Momentum Perbaikan Penyelenggaraan Haji lewat Kehadiran BP Haji
Rabu, 20 Agustus 2025 - 18:16 WIB
loading...
Jemaah haji kloter pertama Embarkasi Palembang berangkat menuju Madinah dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Foto/Mushaful Imam.
A
A
A
JAKARTA - Profesor Murniati Mukhlisin, penasehat Center for Sharia Economic Development, Institute for Development of Economics and Finance (CSED-INDEF) menegaskan bahwa ke depan pengelolaan ibadah haji tidak bisa main-main. Karut marut penyelenggaraan haji seperti tahun lalu dan tahun ini, tidak boleh terjadi lagi.
“Penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, tahun 2026, tidak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi bercanda. Pemerintah, apalagi sekarang sudah terbentuk Badan Penyelenggara Haji , harus benar-benar serius. Jika hal ini tetap dilakukan, dampaknya bisa-bisa kuota haji Indonesia akan dikurangi oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.
Terkait penetapan kuota ini, kata Murniati bahwa tergantung pada kepiawaian pemerintah di dalam bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dengan dibatalkannya kuota haji Furoda bagi Jemaah Indonesia bisa dibilang sebagai kegagalan pemerintah.
Baca Juga: Dukung Pemisahan Fungsi Keuangan Haji, KPK: Perkuat Transparansi
“Kuncinya memang terletak pada kemampuan negosiasi, terutama untuk haji dan umrahnya harus lebih kuat. Dengan adanya BP Haji, ada harapan besar bahwa tingkat negosiasi haji dan umrah akan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
“Penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, tahun 2026, tidak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi bercanda. Pemerintah, apalagi sekarang sudah terbentuk Badan Penyelenggara Haji , harus benar-benar serius. Jika hal ini tetap dilakukan, dampaknya bisa-bisa kuota haji Indonesia akan dikurangi oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.
Terkait penetapan kuota ini, kata Murniati bahwa tergantung pada kepiawaian pemerintah di dalam bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dengan dibatalkannya kuota haji Furoda bagi Jemaah Indonesia bisa dibilang sebagai kegagalan pemerintah.
Baca Juga: Dukung Pemisahan Fungsi Keuangan Haji, KPK: Perkuat Transparansi
“Kuncinya memang terletak pada kemampuan negosiasi, terutama untuk haji dan umrahnya harus lebih kuat. Dengan adanya BP Haji, ada harapan besar bahwa tingkat negosiasi haji dan umrah akan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Lihat Juga :
