Anindya Bakrie: Rapimnas Kadin 2024 Fokus Hasilkan Rekomendasi Terbaik untuk Pemerintah
loading...
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan, Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2024 akan fokus menghasilkan rekomendasi terbaik untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan, Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2024 akan fokus menghasilkan rekomendasi terbaik untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran .
“Jadi hari ini adalah awal daripada rangkaian Rapimnas Kadin 2024. Bersama Dewan Pengurus Harian (DPH) Kadin Indonesia dan juga perwakilan SC (Steering Committee/Panitia Pengarah) dan OC (Organizing Committee/Panitia Pelaksana) kami berkumpul memikirkan dan mengasah tema Rapimnas ini,” ungkap Anindya Bakrie usai memimpin Rapat DPH Kadin Indonesia, Jumat (29/11).
Sebagai informasi, rangkaian Rapimnas Kadin 2024 mulai berlangsung pada 29 November – 1 Desember 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Rapimnas Kadin 2024 akan mengusung tema besar "Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas".
Anindya menjelaskan, dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran, agenda pembahasan Rapimnas Kadin 2024 akan difokuskan pada solusi masalah pengentasan kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, dan mencapai Indonesia Emas 2045.
Untuk itu, Anindya mengungkapkan belum lama ini dirinya dan beberapa pengurus Kadin Indonesia beruntung mendapat kesempatan emas mengikuti kunjungan kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia ke lima negara yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris.
“Pada kesempatan itu kami melihat kira-kira isu-isu apa saja yang akan menjadi tema sentral (Rapimnas Kadin 2024),” ujarnya.
Anindya memaparkan tiga isu yang akan menjadi fokus dalam Rapimnas Kadin 2024. Pertama adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan di Indonesia.
“Nah, caranya adalah nomor dua, yaitu misalnya dengan investasi dan menguatkan ekspor. Dan ketiga adalah isu-isu yang sedang hangat dibicarakan seperti mengenai (kenaikan) PPN, mengenai isu ketenagakerjaan, atau Omnibus Law itu seperti apa,” jelasnya.
Berbicara mengenai dampak kenaikan PPN pada UMKM, Anindya menekankan agar pemerintah dan Kadin harus bekerja sama untuk membuka akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi, akses pasar yang lebih baik sehingga ujungnya UMKM dapat berkembang dan tidak terlalu terbebani.
“Jadi hari ini adalah awal daripada rangkaian Rapimnas Kadin 2024. Bersama Dewan Pengurus Harian (DPH) Kadin Indonesia dan juga perwakilan SC (Steering Committee/Panitia Pengarah) dan OC (Organizing Committee/Panitia Pelaksana) kami berkumpul memikirkan dan mengasah tema Rapimnas ini,” ungkap Anindya Bakrie usai memimpin Rapat DPH Kadin Indonesia, Jumat (29/11).
Sebagai informasi, rangkaian Rapimnas Kadin 2024 mulai berlangsung pada 29 November – 1 Desember 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Rapimnas Kadin 2024 akan mengusung tema besar "Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas".
Anindya menjelaskan, dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran, agenda pembahasan Rapimnas Kadin 2024 akan difokuskan pada solusi masalah pengentasan kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, dan mencapai Indonesia Emas 2045.
Untuk itu, Anindya mengungkapkan belum lama ini dirinya dan beberapa pengurus Kadin Indonesia beruntung mendapat kesempatan emas mengikuti kunjungan kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia ke lima negara yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris.
“Pada kesempatan itu kami melihat kira-kira isu-isu apa saja yang akan menjadi tema sentral (Rapimnas Kadin 2024),” ujarnya.
Anindya memaparkan tiga isu yang akan menjadi fokus dalam Rapimnas Kadin 2024. Pertama adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan di Indonesia.
“Nah, caranya adalah nomor dua, yaitu misalnya dengan investasi dan menguatkan ekspor. Dan ketiga adalah isu-isu yang sedang hangat dibicarakan seperti mengenai (kenaikan) PPN, mengenai isu ketenagakerjaan, atau Omnibus Law itu seperti apa,” jelasnya.
Berbicara mengenai dampak kenaikan PPN pada UMKM, Anindya menekankan agar pemerintah dan Kadin harus bekerja sama untuk membuka akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi, akses pasar yang lebih baik sehingga ujungnya UMKM dapat berkembang dan tidak terlalu terbebani.
Lihat Juga :
