Formula Mesin Ganda Purbaya untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen
Kamis, 11 September 2025 - 20:03 WIB
loading...
A
A
A
Syahganda menyebut langkah awal Purbaya berbeda. Saat hari pertama ke kantor Kemenkeu, bukannya sibuk dengan protokol, ia langsung berbicara soal keharusan membuka dialog dengan publik dan turun menyerap aspirasi. “Beliau mengikuti arahan Presiden agar pejabat mendengar rakyat. Itu awal yang baik,” ujarnya.
Lebih jauh, ia meyakini industrialisasi Indonesia akan kembali ke rel. Tetapi ia mengingatkan: pertumbuhan saja tidak cukup. “Pertumbuhan bagus saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu langsung dirasakan masyarakat. Itulah perlunya growth through equity,” ujarnya.
Optimisme Syahganda tidak berhenti di retorika. Ia membawa hitungan konkret. Koperasi Merah Putih, bila berjalan dengan baik, bisa menyumbang 0,5 hingga 1,2% pertumbuhan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis, bahkan dapat menambah sekitar 0,5 hingga 1%. “Pertumbuhan 8 persen itu bukan wishful thinking,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, melihat acara ini punya arti strategis. “Kegiatan ini positif, meningkatkan kesadaran publik terhadap perekonomian nasional, termasuk tugas LPS,” ujarnya.
Didik menyampaikan catatan kinerja yang, menurutnya, menggembirakan. “Per Juli 2025, LPS menjamin 643,5 juta rekening, atau 99,94 persen rekening pribadi di Indonesia, serta 15,7 juta rekening BPR-BPRS,” katanya.
Data itu menjadi bukti, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah riuh dinamika politik-ekonomi. Di balik keyakinan Syahganda, Purbaya, dan Didik, masih membayang ancaman klasik: jebakan negara berpendapatan menengah. Bank Dunia sudah lama mengingatkan, banyak negara gagal menembus status negara maju karena hanya mengandalkan konsumsi, bukan industrialisasi.
Kasus Brasil sering disebut: sempat menanjak, tapi kemudian stagnan. Begitu pula Afrika Selatan. Sebaliknya, Korea Selatan dan Taiwan berhasil melompat keluar dari jebakan itu berkat strategi industrialisasi agresif, inovasi teknologi, dan investasi besar-besaran pada sumber daya manusia.
Indonesia masih berada di persimpangan. Apakah akan stagnan seperti Brasil, atau menanjak seperti Korea Selatan? Jawabannya sebagian ada di pundak Menkeu baru ini.
Lebih jauh, ia meyakini industrialisasi Indonesia akan kembali ke rel. Tetapi ia mengingatkan: pertumbuhan saja tidak cukup. “Pertumbuhan bagus saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu langsung dirasakan masyarakat. Itulah perlunya growth through equity,” ujarnya.
Optimisme Syahganda tidak berhenti di retorika. Ia membawa hitungan konkret. Koperasi Merah Putih, bila berjalan dengan baik, bisa menyumbang 0,5 hingga 1,2% pertumbuhan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis, bahkan dapat menambah sekitar 0,5 hingga 1%. “Pertumbuhan 8 persen itu bukan wishful thinking,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, melihat acara ini punya arti strategis. “Kegiatan ini positif, meningkatkan kesadaran publik terhadap perekonomian nasional, termasuk tugas LPS,” ujarnya.
Didik menyampaikan catatan kinerja yang, menurutnya, menggembirakan. “Per Juli 2025, LPS menjamin 643,5 juta rekening, atau 99,94 persen rekening pribadi di Indonesia, serta 15,7 juta rekening BPR-BPRS,” katanya.
Data itu menjadi bukti, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah riuh dinamika politik-ekonomi. Di balik keyakinan Syahganda, Purbaya, dan Didik, masih membayang ancaman klasik: jebakan negara berpendapatan menengah. Bank Dunia sudah lama mengingatkan, banyak negara gagal menembus status negara maju karena hanya mengandalkan konsumsi, bukan industrialisasi.
Kasus Brasil sering disebut: sempat menanjak, tapi kemudian stagnan. Begitu pula Afrika Selatan. Sebaliknya, Korea Selatan dan Taiwan berhasil melompat keluar dari jebakan itu berkat strategi industrialisasi agresif, inovasi teknologi, dan investasi besar-besaran pada sumber daya manusia.
Indonesia masih berada di persimpangan. Apakah akan stagnan seperti Brasil, atau menanjak seperti Korea Selatan? Jawabannya sebagian ada di pundak Menkeu baru ini.
Lihat Juga :
