Kompak! ESDM hingga Bupati Berikan Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Minggu, 08 Juni 2025 - 12:47 WIB
loading...
Kementerian ESDM bersama Pemerintah Kabupaten memberikan izin operasi kepada lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. FOTO/Nanang Sindo
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memberikan izin operasi kepada lima perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP). Sementara tiga perusahaan lain, yakni PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham, mendapatkan izin dari Bupati Raja Ampat.
"Kami memastikan seluruh kegiatan tambang diawasi secara transparan, termasuk aspek legalitas dan dampak lingkungan," kata Bahlil dikutip dari pernyataannya, Minggu (8/6). Hal itu diungkapkan Bahlil saat kunjungan untuk memverifikasi laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan di kawasan konservasi.
Baca Juga: 5 Penguasa Tambang Nikel di Raja Ampat, Ada Konglomerat China, BUMN hingga Perusahaan Hantu
PT Gag Nikel, yang sepenuhnya dimiliki oleh BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam), merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini aktif berproduksi. Perusahaan ini mengantongi Kontrak Karya (KK) hingga 2047 dengan luas wilayah 13.136 hektar. Dokumen lingkungan seperti AMDAL dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) telah dimiliki sejak 2014.
Sementara, PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang beroperasi di Pulau Manuran memiliki izin produksi hingga 2034. Perusahaan ini telah menyelesaikan dokumen AMDAL dan UKL-UPL sejak 2006. Namun, aktivitas produksinya masih terbatas.
Di sisi lain, tiga perusahaan berizin daerah menunjukkan perkembangan berbeda. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di Pulau Batang Pele masih dalam tahap eksplorasi dan belum memiliki persetujuan lingkungan. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) sempat berproduksi pada 2023, tetapi kini tidak aktif. Adapun PT Nurham baru mendapatkan izin awal tahun ini belum memulai operasi.
Bahlil menekankan, pengawasan tidak hanya berfokus pada legalitas, tetapi juga reklamasi dan dampak ekologis. "Kami akan mengevaluasi semua izin, terutama yang terkait dengan kawasan hutan dan pesisir," ujarnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP). Sementara tiga perusahaan lain, yakni PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham, mendapatkan izin dari Bupati Raja Ampat.
"Kami memastikan seluruh kegiatan tambang diawasi secara transparan, termasuk aspek legalitas dan dampak lingkungan," kata Bahlil dikutip dari pernyataannya, Minggu (8/6). Hal itu diungkapkan Bahlil saat kunjungan untuk memverifikasi laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan di kawasan konservasi.
Baca Juga: 5 Penguasa Tambang Nikel di Raja Ampat, Ada Konglomerat China, BUMN hingga Perusahaan Hantu
PT Gag Nikel, yang sepenuhnya dimiliki oleh BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam), merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini aktif berproduksi. Perusahaan ini mengantongi Kontrak Karya (KK) hingga 2047 dengan luas wilayah 13.136 hektar. Dokumen lingkungan seperti AMDAL dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) telah dimiliki sejak 2014.
Sementara, PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang beroperasi di Pulau Manuran memiliki izin produksi hingga 2034. Perusahaan ini telah menyelesaikan dokumen AMDAL dan UKL-UPL sejak 2006. Namun, aktivitas produksinya masih terbatas.
Di sisi lain, tiga perusahaan berizin daerah menunjukkan perkembangan berbeda. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di Pulau Batang Pele masih dalam tahap eksplorasi dan belum memiliki persetujuan lingkungan. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) sempat berproduksi pada 2023, tetapi kini tidak aktif. Adapun PT Nurham baru mendapatkan izin awal tahun ini belum memulai operasi.
Bahlil menekankan, pengawasan tidak hanya berfokus pada legalitas, tetapi juga reklamasi dan dampak ekologis. "Kami akan mengevaluasi semua izin, terutama yang terkait dengan kawasan hutan dan pesisir," ujarnya.
Lihat Juga :
