Pemerintah Diminta Atasi Maraknya Impor Baja Ilegal

Sabtu, 05 September 2020 - 20:30 WIB
loading...
Pemerintah Diminta Atasi...
Pemerintah Diminta Atasi Maraknya Impor Baja Ilegal. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Permasalahan maraknya impor baja murah dan ilegal harus jadi perhatian serius pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Jika tidak ditangani dengan serius dikhawatirkan bakal merugikan kepentingan nasional.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, kebijakan pemerintah membuka keran impor baja dimanfaatkan para spekulan untuk mencari keuntungan dengan mendatangkan baja murah. "Terjadi penyelewengan yang merugikan kepentingan nasional," jelas Enny di Jakarta, Sabtu (5/9/2020).

Baca Juga: Siap-siap! 3 Juta Karyawan Bakal Terima Transferan Duit BLT Minggu Ini
Enny khawatir baja impor murah dengan kualitas rendah tersebut bisa memengaruhi pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut pemerintah. Untuk itu dia meminta Menko Marinves dan Menteri Perindustrian mengambil tindakan tegas untuk memberantas para pemburu rente pengimpor baja murah yang membahayakan kepentingan nasional.

"Kita tidak bisa berkompromi dengan para pengusaha pemburu rente yang mengimpor baja dengan kualitas buruk yang terbukti menyebabkan bangunan ambruk karena konstruksinya menggunakan baja yang abal-abal. Jika ini dibiarkan tidak hanya kerugian material tetapi nyawa manusia akan menjadi taruhan," tegasnya.

Enny menuturkan, baja dengan kualitas rendah bisa masuk karena pengawasan pemerintah yang lemah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena banyak baja impor yang diberikan logo SNI untuk mengelabui regulasi di Tanah Air.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Bea Cukai Gagalkan 8,9...
Bea Cukai Gagalkan 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal, Selamatkan Rp8,6 Miliar
Dari Banten untuk Indonesia:...
Dari Banten untuk Indonesia: Krakatau Steel dan Hebei Perkuat Ekosistem Baja Nasional
KRAS Ambil Bagian dalam...
KRAS Ambil Bagian dalam Hilirisasi Nasional Fase 2: Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional
Perkuat Masa Depan Industri...
Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS
KRAS Reborn: Jurus Baru...
KRAS Reborn: Jurus Baru Krakatau Steel Tinggalkan Masa Sulit, Incar Pendapatan Rp26,8 T
Purbaya Bongkar Skandal...
Purbaya Bongkar Skandal Pajak Perusahaan Baja China Rp500 Miliar: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok
Bea Cukai Bali Nusra...
Bea Cukai Bali Nusra Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih dari Rp11,2 Miliar
BPOM Bongkar Peredaran...
BPOM Bongkar Peredaran 2,1 Juta Kosmetik Ilegal Senilai Rp35,8 Miliar
Bea Cukai Kalbagbar...
Bea Cukai Kalbagbar Gagalkan Penyelundupan Ekspor Rotan Tujuan China
Rekomendasi
Prabowonomics Jadi Tema...
Prabowonomics Jadi Tema Harlah ke-28 PKB, Cak Imin Beri Penjelasan
Prabowo Singgung Londo...
Prabowo Singgung Londo Ireng: Sekarang Pakai Baju Wartawan, Pengamat, hingga LSM
Prabowo dan Gibran Hadiri...
Prabowo dan Gibran Hadiri Puncak Harlah ke-28 PKB di JCC
Berita Terkini
Hari Anak Nasional,...
Hari Anak Nasional, Jasa Raharja Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Keselamatan
Gonjang-ganjing Sektor...
Gonjang-ganjing Sektor Energi, Singapura Rombak Kabinet Besar-besaran
Di Balik Penghargaan...
Di Balik Penghargaan CCEPC Indonesia, Gao Hai Komitmen Bangun Kemitraan Jangka Panjang
Pertamina Trans Kontinental...
Pertamina Trans Kontinental Ajak Siswa Lestarikan Ekosistem Laut
PLN EPI Tawarkan Kontrak...
PLN EPI Tawarkan Kontrak hingga 5 Tahun untuk Pemasok Biomassa
Ancaman Blokade Laut...
Ancaman Blokade Laut Merah, Asia Nego Arab Saudi Alihkan Rute Tanker Minyak ke Afrika
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved