Pengalihan TKD Jadi Momentum Pemda Lakukan Inovasi Fiskal
Rabu, 27 Agustus 2025 - 16:58 WIB
loading...
Dalam RAPBN 2026, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Pengalihan sebagian anggaran TKD menuntut pemerintah daerah (pemda) lebih mandiri dalam menyusun strategi fiskal. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengalihan sebagian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) serta efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026 menuntut pemerintah daerah (pemda) lebih mandiri dalam menyusun strategi fiskal. Langkah ini dinilai penting agar pelayanan publik tetap optimal.
Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pengurangan ini akan dikompensasi melalui program kementerian/lembaga dengan total anggaran mencapai Rp1.300 triliun.
"Yang penting tepat sasaran dan memberi dampak ke seluruh daerah," ujar Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Anggaran Belanja Pusat dan Daerah Timpang, Ekonom Wanti-wanti Bahayanya
Menanggapi hal itu, Dosen Administrasi Bisnis Ricky Ekaputra Foeh menilai, pemda tidak perlu khawatir jika mampu menyiapkan strategi fiskal alternatif yang tepat dan terukur. Menurutnya, sebagian kebutuhan daerah tetap akan ditopang program kementerian/lembaga dengan anggaran besar.
"Pemda bisa memanfaatkan skema Smart Financing, misalnya melalui kerja sama dengan swasta lewat KPBU. Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, hingga puskesmas juga bisa lebih efisien dengan model BLUD," kata Ricky, Rabu (27/8/2025).
Ricky menekankan, pentingnya digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi, menutup kebocoran penerimaan daerah, serta mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak dan retribusi.
Selain itu Ia juga mengingatkan perlunya sinergi pemda dengan program pusat tetap terjaga, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang sebagian besar sudah ditangani pemerintah pusat. Dengan begitu, daerah bisa fokus pada layanan dasar lain yang langsung menyentuh masyarakat.
"Pengalihan TKD jangan dijadikan alasan turunnya kualitas pelayanan. Justru ini momentum pembuktian bahwa pemda bisa kreatif, inovatif, dan berani melakukan reformasi fiskal," tegasnya.
Baca Juga: Serahkan DIPA dan TKD 2025, Prabowo: Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional
Ricky mengamati, kondisi ini harus dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang. Daerah dengan PAD rendah memang akan tertekan, namun momentum ini bisa melahirkan daerah yang lebih mandiri dan dekat dengan masyarakat.
Hal senada disampaikan Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah. Ia menyebut, pengalihan TKD justru menjadi tantangan bagi daerah untuk berinovasi dalam mengelola fiskal.
"Kami sudah menyiapkan strategi, di antaranya memanfaatkan Silpa melalui deposito perbankan, penempatan pembiayaan di BUMD untuk menambah pendapatan dari bunga dan dividen, serta optimalisasi PAD lewat pajak, retribusi, dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Semua dilakukan tanpa membebani masyarakat," jelasnya.
Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pengurangan ini akan dikompensasi melalui program kementerian/lembaga dengan total anggaran mencapai Rp1.300 triliun.
"Yang penting tepat sasaran dan memberi dampak ke seluruh daerah," ujar Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Anggaran Belanja Pusat dan Daerah Timpang, Ekonom Wanti-wanti Bahayanya
Menanggapi hal itu, Dosen Administrasi Bisnis Ricky Ekaputra Foeh menilai, pemda tidak perlu khawatir jika mampu menyiapkan strategi fiskal alternatif yang tepat dan terukur. Menurutnya, sebagian kebutuhan daerah tetap akan ditopang program kementerian/lembaga dengan anggaran besar.
"Pemda bisa memanfaatkan skema Smart Financing, misalnya melalui kerja sama dengan swasta lewat KPBU. Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, hingga puskesmas juga bisa lebih efisien dengan model BLUD," kata Ricky, Rabu (27/8/2025).
Ricky menekankan, pentingnya digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi, menutup kebocoran penerimaan daerah, serta mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak dan retribusi.
Selain itu Ia juga mengingatkan perlunya sinergi pemda dengan program pusat tetap terjaga, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang sebagian besar sudah ditangani pemerintah pusat. Dengan begitu, daerah bisa fokus pada layanan dasar lain yang langsung menyentuh masyarakat.
"Pengalihan TKD jangan dijadikan alasan turunnya kualitas pelayanan. Justru ini momentum pembuktian bahwa pemda bisa kreatif, inovatif, dan berani melakukan reformasi fiskal," tegasnya.
Baca Juga: Serahkan DIPA dan TKD 2025, Prabowo: Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional
Ricky mengamati, kondisi ini harus dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang. Daerah dengan PAD rendah memang akan tertekan, namun momentum ini bisa melahirkan daerah yang lebih mandiri dan dekat dengan masyarakat.
Hal senada disampaikan Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah. Ia menyebut, pengalihan TKD justru menjadi tantangan bagi daerah untuk berinovasi dalam mengelola fiskal.
"Kami sudah menyiapkan strategi, di antaranya memanfaatkan Silpa melalui deposito perbankan, penempatan pembiayaan di BUMD untuk menambah pendapatan dari bunga dan dividen, serta optimalisasi PAD lewat pajak, retribusi, dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Semua dilakukan tanpa membebani masyarakat," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
