Pemerintah Alokasikan Rp8 Triliun untuk Pengentasan TBC, Bagian Program Kesehatan Prioritas 2025
Senin, 07 Juli 2025 - 14:54 WIB
loading...
Ilustrasi deteksi dini TBC. (Foto: dok MPI)
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar Rp8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 khusus untuk program pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC).
Alokasi ini menjadi bagian integral dari inisiatif quick win Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menyediakan layanan deteksi dan pengobatan TBC secara gratis sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) bidang Ekonomi, Fithra Faisal menjelaskan bahwa pemerintah memiliki data mengenai potensi penyakit degeneratif, termasuk TBC, dan intervensi dari hulu sudah dapat dilakukan. Ini penting agar masyarakat tetap produktif.
"Sehingga apa? Dia akan menjadi tetap produktif. Itu yang utamanya, dia bisa tetap bekerja dan berguna untuk keluarganya. Sehingga income-nya tidak anjlok dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat secara terukur, pasti akan terbantu dengan itu," kata Fithra, dikutip MNC Portal, Senin (30/6/2025).
Fithra menambahkan, dengan teratasinya TBC, beban klaim BPJS Kesehatan juga akan berkurang, mencerminkan pendekatan ekonomi holistik pemerintah.
"Klaim kepada BPJS kesehatan itu, memang lebih banyak dari penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Artinya, ada peran kuratif dan preventif yang dijalankan pemerintah," ungkap dia.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengonfirmasi bahwa anggaran untuk pengentasan TBC ini diambil dari pos anggaran belanja lain-lain dan masuk dalam lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.
Selain untuk penuntasan TBC, alokasi anggaran untuk program quick win di Kementerian Kesehatan tahun 2025 juga mencakup beberapa inisiatif penting lainnya.
Sebanyak Rp1,8 triliun dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah, melalui peningkatan RS tipe D menjadi tipe C, serta penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan.
Selain itu, anggaran sebesar Rp3,2 triliun dialokasikan untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi 52,2 juta orang. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan tensi, gula darah, serta foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
“Makanya di dalam APBN itu, esensinya ada yang bersifat melanjutkan program-program yang sudah bagus dan menambah yang lebih bagus lagi, dengan berbagai program reguler. Jadi, ada keberlanjutan dan ada penguatan tujuan untuk akselerasi,” kata Wahyu dalam media briefing di Novus Jiva Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024)
Terkait fokus TBC, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa penyakit menular ini bisa disembuhkan, namun masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Untuk itu, masyarakat awam perlu tahu bagaimana pentingnya deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas.
“Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar tidak apa-apa daripada tidak sembuh,” ucap Menkes Budi beberapa waktu lalu.
Menkes Budi menekankan empat langkah penting yang harus dilakukan masyarakat untuk menghentikan penyebaran TBC. Diantaranya seperti menemukan pasien, memastikan segera minum obat, menyelesaikan pengobatan dan memberikan terapi pencegahan bagi kontak erat.
Alokasi ini menjadi bagian integral dari inisiatif quick win Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menyediakan layanan deteksi dan pengobatan TBC secara gratis sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) bidang Ekonomi, Fithra Faisal menjelaskan bahwa pemerintah memiliki data mengenai potensi penyakit degeneratif, termasuk TBC, dan intervensi dari hulu sudah dapat dilakukan. Ini penting agar masyarakat tetap produktif.
"Sehingga apa? Dia akan menjadi tetap produktif. Itu yang utamanya, dia bisa tetap bekerja dan berguna untuk keluarganya. Sehingga income-nya tidak anjlok dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat secara terukur, pasti akan terbantu dengan itu," kata Fithra, dikutip MNC Portal, Senin (30/6/2025).
Fithra menambahkan, dengan teratasinya TBC, beban klaim BPJS Kesehatan juga akan berkurang, mencerminkan pendekatan ekonomi holistik pemerintah.
"Klaim kepada BPJS kesehatan itu, memang lebih banyak dari penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Artinya, ada peran kuratif dan preventif yang dijalankan pemerintah," ungkap dia.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengonfirmasi bahwa anggaran untuk pengentasan TBC ini diambil dari pos anggaran belanja lain-lain dan masuk dalam lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.
Selain untuk penuntasan TBC, alokasi anggaran untuk program quick win di Kementerian Kesehatan tahun 2025 juga mencakup beberapa inisiatif penting lainnya.
Sebanyak Rp1,8 triliun dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah, melalui peningkatan RS tipe D menjadi tipe C, serta penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan.
Selain itu, anggaran sebesar Rp3,2 triliun dialokasikan untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi 52,2 juta orang. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan tensi, gula darah, serta foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
“Makanya di dalam APBN itu, esensinya ada yang bersifat melanjutkan program-program yang sudah bagus dan menambah yang lebih bagus lagi, dengan berbagai program reguler. Jadi, ada keberlanjutan dan ada penguatan tujuan untuk akselerasi,” kata Wahyu dalam media briefing di Novus Jiva Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024)
Terkait fokus TBC, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa penyakit menular ini bisa disembuhkan, namun masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Untuk itu, masyarakat awam perlu tahu bagaimana pentingnya deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas.
“Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar tidak apa-apa daripada tidak sembuh,” ucap Menkes Budi beberapa waktu lalu.
Menkes Budi menekankan empat langkah penting yang harus dilakukan masyarakat untuk menghentikan penyebaran TBC. Diantaranya seperti menemukan pasien, memastikan segera minum obat, menyelesaikan pengobatan dan memberikan terapi pencegahan bagi kontak erat.
(unt)
Lihat Juga :
