Majukan BUMN, Tanri Abeng Ungkap Butuh Superholding

JAKARTA - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Orde Baru dan Reformasi Tanri Abeng menyampaikan, bahwa untuk memajukan perusahaan-perusahaan BUMN, perlu ada superholding atau national holding, yang menaungi para perusahaan ini. Dengan adanya national holding ini, perusahaan tersebut akan lepas dari birokrasi dan politisasi.

"Kalau debirokratisasi dan depolitisasi BUMN berhasil, kita bisa seperti China," ujar Tanri dalam acara Obrolan Pembaca Media Indonesia (OPMI) bertema "Bedah Buku BUMN Hadir Untuk Negeri" di Hotel Ashley Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Ia mengatakan, untuk sampai titik itu, holdingisasi harus jalan dengan restrukturisasi dan manajemen yang tepat. "Kendala BUMN kita selama ini adalah manajemen yang terkontaminasi birokrasi dan politisasi, oleh karena itu harus ada manajemen yang tepat dan penempatan orang-orang yang profesional di bidangnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tanri mencontohkan sektor pariwisata yang menawarkan opportunity sangat besar. "Pariwisata luar biasa potensinya. Kalau Garuda, Angkasa Pura, hotel-hotel, dan perusahaan terkait digabung dalam satu holding, luar biasa kekuatannya. Kita bisa promosi sekali saja untuk industri ini dengan peluang yang besar sekali," tutur Tanri.

Tanri mengutarakan, dalam blueprint yang dibuatnya di akhir tahun 1999, setelah 10 tahun Kementerian BUMN berjalan, ia merencanakan kementerian melakukan transisi menjadi badan pengelola, bukan lagi kementerian. "Setelah 5 tahun jadi badan pengelola BUMN di bawah Presiden, dia bisa membentuk national holding atau superholding. Intinya adalah hanya satu komando," imbuh Tanri.