Data Warga RI Ditukar Tarif Impor Trump, Begini Penjelasannya
Kamis, 24 Juli 2025 - 11:07 WIB
loading...
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu melurukan isu yang beredar mengenai data pribadi menjadi bahan negosiasi tarif tinggi Donald Trump. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu memberikan penjelasan, terkait isu yang beredar mengenai data pribadi menjadi bahan negosiasi tarif tinggi Donald Trump. Menurutnya penting untuk diluruskan bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak meminta pengecualian dari ketentuan hukum Indonesia yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi.
"Yang diminta adalah kepastian terkait mekanisme dan prosedur kebolehan transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia," ungkap Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).
Baca Juga: Imbalan Tarif Impor 19%, AS Bisa Leluasa Akses Data Pribadi Warga Indonesia
Lebih lanjut diterangkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia pada dasarnya memang memperbolehkan transfer data pribadi ke luar negeri -tidak hanya ke Amerika Serikat- selama memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan praktik dan standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.
"Sehingga, baik ada maupun tanpa adanya negosiasi dengan pihak mana pun, hukum Indonesia dan praktik global memang membuka ruang bagi transfer data pribadi lintas negara, asalkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan," paparnya.
Permintaan "kepastian" dari AS pada dasarnya menyangkut perlunya prosedur yang jelas dan pasti dalam melakukan transfer data tersebut-yang tengah disiapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU PDP, dan kini berada pada tahap finalisasi.
Baca Juga: Trump Resmi Kenakan Tarif Impor Indonesia 19%, Ini Imbalan yang Diberikan ke AS
"Sebagai penegasan, tidak ada penyerahan data pribadi dari Pemerintah Indonesia kepada pihak manapun di luar negeri dan Amerika Serikat tidak meminta pengecualian terhadap peraturan yang berlaku terkait data pribadi," jelas Mari Elka Pangestu.
"Yang diminta adalah kepastian terkait mekanisme dan prosedur kebolehan transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia," ungkap Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).
Baca Juga: Imbalan Tarif Impor 19%, AS Bisa Leluasa Akses Data Pribadi Warga Indonesia
Lebih lanjut diterangkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia pada dasarnya memang memperbolehkan transfer data pribadi ke luar negeri -tidak hanya ke Amerika Serikat- selama memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan praktik dan standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.
"Sehingga, baik ada maupun tanpa adanya negosiasi dengan pihak mana pun, hukum Indonesia dan praktik global memang membuka ruang bagi transfer data pribadi lintas negara, asalkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan," paparnya.
Permintaan "kepastian" dari AS pada dasarnya menyangkut perlunya prosedur yang jelas dan pasti dalam melakukan transfer data tersebut-yang tengah disiapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU PDP, dan kini berada pada tahap finalisasi.
Baca Juga: Trump Resmi Kenakan Tarif Impor Indonesia 19%, Ini Imbalan yang Diberikan ke AS
"Sebagai penegasan, tidak ada penyerahan data pribadi dari Pemerintah Indonesia kepada pihak manapun di luar negeri dan Amerika Serikat tidak meminta pengecualian terhadap peraturan yang berlaku terkait data pribadi," jelas Mari Elka Pangestu.
(akr)
Lihat Juga :
