Jelang Penetapan UMP, Apindo Sebut Kenaikan Upah Saat Pandemi Kurang Tepat

Rabu, 09 September 2020 - 13:01 WIB
loading...
Jelang Penetapan UMP,...
Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan dilakukan pada 1 November 2020 mendatang. Hal ini akan menjadi penentuan apakah upah minimum akan naik atau tidak di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Harijanto menilai, kenaikan UMP di tengah pandemi dirasa kurang tepat. Hal itu karena berbagai alasan. (Baca juga: Pengusaha Minta Subsidi Setrum Diperbesar Demi Kurangi Beban )

"Rasanya kurang tepat ya kalau kita masih membicarakan masalah kenaikan upah minimum saat ini. PHK dan karyawan dirumahkan masih sangat besar, saat ini orang menginginkan pekerjaan yang penting dapat pekerjaan dan dapat upah yang pasti tiap bulan karena ekonomi sektor informal terpukul," ujar Harijanto dalam acara Market Review IDX Channel, Rabu (9/9/2020).

Dia pun melihat dari negara tetangga, Vietnam yang telah mengumumkan bahwa upah tahun depan tidak akan naik karena situasi seperti ini, padahal situasi ekonomi Vietnam lebih baik dari Indonesia. (Baca juga: Pesan Menaker: Subsidi Upah untuk Beli Produk UMKM )

Namun, Harijanto mengembalikan kepada pemerintah terkait keputusan kenaikan UMP. Menurutnya, jika pemerintah masih menganggap bahwa kenaikan upah akan meningkatkan daya beli seperti saat ini hal ini bisa menjadi boomerang.

"Karena yang sektor formal aja sudah terpukul bagaimana bisa meningkatkan daya beli kalau cuma naik dan juga kalau pakai rumus yang ada sekarang pertumbuhan sudah minus, inflasi sekitar dua persen, berarti kan harusnya upah turun bukan naik," ucapnya.
(ind)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengusaha Buka Suara...
Pengusaha Buka Suara soal Pabrik Otomotif Jepang Kabur dari RI ke Vietnam
Rupiah Berantakan Sentuh...
Rupiah Berantakan Sentuh Rp17.500, Pengusaha Cemaskan Kelangsungan Bisnis
Pengusaha Diminta Tak...
Pengusaha Diminta Tak Usah Was-was Soal Pemeriksaan WP Tax Amnesty Jilid II
Separuh Pengusaha RI...
Separuh Pengusaha RI Setop Ekspansi 5 Tahun ke Depan, Lapangan Kerja Terancam Lesu
Kondisi Ketenagakerjaan...
Kondisi Ketenagakerjaan RI Lampu Kuning, 1,5 Juta Calon Pekerja Tak Terserap Setiap Tahun
Pengusaha Buka Suara...
Pengusaha Buka Suara Soal WFH Seminggu Sekali, Awas! Ganggu Operasional Usaha
Perkuat Ekosistem Usaha...
Perkuat Ekosistem Usaha di Kaltara, Askrindo Jalin Kerja Sama Strategis dengan DPP APINDO Kota Tarakan
Syaiful Huda Ajak Masyarakat...
Syaiful Huda Ajak Masyarakat Sipil Kawal Percepatan Pembahasan RUU Pekerja GIG
Presiden Prabowo Ingatkan...
Presiden Prabowo Ingatkan Pengusaha Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat
Rekomendasi
Keberhasilan HUT Papua...
Keberhasilan HUT Papua Tengah Gerakkan UMKM, Talius Tabuni Minta Jadi Acuan Program Daerah
Gejolak PPP Banten,...
Gejolak PPP Banten, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi
Rumor Nintendo Switch...
Rumor Nintendo Switch 2: Remake Ocarina of Time dengan Kontroler Zelda Pro
Berita Terkini
BRI dan Kembara Nusa...
BRI dan Kembara Nusa Sinergi Perluas Layanan Kesehatan Gigi di Wilayah 3T
Cegah Penyelundupan,...
Cegah Penyelundupan, Barantin dan Bea Cukai Siapkan Pengawasan Bersama
Kendalikan Konsumsi...
Kendalikan Konsumsi BBM Subsidi saat Harga Minyak Dunia Mendidih, Purbaya Sebut Kuota Tetap
60 Negara Kena Getok...
60 Negara Kena Getok Tarif Kerja Paksa AS 10-12,5%, Dedengkot BRICS Bakal Balik Melawan
Beli Rumah Bukan Lagi...
Beli Rumah Bukan Lagi Mimpi! BRI x REI Expo Semarang 2026 Hadirkan KPR Super Ringan
Petani Sawit Tagih Bukti...
Petani Sawit Tagih Bukti di Balik Klaim Sukses DSI Tutup Gap Harga Ekspor
Infografis
Netanyahu Kembali Marah,...
Netanyahu Kembali Marah, Saat PM Kanada Sebut Israel Bunuh Bayi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved