Kadin: Kepastian Hukum Jadi Kunci Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kamis, 19 Juni 2025 - 12:18 WIB
loading...
A
A
A
"Mereka tetap ingin berkontribusi terhadap perekonomian nasional, tetapi dalam kondisi sekarang, banyak sektor seperti manufaktur yang terpaksa mencari solusi sendiri," ujar Dinna yang juga Executive Director Synergy Policies ini.
Ia juga menekankan perlunya reformasi struktural yang nyata dari pemerintah dan penegakan kepastian hukum secara konsisten. Menurutnya, harapan dunia usaha terhadap langkah reformasi sering digaungkan, namun hingga kini belum terlihat implementasi konkret.
"Mereka tetap jalan dengan kondisi yang ada. Advokasi terus dilakukan, termasuk melalui Kadin, tapi para pelaku usaha memilih bertahan dan beradaptasi sendiri. Menunggu kepastian hukum dari pemerintah, bagi mereka, seperti menunggu sesuatu yang belum tentu datang," tegasnya.
Dinna menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menciptakan kepastian hukum guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Menurutnya, dua hal mendesak yang perlu dilakukan adalah meninjau ulang efisiensi anggaran, agar ekonomi domestik kembali bergerak, dan melibatkan pelaku usaha dalam penyaluran anggaran APBN, terutama dalam menentukan sektor prioritas.
"Kalau pelaku usaha diajak diskusi dan didengar, maka akan tumbuh kepercayaan. Dari situ kepastian hukum lebih mungkin terjadi, bukan sekadar retorika," tandas Dinna.
Ia juga menekankan perlunya reformasi struktural yang nyata dari pemerintah dan penegakan kepastian hukum secara konsisten. Menurutnya, harapan dunia usaha terhadap langkah reformasi sering digaungkan, namun hingga kini belum terlihat implementasi konkret.
"Mereka tetap jalan dengan kondisi yang ada. Advokasi terus dilakukan, termasuk melalui Kadin, tapi para pelaku usaha memilih bertahan dan beradaptasi sendiri. Menunggu kepastian hukum dari pemerintah, bagi mereka, seperti menunggu sesuatu yang belum tentu datang," tegasnya.
Dinna menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menciptakan kepastian hukum guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Menurutnya, dua hal mendesak yang perlu dilakukan adalah meninjau ulang efisiensi anggaran, agar ekonomi domestik kembali bergerak, dan melibatkan pelaku usaha dalam penyaluran anggaran APBN, terutama dalam menentukan sektor prioritas.
"Kalau pelaku usaha diajak diskusi dan didengar, maka akan tumbuh kepercayaan. Dari situ kepastian hukum lebih mungkin terjadi, bukan sekadar retorika," tandas Dinna.
(nng)
Lihat Juga :
