masalah klasik antara penyediaan lahan dan skema pembiayaan yang bisa saling menguntungkan antara lembaga keuangan dengan calon pembeli rumah. Terbatasnya ketersediaan lahan membuat harga tanah makin tinggi, hal tersebut akhirnya berdampak pada harga properti.
Sehingga dengan mahalnya harga properti tersebut membuat masyarakat semakin kesulitan untuk mendapatkan hunian. Kalaupun harganya murah, maka rumah biasanya dibangun jauh dari pusat kota atau tempat mata pencaharian masyarakat.
"Ketersediaan lahan yang terbatas dan harga yang terjangkau menjadi tantangan yang besar, ketersediaan dana murah yang matching dengan karakteristik pembiayaan perumahan juga menjadi hambatan tersendiri bagi penyediaan perumahan yang terjangkau," kata Herry TZ.
Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah bagi Pemerintahan selanjutnya adalah mencari titik keseimbangan tersebut, dimana harga rumah tetap terjangkau namun aksesibilitas juga masih dapat dijangkau masyarakat untuk mencari nafkah.
Masalah lain, dikatakan Herry TZ, dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat adalah terbatasnya jumlah pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra pemerintah. Hal tersebut membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk setidaknya melakukan intervensi terhadap harga properti yang terjangkau.
"Oleh karenanya ke depan perlu dikembnagnkan berbagai kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha properti dan berpihak bagi masyarakat," pungkasnya.
"Berdasarkan paparan visi dan misi calon Presiden, setidaknya ada 3 juta rumah yang diperkirakan akan dibangun Pemerintah baru mendatang, melanjutkan program 1 juta rumah oleh presiden Jokowi," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam acara Property Outlook 2024 secara virtual, Selasa (27/2/2024).
Herry TZ mengungkapkan, penyediaan hunian di Indonesia terbentur masalah klasik antara penyediaan lahan dan skema pembiayaan yang bisa saling menguntungkan antara lembaga keuangan dengan calon pembeli rumah. Terbatasnya ketersediaan lahan membuat harga tanah makin tinggi, hal tersebut akhirnya berdampak pada harga properti.
Sehingga dengan mahalnya harga properti tersebut membuat masyarakat semakin kesulitan untuk mendapatkan hunian. Kalaupun harganya murah, maka rumah biasanya dibangun jauh dari pusat kota atau tempat mata pencaharian masyarakat.
"Ketersediaan lahan yang terbatas dan harga yang terjangkau menjadi tantangan yang besar, ketersediaan dana murah yang matching dengan karakteristik pembiayaan perumahan juga menjadi hambatan tersendiri bagi penyediaan perumahan yang terjangkau," kata Herry TZ.
Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah bagi Pemerintahan selanjutnya adalah mencari titik keseimbangan tersebut, dimana harga rumah tetap terjangkau namun aksesibilitas juga masih dapat dijangkau masyarakat untuk mencari nafkah.
Masalah lain, dikatakan Herry TZ, dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat adalah terbatasnya jumlah pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra pemerintah. Hal tersebut membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk setidaknya melakukan intervensi terhadap harga properti yang terjangkau.
"Oleh karenanya ke depan perlu dikembnagnkan berbagai kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha properti dan berpihak bagi masyarakat," pungkasnya.
(akr)
Explore More