Pemerintah Kembali Izinkan PT GAG Nikel Beroperasi di Raja Ampat
Sabtu, 14 Juni 2025 - 15:25 WIB
loading...
PT GAG Nikel di Raja Ampat kembali beroperasi pasca penghentian sementara terkait dugaan kerusakan lingkungan dari akibat tambang nikel di Raja Ampat. FOTO/Ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan PT GAG Nikel di Raja Ampat sudah kembali beroperasi pasca penghentian sementara terkait dugaan kerusakan lingkungan dari akibat tambang nikel di Raja Ampat.
Yuliot mengatakan penghentian sementara yang sebelumnya dilakukan dalam rangka menganalisis dan menginvestigasi apakah perusahaan melanggar aturan atau tidak dalam menjalankan operasi tambangnya. Hasilnya, PT GAG Nikel tidak terbukti ada pelanggaran dan atau kesalahan dalam prosedur pertambangan sehingga izin operasi kembali diberikan.
"Jadi untuk ini kita lagi evaluasi. Seharusnya dengan operasi yang berjalan kemarin, itu kan seluruh perizinan terpenuhi. Mereka bisa melakukan kegiatan operasi," ujarnya, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (14/6).
Baca Juga: KPK Klaim Sempat Kaji Potensi Korupsi Tambang Nikel di Raja Ampat
Yuliot menjelaskan, PT GAG Nikel sendiri mengantongi Kontrak Karya (KK) sejak 1998, alias lebih dahulu dari regulasi yang ada soal larangan penambangan di atas kawasan hutan. Pada 1999 terbit Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan. Ketentuan tersebut melarang aktivitas pertambangan dilakukan di atas kawasan hutan produksi, seperti di Raja Ampat.
Selanjutnya, pada 2004 terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ketentuan inilah yang mengecualikan untuk 13 perusahaan, salah satunya PT GAG Nikel, untuk memperbolehkan aktivitas penambangan di Raja Ampat.
"Jadi dari kontrakarya ini mereka sudah mendapatkan perizinan dari tahun 1998. Jadi ini mereka sudah operasi produksi, jadi sudah melaksanakan kegiatan. Jadi kan ini ada regulasi-regulasi yang terbit setelah itu," tambahnya.
Yuliot mengatakan penghentian sementara yang sebelumnya dilakukan dalam rangka menganalisis dan menginvestigasi apakah perusahaan melanggar aturan atau tidak dalam menjalankan operasi tambangnya. Hasilnya, PT GAG Nikel tidak terbukti ada pelanggaran dan atau kesalahan dalam prosedur pertambangan sehingga izin operasi kembali diberikan.
"Jadi untuk ini kita lagi evaluasi. Seharusnya dengan operasi yang berjalan kemarin, itu kan seluruh perizinan terpenuhi. Mereka bisa melakukan kegiatan operasi," ujarnya, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (14/6).
Baca Juga: KPK Klaim Sempat Kaji Potensi Korupsi Tambang Nikel di Raja Ampat
Yuliot menjelaskan, PT GAG Nikel sendiri mengantongi Kontrak Karya (KK) sejak 1998, alias lebih dahulu dari regulasi yang ada soal larangan penambangan di atas kawasan hutan. Pada 1999 terbit Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan. Ketentuan tersebut melarang aktivitas pertambangan dilakukan di atas kawasan hutan produksi, seperti di Raja Ampat.
Selanjutnya, pada 2004 terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ketentuan inilah yang mengecualikan untuk 13 perusahaan, salah satunya PT GAG Nikel, untuk memperbolehkan aktivitas penambangan di Raja Ampat.
"Jadi dari kontrakarya ini mereka sudah mendapatkan perizinan dari tahun 1998. Jadi ini mereka sudah operasi produksi, jadi sudah melaksanakan kegiatan. Jadi kan ini ada regulasi-regulasi yang terbit setelah itu," tambahnya.
Lihat Juga :
