Menyoroti Pergerakan Ekonomi Rakyat Jelang HUT RI ke-80
Rabu, 13 Agustus 2025 - 19:29 WIB
loading...
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin menyoroti pergerakan ekonomi rakyat era pemerintahan Prabowo Subianto. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin menyoroti pergerakan ekonomi rakyat era pemerintahanPrabowo Subianto yang dinilaibelum menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurutnya ada beberapa tantangan ekonomi yang harus dikelola secara benar.
"Ada MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah menyedot Rp171 triliun, walaupun yang direalisasikan baru Rp4,4 triliun. Lalu Koperasi Desa Merah Putih yang dinyatakan akan hadir di lebih dari 80 ribu desa untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat di pedesaan dengan pendampingan. Kalau itu berjalan, maka itu sangat bagus. Namun yang jadi pertanyaan, apakah SDM yang ada di desa itu memadai untuk mengelola koperasi desa dengan 6 outletnya itu. Managementnya bagaimana?" kata Prof Didin.
Baca Juga: Prabowo Ingin Lima Program Ekonomi Rakyat Semakin Terjangkau
Ia pun menyoroti roh koperasi yang berbasis gotong royong, bukan entitas liberal, untuk kesejahteraan anggotanya secara bersama. Ia pun mempertanyakan kemampuan para anggota koperasi dalam mengelola anggaran senilai Rp2 hingga Rp5 miiliar, yang disalurkan oleh pemerintah.
"Kalau program Koperasi Desa dijalankan dengan pendampingan dalam ketrampilan manajemen serta penyadaran ruh koperasi, maka itu bisa menimbulkan multiflier effect yang besar di pedesaan. Ada anggaran besar yang masuk ke desa. Lalu bagaimana pengawasannya? Jika tidak dibimbing dengan baik, maka akan berujung pada kredit macet. Perhitungan yang ada menyatakan nilai kredit macetnya bisa mencapai Rp85 triliun dalam 5 tahun. Ini bukan sinisme ya, tapi masukan pada pemerintah. Agar risiko itu bisa dimimalisir," ucapnya.
Hal yang sama juga harus diterapkan pada program Sekolah Rakyat, yang memiliki nilai anggaran besar. Ia berpendapat, sebaiknya pemerintah menyalurkan anggaran yang besar itu pada sekolah inpres yang sudah ada di kecamatan dan pedesaan.
"Ada MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah menyedot Rp171 triliun, walaupun yang direalisasikan baru Rp4,4 triliun. Lalu Koperasi Desa Merah Putih yang dinyatakan akan hadir di lebih dari 80 ribu desa untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat di pedesaan dengan pendampingan. Kalau itu berjalan, maka itu sangat bagus. Namun yang jadi pertanyaan, apakah SDM yang ada di desa itu memadai untuk mengelola koperasi desa dengan 6 outletnya itu. Managementnya bagaimana?" kata Prof Didin.
Baca Juga: Prabowo Ingin Lima Program Ekonomi Rakyat Semakin Terjangkau
Ia pun menyoroti roh koperasi yang berbasis gotong royong, bukan entitas liberal, untuk kesejahteraan anggotanya secara bersama. Ia pun mempertanyakan kemampuan para anggota koperasi dalam mengelola anggaran senilai Rp2 hingga Rp5 miiliar, yang disalurkan oleh pemerintah.
"Kalau program Koperasi Desa dijalankan dengan pendampingan dalam ketrampilan manajemen serta penyadaran ruh koperasi, maka itu bisa menimbulkan multiflier effect yang besar di pedesaan. Ada anggaran besar yang masuk ke desa. Lalu bagaimana pengawasannya? Jika tidak dibimbing dengan baik, maka akan berujung pada kredit macet. Perhitungan yang ada menyatakan nilai kredit macetnya bisa mencapai Rp85 triliun dalam 5 tahun. Ini bukan sinisme ya, tapi masukan pada pemerintah. Agar risiko itu bisa dimimalisir," ucapnya.
Hal yang sama juga harus diterapkan pada program Sekolah Rakyat, yang memiliki nilai anggaran besar. Ia berpendapat, sebaiknya pemerintah menyalurkan anggaran yang besar itu pada sekolah inpres yang sudah ada di kecamatan dan pedesaan.
Lihat Juga :
