Masih Seret, Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru Terealisasi Rp192,5 Triliun
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 26 Agustus 2020 sebesar Rp192,53 triliun. Realisasi ini baru mencapai 27,7 persen dari pagu anggaran senilai Rp695,2 triliun.
Meski terbilang kecil, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adi Budiarso menyebut, realisasi dana PEN itu cukup menggembirakan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi IV DPR, Adi Budiarso merinci realisasi PEN di sejumlah sektor seperti, di sektor kesehatan yang sudah mencapai Rp12,3 triliun dari pagu Rp87,55 triliun, sektor perlindungan sosial mencapai Rp101,06 triliun dari pagu Rp203,9 triliun.
"Kemudian, realisasi di pos sektoral kementerian dan lembaga (K/L), dan pemda mencapai Rp14,91 triliun dari pagu anggaran Rp106,11 triliun, kemudian insentif usaha mencapai Rp17,23 triliun dari pagu Rp120,61 triliun," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8/2020). (Baca juga: Sejak Maret, Tenaga Medis di Kota Bekasi Belum Terima Insentif )
Sementara itu, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dana PEN yang sudah terealisasi mencapai Rp47,03 triliun dari pagu anggaran Rp123,46 triliun. Sedangkan, pembiayaan korporasi masih belum terealisasi dengan pagu mencapai Rp53,57 triliun.
Dalam kesempatan itu, Adi juga menyebut, sebanyak Rp393,84 triliun dana PEN sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tanpa DIPA mencapai Rp156 triliun, dan belum masuk DIPA Rp145,34 triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran PEN menunjukkan tren peningkatan. Per Agustus realisasi anggaran PEN sudah mencapai 25 persen dari total program.
“Dari pagu Rp695 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional, ini realisasinya sudah meningkat menjadi 25 persen. Dibandingkan semester yang kemarin Rp124,6 triliun per agustus sudah naik Rp173,98 triliun atau naik 18 persen,” kata Airlangga.
Dia bilang, agar perekonomian dapat masuk ke jalur positif, realisasi anggaran harus terus didorong. Hal ini berlaku pada anggaran untuk program di Kementerian dan Lembaga (K/L) maupun program PEN. Dia juga telah memerintahkan agar anggaran yang tidak terserap digunakan untuk hal lain yang mendukung produktivitas. (Baca juga: Pelaksanaan Imunisasi Anak di Masa Pandemi Harus Sesuai Protokol Kesehatan )
“Dan kepada kementerian kemarin kami sudah sampaikan bahwa anggaran yang tidak terserap dialihkan kepada program-program yang mendukung produktivitas,” ujarnya.
Untuk menggenjot realisasi, program yang akan terus didorong adalah penyaluran bantuan-bantuan sosial. Contohnya saja Bantuan Presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) senilai Rp2,4 juta. Lalu subsidi gaji di bawah Rp5 juta sebesar Rp600.000.
Sementara Adi Budiarso menyebut, upaya percepatan realisasi PEN diantaranya dengan perpanjangan berbagai program hingga Desember 2020, mempercepat proses usulan baru berbagai klaster, mendesain ulang program agar lebih efektif dan mempercepat proses birokrasi program.
Meski terbilang kecil, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adi Budiarso menyebut, realisasi dana PEN itu cukup menggembirakan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi IV DPR, Adi Budiarso merinci realisasi PEN di sejumlah sektor seperti, di sektor kesehatan yang sudah mencapai Rp12,3 triliun dari pagu Rp87,55 triliun, sektor perlindungan sosial mencapai Rp101,06 triliun dari pagu Rp203,9 triliun.
"Kemudian, realisasi di pos sektoral kementerian dan lembaga (K/L), dan pemda mencapai Rp14,91 triliun dari pagu anggaran Rp106,11 triliun, kemudian insentif usaha mencapai Rp17,23 triliun dari pagu Rp120,61 triliun," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8/2020). (Baca juga: Sejak Maret, Tenaga Medis di Kota Bekasi Belum Terima Insentif )
Sementara itu, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dana PEN yang sudah terealisasi mencapai Rp47,03 triliun dari pagu anggaran Rp123,46 triliun. Sedangkan, pembiayaan korporasi masih belum terealisasi dengan pagu mencapai Rp53,57 triliun.
Dalam kesempatan itu, Adi juga menyebut, sebanyak Rp393,84 triliun dana PEN sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tanpa DIPA mencapai Rp156 triliun, dan belum masuk DIPA Rp145,34 triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran PEN menunjukkan tren peningkatan. Per Agustus realisasi anggaran PEN sudah mencapai 25 persen dari total program.
“Dari pagu Rp695 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional, ini realisasinya sudah meningkat menjadi 25 persen. Dibandingkan semester yang kemarin Rp124,6 triliun per agustus sudah naik Rp173,98 triliun atau naik 18 persen,” kata Airlangga.
Dia bilang, agar perekonomian dapat masuk ke jalur positif, realisasi anggaran harus terus didorong. Hal ini berlaku pada anggaran untuk program di Kementerian dan Lembaga (K/L) maupun program PEN. Dia juga telah memerintahkan agar anggaran yang tidak terserap digunakan untuk hal lain yang mendukung produktivitas. (Baca juga: Pelaksanaan Imunisasi Anak di Masa Pandemi Harus Sesuai Protokol Kesehatan )
“Dan kepada kementerian kemarin kami sudah sampaikan bahwa anggaran yang tidak terserap dialihkan kepada program-program yang mendukung produktivitas,” ujarnya.
Untuk menggenjot realisasi, program yang akan terus didorong adalah penyaluran bantuan-bantuan sosial. Contohnya saja Bantuan Presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) senilai Rp2,4 juta. Lalu subsidi gaji di bawah Rp5 juta sebesar Rp600.000.
Sementara Adi Budiarso menyebut, upaya percepatan realisasi PEN diantaranya dengan perpanjangan berbagai program hingga Desember 2020, mempercepat proses usulan baru berbagai klaster, mendesain ulang program agar lebih efektif dan mempercepat proses birokrasi program.
(ind)
Explore More