Ramai-ramai Anggaran Kementerian/Lembaga Dipotong, Sri Mulyani Terus Monitor Dampaknya
loading...
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah saat ini tidak dilakukan pengurangan total belanja di daerah. Jadi yang ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Komisi III DPR, Jumat (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak dari perekonomian akan jauh lebih baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan dia akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang paling penting dari pemangkasan anggaran tersebut adalah pelayanan publik dan birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan, karena itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang baik dan efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan agenda Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026," ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
Total belanja yang Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah saat ini tidak dilakukan pengurangan total belanja di daerah. Jadi yang ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Komisi III DPR, Jumat (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak dari perekonomian akan jauh lebih baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan dia akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang paling penting dari pemangkasan anggaran tersebut adalah pelayanan publik dan birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan, karena itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang baik dan efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan agenda Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026," ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
(akr)
Lihat Juga :
