Imbas Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas Pejabat BUMN Diganti Lebih Murah
loading...
Mobil dinas pejabat Kementerian BUMN terpaksa diganti menyusul pemangkasan anggaran di lingkup Kementerian dan Lembaga (K/L). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Mobil dinas pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpaksa diganti dari kendaraan listrik ke hybrid dengan nilai sewa yang lebih murah. Hal ini menyusul pemangkasan anggaran di lingkup Kementerian dan Lembaga (K/L).
Kabar pergantian mobil dinas tersebut diutarakan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Dia mengatakan, pemangkasan anggaran untuk kendaraan dinas pejabat BUMN selama 2025 mencapai 60% dari pos pengeluaran yang dialokasikan. Dari proses efisiensi itu, semua mobil listrik pejabat yang disewa harus dikonversi ke hybrid.
“66 persen penyesuaian kendaraan dinas, yang kemarin kami semua menyewa, kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid,” ujar Erick.
“Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid gitu, harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” paparnya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengurangi pos anggaran dari sejumlah program atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun jauh dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Kabar pergantian mobil dinas tersebut diutarakan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Dia mengatakan, pemangkasan anggaran untuk kendaraan dinas pejabat BUMN selama 2025 mencapai 60% dari pos pengeluaran yang dialokasikan. Dari proses efisiensi itu, semua mobil listrik pejabat yang disewa harus dikonversi ke hybrid.
“66 persen penyesuaian kendaraan dinas, yang kemarin kami semua menyewa, kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid,” ujar Erick.
“Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid gitu, harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” paparnya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengurangi pos anggaran dari sejumlah program atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun jauh dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
(akr)
Lihat Juga :
