Profesi Penilai Didorong Lebih Adaptif Hadapi Era Revolusi Industri 5.0
Kamis, 24 April 2025 - 19:33 WIB
loading...
Konferensi internasional bertajuk Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era: Integrating Technology, Embracing the Creative Economy, and Upholding Social Responsibility. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Profesi Penilai di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kemajuan teknologi yang pesat. Dalam menghadapi era Revolusi Industri 5.0, para Penilai dituntut untuk lebih adaptif agar dapat menjaga keberlanjutan dan relevansi bisnis valuasi.
Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo, mengatakan bahwa para Penilai harus memiliki pola pikir maju dan mampu merespons dinamika zaman, terutama dalam lanskap penilaian yang kini semakin dipengaruhi oleh transformasi digital, pentingnya hak kekayaan intelektual, serta tuntutan etika dan tanggung jawab sosial.
"Profesi Penilai tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memperluas wawasan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi serta pemahaman terhadap isu-isu sosial," ujar Budi dalam pernyataannya, dikutip Kamis (24/4/2025).
Baca Juga: Survei, Satryo Soemantri Brodjonegoro Jadi Menteri dengan Penilaian Terburuk
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi internasional bertajuk "Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era: Integrating Technology, Embracing the Creative Economy, and Upholding Social Responsibility". Acara ini diselenggarakan MAPPI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta International Valuation Standards Council (IVSC).
Konferensi ini mengangkat tiga tema utama yang menjadi fokus dalam pengembangan profesi Penilai ke depan. Pertama, pentingnya adopsi teknologi dalam proses penilaian. Di era Revolusi Industri 5.0, Penilai diharapkan mampu menggabungkan kecerdasan manusia dengan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan sistem otomatisasi, guna meningkatkan akurasi dan efisiensi penilaian.
Kedua, pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif mendorong meningkatnya nilai kekayaan intelektual sebagai aset penting. Penilai dituntut memiliki pemahaman mendalam terhadap aset tak berwujud seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan konten digital.
"Penilaian kekayaan intelektual yang tepat dapat membuka akses pembiayaan baru bagi pelaku usaha, serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan aset kreatif," jelas Budi.
Tema ketiga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam penilaian, khususnya dalam konteks pengadaan tanah dan penilaian tanah yang belum terdaftar. Praktik penilaian harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kewajaran, dan transparansi, sekaligus mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat.
"MAPPI berkomitmen untuk terus memajukan profesi Penilai di Indonesia dengan mengedepankan standar internasional dan integritas, bahkan dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu," tambahnya.
Ketua Dewan Pembina IVSC, Lim Hwee Hwa, menekankan bahwa profesi Penilai memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pasar, pengambilan keputusan investasi, hingga penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, di era digital saat ini, kemampuan teknis Penilai harus diimbangi dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
"Teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data memang dapat membantu proses penilaian, namun tidak dapat menggantikan peran Penilai dalam menafsirkan dan menerapkan informasi secara profesional," ujarnya.
IVSC, kata Lim, baru-baru ini juga telah menerbitkan panduan penggunaan teknologi dalam praktik penilaian, sebagai upaya untuk mengintegrasikan inovasi tanpa mengabaikan aspek etika dan kualitas penilaian.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dalam kesempatan yang sama memaparkan bahwa tantangan global, seperti ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, masih menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.
Baca Juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Wanti-wanti Ancaman Perang Tarif AS-China
Namun demikian, menurut Thomas, sejumlah sektor dalam negeri menunjukkan kinerja yang positif. Pemerintah, lanjutnya, saat ini fokus pada penguatan sumber daya manusia serta ketahanan nasional sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan pelaku profesi, diharapkan dunia penilaian Indonesia mampu menghadapi tantangan global dengan lebih tangguh dan relevan.
"Kami menekankan pentingnya investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan negara dalam sektor pangan, energi, dan air," ujar Thomas yang akrab disapa Tommy.
Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo, mengatakan bahwa para Penilai harus memiliki pola pikir maju dan mampu merespons dinamika zaman, terutama dalam lanskap penilaian yang kini semakin dipengaruhi oleh transformasi digital, pentingnya hak kekayaan intelektual, serta tuntutan etika dan tanggung jawab sosial.
"Profesi Penilai tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memperluas wawasan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi serta pemahaman terhadap isu-isu sosial," ujar Budi dalam pernyataannya, dikutip Kamis (24/4/2025).
Baca Juga: Survei, Satryo Soemantri Brodjonegoro Jadi Menteri dengan Penilaian Terburuk
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi internasional bertajuk "Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era: Integrating Technology, Embracing the Creative Economy, and Upholding Social Responsibility". Acara ini diselenggarakan MAPPI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta International Valuation Standards Council (IVSC).
Konferensi ini mengangkat tiga tema utama yang menjadi fokus dalam pengembangan profesi Penilai ke depan. Pertama, pentingnya adopsi teknologi dalam proses penilaian. Di era Revolusi Industri 5.0, Penilai diharapkan mampu menggabungkan kecerdasan manusia dengan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan sistem otomatisasi, guna meningkatkan akurasi dan efisiensi penilaian.
Kedua, pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif mendorong meningkatnya nilai kekayaan intelektual sebagai aset penting. Penilai dituntut memiliki pemahaman mendalam terhadap aset tak berwujud seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan konten digital.
"Penilaian kekayaan intelektual yang tepat dapat membuka akses pembiayaan baru bagi pelaku usaha, serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan aset kreatif," jelas Budi.
Tema ketiga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam penilaian, khususnya dalam konteks pengadaan tanah dan penilaian tanah yang belum terdaftar. Praktik penilaian harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kewajaran, dan transparansi, sekaligus mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat.
"MAPPI berkomitmen untuk terus memajukan profesi Penilai di Indonesia dengan mengedepankan standar internasional dan integritas, bahkan dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu," tambahnya.
Peran Strategis Penilai dalam Ekonomi Global
Ketua Dewan Pembina IVSC, Lim Hwee Hwa, menekankan bahwa profesi Penilai memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pasar, pengambilan keputusan investasi, hingga penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, di era digital saat ini, kemampuan teknis Penilai harus diimbangi dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
"Teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data memang dapat membantu proses penilaian, namun tidak dapat menggantikan peran Penilai dalam menafsirkan dan menerapkan informasi secara profesional," ujarnya.
IVSC, kata Lim, baru-baru ini juga telah menerbitkan panduan penggunaan teknologi dalam praktik penilaian, sebagai upaya untuk mengintegrasikan inovasi tanpa mengabaikan aspek etika dan kualitas penilaian.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dalam kesempatan yang sama memaparkan bahwa tantangan global, seperti ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, masih menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.
Baca Juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Wanti-wanti Ancaman Perang Tarif AS-China
Namun demikian, menurut Thomas, sejumlah sektor dalam negeri menunjukkan kinerja yang positif. Pemerintah, lanjutnya, saat ini fokus pada penguatan sumber daya manusia serta ketahanan nasional sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan pelaku profesi, diharapkan dunia penilaian Indonesia mampu menghadapi tantangan global dengan lebih tangguh dan relevan.
"Kami menekankan pentingnya investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan negara dalam sektor pangan, energi, dan air," ujar Thomas yang akrab disapa Tommy.
(nng)
Lihat Juga :
