Tak Mau Asal Bantu, Menkeu Identifikasi Maskapai yang Betulan Sakit Akibat Corona

JAKARTA - Industri penerbangan belum lama ini meminta pemerintah memberikan bantuan agar dapat bertahan akibat gempuran pandemi virus corona (Covid-19). Sejumlah maskapai bahkan diklaim sudah harus merumahkan pilot dan karyawannya akibat turunnya pendapatan.

Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tak begitu saja mengulurkan bantuan. Dia mengatakan, pemerintah masih melakukan identifikasi yang mendalam terhadap industri penerbangan. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa kesulitan yang dialami sektor penerbangan saat ini benar-benar akibat dampak wabah virus corona dan bukan karena permasalahan internal perusahaan.

"Kita identifikasi industri ini sakit sebelum Covid-19 apa enggak? Jangan dompleng sakit karena Covid. Kalau dari sono-nya sudah sakit ya sudahlah, jangan sampai membebani fokus kita untuk selamatkan ekonomi," cetusnya melalui teleconfrence, Rabu (1/4/2020). (Baca Juga: Babak Belur, Industri Penerbangan Minta Pemerintah Segera Turun Tangan)

Saat ini, tegas Sri Mulyani, fokus pemerintah adalah menjaga agar ekonomi tetap terjaga. UNtuk itu, kata dia, sektor-sektor memang dinilai terinfeksi oleh corona memang akan dibantu pemerintah guna menjaga perekonomian secara keseluruhan. "Kita lihat dulu industri mana yang harus (dibantu). Kita tidak ingin moral hazard terjadi," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Denon Prawiratmadja menyatakan, beberapa maskapai telah memilih opsi menutup operasi dan melakukan PHK terhadap karyawannya. Hal ini merupakan imbas dari penurunan penumpang akibat pandemi corona. "Sejak awal Maret terjadi penurunan penumpang yang sangat drastis," ucapnya beberapa waktu lalu.

Maskapai penerbangan juga diklaim sudah mengurangi frekuensi penerbangan hingga 50%. Menurut Denon, apabila penuntasan pandemi Covid-19 semakin tidak pasti, industri penerbangan akan semakin terpuruk, bahkan sebagiannya bisa stop beroperasi karena bangkrut.

Untuk mencegah hal itu, INACA meminta setumpuk keringanan dan insentif kepada pemerintah. INACA berharap pemerintah bisa memberi keringanan berupa penundaan pembayaran PPh, penangguhan bea masuk impor suku cadang, penangguhan biaya bandara dan navigasi yang dikelola BUMN, pemberlakuan diskon biaya bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dan perpanjangan jangka waktu berlakunya pelatihan simulator maupun pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat.