Utang Prancis Membengkak Rp64.415 Triliun, Setiap Detik Bertambah Rp94,7 Juta
Jum'at, 08 Agustus 2025 - 10:49 WIB
loading...
PM Prancis, Francois Bayrou mendesak warganya untuk mendukung pemotongan belanja publik secara drastis, dimana Ia juga memperingatkan bahwa utang negara itu tumbuh sebesar 5.000 euro setiap detik. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Perdana Menteri Prancis , Francois Bayrou mendesak warganya untuk mendukung pemotongan belanja publik secara drastis, dimana Ia juga memperingatkan bahwa utang negara itu tumbuh sebesar 5.000 euro (USD5.784) setiap detik. Jika dirupiahkan, utang Prancis terus bertambah setiap detiknya setara dengan Rp94,7 juta.
Program pemotongan defisit senilai 43,8 miliar euro (USD50,9 miliar) yang diluncurkan bulan lalu menargetkan kesenjangan anggaran yang mencapai 5,8% dari PDB tahun lalu – hampir dua kali lipat dari batas 3% Uni Eropa. Bayrou telah membunyikan alarm, dengan menekankan bahwa beban utang merupakan "bahaya fatal," sambil bersikeras langkah-langkah keras saat ini tidak dapat dihindari.
Baca Juga: Busyet! Utang Pemerintah Prancis Melesat Lebih Rp37.000 Triliun
Perdana Menteri (PM) Prancis, Francois Bayrou mencari dukungan publik untuk menerima rencana pemotongan anggaran secara luas. Dalam sebuah video yang diposting di YouTube, Ia berusaha meyakinkan publik bahwa pengurangan anggaran yang direncanakan sangat penting untuk mencegah krisis fiskal.
”Utang kita mencapai 3,4 triliun euro (setara Rp64.415 triliun) – angka yang begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan,” ungkap PM Prancis, Francois Bayrou.
Diperingatkan juga olehnya bahwa pembayaran bunga saja bisa mencapai 100 miliar euro setiap tahun pada tahun 2029 jika tidak ada tindakan yang diambil (penghematan).
Usulan yang dilontarkan PM Prancis mencakup penghapusan dua hari libur nasional untuk meningkatkan produktivitas, pemotongan pekerjaan di sektor publik, dan pembekuan pembayaran kesejahteraan serta pensiun, yang biasanya terindeks dengan inflasi. Rencana ini telah memicu reaksi negatif, di mana partai-partai sayap kiri menuduh pemerintah mengutamakan pengeluaran militer daripada kesejahteraan sosial.
Bahkan pemimpin La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon menyerukan pengunduran diri Bayrou, dengan mengatakan "ketidakadilan ini tidak bisa ditoleransi lagi."
Sementara itu anggaran militer Prancis diperkirakan akan naik menjadi 64 miliar euro pada tahun 2027 - dua kali lipat dari posisi 2017. Presiden Emmanuel Macron berjanji menambah anggaran sebesar 6,5 miliar euro dalam dua tahun ke depan, dengan alasan meningkatnya ancaman terhadap keamanan Eropa .
Sebuah proyeksi sektor pertahanan baru-baru ini memperingatkan bahwa 'perang besar' dapat pecah pada tahun 2030, dengan menyebutkan Moskow sebagai salah satu ancaman utama. Di sisi lain Kremlin membantah klaim bahwa mereka merencanakan untuk menyerang Barat, serta menuduh NATO menggunakan Rusia sebagai dalih untuk militarisasi.
Baca Juga: Perekonomian China dalam Pusaran Krisis Terbesar sejak Dua Dekade Terakhir
Bayrou, yang selamat dari delapan mosi tidak percaya, membutuhkan dukungan parlemen untuk proposisinya sebelum anggaran disampaikan pada bulan Oktober. Partai sayap kanan National Rally menolak rencana tersebut dan menyerukan pemungutan suara lain tentang pemerintahannya.
Sebuah survei oleh lembaga polling Elabe yang dipublikasikan pada 31 Juli menunjukkan bahwa hanya 12% rakyat Prancis yang mempercayai Bayrou – persentase terendah sejak ia menjadi Perdana Menteri pada bulan Desember.
Program pemotongan defisit senilai 43,8 miliar euro (USD50,9 miliar) yang diluncurkan bulan lalu menargetkan kesenjangan anggaran yang mencapai 5,8% dari PDB tahun lalu – hampir dua kali lipat dari batas 3% Uni Eropa. Bayrou telah membunyikan alarm, dengan menekankan bahwa beban utang merupakan "bahaya fatal," sambil bersikeras langkah-langkah keras saat ini tidak dapat dihindari.
Baca Juga: Busyet! Utang Pemerintah Prancis Melesat Lebih Rp37.000 Triliun
Perdana Menteri (PM) Prancis, Francois Bayrou mencari dukungan publik untuk menerima rencana pemotongan anggaran secara luas. Dalam sebuah video yang diposting di YouTube, Ia berusaha meyakinkan publik bahwa pengurangan anggaran yang direncanakan sangat penting untuk mencegah krisis fiskal.
”Utang kita mencapai 3,4 triliun euro (setara Rp64.415 triliun) – angka yang begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan,” ungkap PM Prancis, Francois Bayrou.
Diperingatkan juga olehnya bahwa pembayaran bunga saja bisa mencapai 100 miliar euro setiap tahun pada tahun 2029 jika tidak ada tindakan yang diambil (penghematan).
Usulan yang dilontarkan PM Prancis mencakup penghapusan dua hari libur nasional untuk meningkatkan produktivitas, pemotongan pekerjaan di sektor publik, dan pembekuan pembayaran kesejahteraan serta pensiun, yang biasanya terindeks dengan inflasi. Rencana ini telah memicu reaksi negatif, di mana partai-partai sayap kiri menuduh pemerintah mengutamakan pengeluaran militer daripada kesejahteraan sosial.
Bahkan pemimpin La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon menyerukan pengunduran diri Bayrou, dengan mengatakan "ketidakadilan ini tidak bisa ditoleransi lagi."
Sementara itu anggaran militer Prancis diperkirakan akan naik menjadi 64 miliar euro pada tahun 2027 - dua kali lipat dari posisi 2017. Presiden Emmanuel Macron berjanji menambah anggaran sebesar 6,5 miliar euro dalam dua tahun ke depan, dengan alasan meningkatnya ancaman terhadap keamanan Eropa .
Sebuah proyeksi sektor pertahanan baru-baru ini memperingatkan bahwa 'perang besar' dapat pecah pada tahun 2030, dengan menyebutkan Moskow sebagai salah satu ancaman utama. Di sisi lain Kremlin membantah klaim bahwa mereka merencanakan untuk menyerang Barat, serta menuduh NATO menggunakan Rusia sebagai dalih untuk militarisasi.
Baca Juga: Perekonomian China dalam Pusaran Krisis Terbesar sejak Dua Dekade Terakhir
Bayrou, yang selamat dari delapan mosi tidak percaya, membutuhkan dukungan parlemen untuk proposisinya sebelum anggaran disampaikan pada bulan Oktober. Partai sayap kanan National Rally menolak rencana tersebut dan menyerukan pemungutan suara lain tentang pemerintahannya.
Sebuah survei oleh lembaga polling Elabe yang dipublikasikan pada 31 Juli menunjukkan bahwa hanya 12% rakyat Prancis yang mempercayai Bayrou – persentase terendah sejak ia menjadi Perdana Menteri pada bulan Desember.
(akr)
Lihat Juga :
