PTBA Bakal Ganti Pengurus, Realisasi Proyek Gasifikasi Batu Bara Dinanti
Senin, 09 Juni 2025 - 19:21 WIB
loading...
Momentum RUPS PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menurut pengamat, perlu digunakan oleh pemegang saham untuk mendorong realisasi proyek gasifikasi batu bara menjadi gas Dimethyl Ether (DME) yang belum berjalan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) pada 12 Juni 2025. Salah satu agenda dalam RUPS BUMN tambang tersebut adalah pergantian pengurus perseroan.
Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan, momentum RUPS tersebut perlu digunakan oleh pemegang saham untuk mendorong realisasi proyek gasifikasi batu bara menjadi gas Dimethyl Ether (DME) yang belum berjalan. Proyek gasifikasi batu bara menjadi gas DME ini telah terdaftar sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 109/2020 dan dimasukkan ke dalam 18 proyek hilirisasi prioritas.
“Selama ini proyek strategis yang sudah diamanatkan kepada Bukit Asam itu mandek. Karena itu, arahan pemegang saham di RUPS untuk mewujudkan proyek tertunda itu menjadi sangat penting,” ungkap Herry di Jakarta, Senin (9/6/2025).
Baca Juga: RI Krisis Batu Bara, Bagaimana Nasib Proyek Gasifikasi?
Pada kesempatan tersebut, imbuh dia, pemegang saham perlu mengevaluasi alasan belum terlaksananya proyek gasifikasi batu bara menjadi gas DME tersebut. Padahal kata dia, dimasukkannya proyek gasifikasi itu sebagai salah satu dari 18 proyek hilirisasi prioritas, menunjukkan kuatnya perhatian pemerintah.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki concern yang sangat kuat untuk merealisasikannya, mengingat ketergantungan kita terhadap impor LPG sangat tinggi. Karena itu, proyek gasifikasi batu bara ini harus menjadi concern pemegang saham, karena sangat penting bagi ketahanan energi nasional,” kata Herry.
Herry menegaskan, impor Liquefied Natural Gas (LPG) sudah makin memberatkan anggaran pemerintah yang harus dialokasikan untuk subsidi LPG 3 kg. Pada 2024, pemerintah memperkirakan nilai subsidinya sekitar Rp85,6 triliun. Sedangkan untuk tahun 2025 sebesar Rp87,6 triliun atau 43% dari total subsidi energi.
“Sudah puluhan tahun Indonesia bergantung pada LPG impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan sudah saatnya dimulai proses penghentiannya mengingat produksi gas alam Indonesia selalu surplus dibandingkan kebutuhan domestik,” tandasnya.
Proyek gasifikasi yang akan menjadi substitusi LPG itu sangat penting. Apalagi, dia menuturkan, ketersediaan batu bara Indonesia sangat besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pada tahun 2023 saja produksi batu bara Indonesia sekitar 775 juta ton. Sementara, pemanfaatan dalam negeri hanya sekitar 27%, dan sisanya diekspor.
Dari sisi ekonomi, lanjut dia, proyek gasifikasi yang akan menyerap batu bara low rank ini menurutnya akan menjadi nilai tambah bagi PTBA. Produk awalnya yang berupa syngas bisa diolah menjadi sintetis natural gas (SNG) yang bisa dijual. Produk turunan berikutnya dari syngas adalah methanol yang juga bisa jadi komoditas ekspor. Dari methanol tersebut akan dihasilkan produk DME.
Baca Juga: LPG Diganti DME Batu Bara, Hemat Subsidi Rp7 Triliun
Sementara dari sisi fiskal, manfaat proyek ini menurutnya juga sangat jelas. Tidak hanya menurunkan beban anggaran dari subsidi untuk LPG, tetapi juga ada potensi penerimaan yang lebih besar dari proyek hilirisasi batu bara menjadi DME. Karena itu, Herry meyakini arahan pemegang saham dalam RUPS PTBA penting agar perusahaan segera merealisasikan proyek strategis tersebut.
Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan, momentum RUPS tersebut perlu digunakan oleh pemegang saham untuk mendorong realisasi proyek gasifikasi batu bara menjadi gas Dimethyl Ether (DME) yang belum berjalan. Proyek gasifikasi batu bara menjadi gas DME ini telah terdaftar sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 109/2020 dan dimasukkan ke dalam 18 proyek hilirisasi prioritas.
“Selama ini proyek strategis yang sudah diamanatkan kepada Bukit Asam itu mandek. Karena itu, arahan pemegang saham di RUPS untuk mewujudkan proyek tertunda itu menjadi sangat penting,” ungkap Herry di Jakarta, Senin (9/6/2025).
Baca Juga: RI Krisis Batu Bara, Bagaimana Nasib Proyek Gasifikasi?
Pada kesempatan tersebut, imbuh dia, pemegang saham perlu mengevaluasi alasan belum terlaksananya proyek gasifikasi batu bara menjadi gas DME tersebut. Padahal kata dia, dimasukkannya proyek gasifikasi itu sebagai salah satu dari 18 proyek hilirisasi prioritas, menunjukkan kuatnya perhatian pemerintah.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki concern yang sangat kuat untuk merealisasikannya, mengingat ketergantungan kita terhadap impor LPG sangat tinggi. Karena itu, proyek gasifikasi batu bara ini harus menjadi concern pemegang saham, karena sangat penting bagi ketahanan energi nasional,” kata Herry.
Herry menegaskan, impor Liquefied Natural Gas (LPG) sudah makin memberatkan anggaran pemerintah yang harus dialokasikan untuk subsidi LPG 3 kg. Pada 2024, pemerintah memperkirakan nilai subsidinya sekitar Rp85,6 triliun. Sedangkan untuk tahun 2025 sebesar Rp87,6 triliun atau 43% dari total subsidi energi.
“Sudah puluhan tahun Indonesia bergantung pada LPG impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan sudah saatnya dimulai proses penghentiannya mengingat produksi gas alam Indonesia selalu surplus dibandingkan kebutuhan domestik,” tandasnya.
Proyek gasifikasi yang akan menjadi substitusi LPG itu sangat penting. Apalagi, dia menuturkan, ketersediaan batu bara Indonesia sangat besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pada tahun 2023 saja produksi batu bara Indonesia sekitar 775 juta ton. Sementara, pemanfaatan dalam negeri hanya sekitar 27%, dan sisanya diekspor.
Dari sisi ekonomi, lanjut dia, proyek gasifikasi yang akan menyerap batu bara low rank ini menurutnya akan menjadi nilai tambah bagi PTBA. Produk awalnya yang berupa syngas bisa diolah menjadi sintetis natural gas (SNG) yang bisa dijual. Produk turunan berikutnya dari syngas adalah methanol yang juga bisa jadi komoditas ekspor. Dari methanol tersebut akan dihasilkan produk DME.
Baca Juga: LPG Diganti DME Batu Bara, Hemat Subsidi Rp7 Triliun
Sementara dari sisi fiskal, manfaat proyek ini menurutnya juga sangat jelas. Tidak hanya menurunkan beban anggaran dari subsidi untuk LPG, tetapi juga ada potensi penerimaan yang lebih besar dari proyek hilirisasi batu bara menjadi DME. Karena itu, Herry meyakini arahan pemegang saham dalam RUPS PTBA penting agar perusahaan segera merealisasikan proyek strategis tersebut.
(akr)
Lihat Juga :
