Pertumbuhan Pesat Perdagangan Berjangka Butuh Perlindungan Sertifikat Elektronik
Sabtu, 27 September 2025 - 20:21 WIB
loading...
Perkembangan teknologi menuntut perdagangan berjangka komoditi untuk selalu transparan dan adaptif. Sertifikat elektronik bisa menjamin keaslian, keabsahan, dan memperkuat integritas transaksi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Upaya memperkuat keamanan transaksi digital di sektor perdagangan berjangka komoditi semakin nyata dengan hadirnya Privy dalam acara Regtech Talk: Sosialisasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.
Kegiatan ini berlangsung di The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta, baru-baru ini diselenggarakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Indonesia Regtech & Legaltech Association (IRLA).
Lebih dari 100 peserta menghadiri kegiatan ini mulai dari regulator, asosiasi perdagangan berjangka komoditi (Aspebtindo), Perkumpulan Pedagang Emas Indonesia (PPEDI), pelaku industri, hingga praktisi teknologi. Baca Juga: Pemerintah Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan. Data 2024 menunjukkan nilai transaksi mencapai Rp33.214,89 triliun, tumbuh 29,34% dibanding tahun sebelumnya.
Pada Januari–Juli 2025, volume transaksi PBK bahkan sudah mencapai 8,18 juta lot dengan lebih dari 125.000 nasabah aktif. Namun di balik laju pertumbuhan tersebut, tantangan besar tetap membayangi. Bappebti mencatat lebih dari 1.046 domain PBK ilegal diblokir sepanjang 2024.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan 238.552 kasus fraud dengan kerugian hingga Rp4,8 triliun dalam periode November 2024-Agustus 2025. Untuk menjawab tantangan tersebut, sertifikat elektronik hadir sebagai instrumen penting menjaga keamanan identitas digital dan integritas transaksi.
“Perkembangan teknologi menuntut perdagangan berjangka komoditi untuk selalu transparan dan adaptif. Sertifikat elektronik bisa menjamin keaslian, keabsahan, dan memperkuat integritas transaksi,” ujar Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9).
Sedangkan dari sisi kebijakan nasional, Komdigi melihat sertifikat elektronik sebagai pilar kepastian hukum.
“Sertifikat elektronik pada tanda tangan digital memegang peranan penting dalam memastikan kepastian hukum dan keamanan data, terutama pada transaksi berisiko tinggi. Karena itu, setiap PSrE, termasuk Privy, wajib melalui proses audit ketat agar sertifikat elektronik yang diterbitkan memiliki certificate warranty yang sah dan diakui secara hukum,” kata Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi RI, Teguh Arifiyadi.
Dari sisi industri, Privy menyoroti risiko baru di era digital, mulai dari pemalsuan identitas hingga ancaman deepfake AI. “Risiko pemalsuan identitas, pembobolan akun, hingga deepfake AI semakin kompleks, sehingga peran PSrE menjadi krusial," ungkap Chief of Information Officer Privy, Krishna Chandra.
Privy menjamin keaslian identitas digital melalui verifikasi berlapis, bekerja sama dengan Disdukcapil sejak 2018, serta memberikan certificate warranty sebagai perlindungan tambahan. "Dengan pendekatan user-centric digital identity, kami memastikan proses verifikasi berbasis consent, transparan, dan aman,” katanya.
Sebagai PSrE yang berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Privy kini telah melayani lebih dari 65 juta penggunaindividu dan 155.000 perusahaan di berbagai sektor, termasuk keuangan dan perdagangan. Baca Juga: Kolaborasi Tingkatkan Pemahaman Industri Perdagangan Berjangka Komoditas
Kehadiran Privy dalam Regtech Talk sekaligus menegaskan komitmen untuk mendukung regulator dan pelaku industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital berbasis sertifikat elektronik.
Melalui acara Regtech Talk ini, regulator, asosiasi, dan pelaku industri semakin diharapkan memahami pentingnya penerapan sertifikat elektronik dalam menciptakan ekosistem perdagangan berjangka yang aman, transparan, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini berlangsung di The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta, baru-baru ini diselenggarakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Indonesia Regtech & Legaltech Association (IRLA).
Lebih dari 100 peserta menghadiri kegiatan ini mulai dari regulator, asosiasi perdagangan berjangka komoditi (Aspebtindo), Perkumpulan Pedagang Emas Indonesia (PPEDI), pelaku industri, hingga praktisi teknologi. Baca Juga: Pemerintah Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan. Data 2024 menunjukkan nilai transaksi mencapai Rp33.214,89 triliun, tumbuh 29,34% dibanding tahun sebelumnya.
Pada Januari–Juli 2025, volume transaksi PBK bahkan sudah mencapai 8,18 juta lot dengan lebih dari 125.000 nasabah aktif. Namun di balik laju pertumbuhan tersebut, tantangan besar tetap membayangi. Bappebti mencatat lebih dari 1.046 domain PBK ilegal diblokir sepanjang 2024.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan 238.552 kasus fraud dengan kerugian hingga Rp4,8 triliun dalam periode November 2024-Agustus 2025. Untuk menjawab tantangan tersebut, sertifikat elektronik hadir sebagai instrumen penting menjaga keamanan identitas digital dan integritas transaksi.
“Perkembangan teknologi menuntut perdagangan berjangka komoditi untuk selalu transparan dan adaptif. Sertifikat elektronik bisa menjamin keaslian, keabsahan, dan memperkuat integritas transaksi,” ujar Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9).
Sedangkan dari sisi kebijakan nasional, Komdigi melihat sertifikat elektronik sebagai pilar kepastian hukum.
“Sertifikat elektronik pada tanda tangan digital memegang peranan penting dalam memastikan kepastian hukum dan keamanan data, terutama pada transaksi berisiko tinggi. Karena itu, setiap PSrE, termasuk Privy, wajib melalui proses audit ketat agar sertifikat elektronik yang diterbitkan memiliki certificate warranty yang sah dan diakui secara hukum,” kata Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi RI, Teguh Arifiyadi.
Dari sisi industri, Privy menyoroti risiko baru di era digital, mulai dari pemalsuan identitas hingga ancaman deepfake AI. “Risiko pemalsuan identitas, pembobolan akun, hingga deepfake AI semakin kompleks, sehingga peran PSrE menjadi krusial," ungkap Chief of Information Officer Privy, Krishna Chandra.
Privy menjamin keaslian identitas digital melalui verifikasi berlapis, bekerja sama dengan Disdukcapil sejak 2018, serta memberikan certificate warranty sebagai perlindungan tambahan. "Dengan pendekatan user-centric digital identity, kami memastikan proses verifikasi berbasis consent, transparan, dan aman,” katanya.
Sebagai PSrE yang berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Privy kini telah melayani lebih dari 65 juta penggunaindividu dan 155.000 perusahaan di berbagai sektor, termasuk keuangan dan perdagangan. Baca Juga: Kolaborasi Tingkatkan Pemahaman Industri Perdagangan Berjangka Komoditas
Kehadiran Privy dalam Regtech Talk sekaligus menegaskan komitmen untuk mendukung regulator dan pelaku industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital berbasis sertifikat elektronik.
Melalui acara Regtech Talk ini, regulator, asosiasi, dan pelaku industri semakin diharapkan memahami pentingnya penerapan sertifikat elektronik dalam menciptakan ekosistem perdagangan berjangka yang aman, transparan, dan berkelanjutan.
(akr)
Lihat Juga :
