alexametrics

Jokowi Restui Dana Alokasi Khusus Permintaan Bahlil Lahadalia

loading...
Jokowi Restui Dana Alokasi Khusus Permintaan Bahlil Lahadalia
Presiden Jokowi merestui keinginan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya meminta dana alokasi khusus (DAK) pada Menkeu untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Foto/Rina Anggraeni
A+ A-
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui keinginan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang sebelumnya meminta dana alokasi khusus (DAK) pada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Adapun DAK ini ditujukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah agar lebih semangat untuk menggenjot investasi.

“Jadi tadi saya langsung perintahkan ke Menteri Keuangan kalau bisa tahun ini dan kalau enggak bisa tahun depan DAK diberikan pada PTSP," ujar Jokowi di Ritz Carlton Pacific Place, Kamis (20/2/2020).

Dia melanjutkan, DAK ini akan punya berbagai peran antara lain memperbaiki manajemen sistem sampai sosialisasi. Menurutnya Dinas PMPTSP memang perlu meningkatkan kecepatan dalam melayani masyarakat. "Karena ingin Dinas PMPTSP di daerah bisa naik kelas," jelasnya



Jokowi juga menyampaikan bahwa DAK penting disalurkan agar dinas PMPTSP bisa lebih bertanggung jawab dalam menjadi perpanjangan tangan BKPM di daerah. Hal ini agar DPMPTSP dapat melayani perizinan dan investasi dengan cepat sekaligus mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi investor. “Jangan merasa yang ada di kantor PTSP yang disampaikan Pak Bahlil tadi merasa di kelas 2 bahkan kelas 3. Saya ingin kantor PTSP di rangking pertama," jelasnya.

Sebelumnya Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Untuk itu dia meminta Menkeu Sri Mulyani untuk memberikan DAK kepada DPMPTSP.

Bahlil beralasan, selama ini DPMPTSP seperti dianaktirikan karena suku dinas lainnya mendapatkan DAK. Adapun DAK adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu yang tujuannya mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

"Selama ini kan kebijakan pemerintah pusat selalu dipaksakan ke daerah, kadang-kadang kita tidak mengerti apa maunya daerah. Kami rapat sama mereka melahirkan banyak poin, tapi ada tiga poin penting. Mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK-nya untuk kabupaten kota," ujar Bahlil.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak