Program MBG Perlu Ditingkatkan untuk Mendukung Ekonomi Keluarga
Rabu, 08 Oktober 2025 - 20:09 WIB
loading...
Program MBG perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin optimal untuk mendukung ekonomi keluarga. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pakar menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin optimal, tidak hanya dalam menekan angka stunting, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Direktur Penelitian Indonesian Social Survey (ISS), Kadek Dwita, menekankan pentingnya pelaksanaan program MBG secara konsisten dan berkelanjutan. Ia menilai, kualitas program perlu ditingkatkan dan diintegrasikan dengan kebijakan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Program MBG tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus tersambung dengan kebijakan ekonomi keluarga, agar dampaknya bukan hanya di gizi, tapi juga kesejahteraan," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/10).
Baca Juga: Program MBG Aman dan Terus Dibenahi, Orang Tua Diminta Tak Perlu Khawatir
Program MBG yang berjalan sejak Januari 2025 bertujuan mengintervensi pemenuhan gizi masyarakat serta mencegah stunting. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait aspek keamanan pangan di beberapa daerah yang sempat menimbulkan insiden dan berdampak pada penerima manfaat.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) bidang Ilmu Kesehatan Anak, Prof. Hinky Hindra Irawan Satari, menilai program MBG memiliki tujuan mulia dan perlu dilanjutkan, tetapi dengan perbaikan serius di lapangan. Ia menegaskan, setiap kejadian yang terkait keamanan pangan harus menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
"Program ini jangan dihentikan, tapi harus dilaksanakan dengan cermat, bertahap, dan tepat sasaran. Pengawasan keamanan pangan mutlak dilakukan, karena kalau salah bisa berakibat fatal," kata Prof. Hinky.
Ia menuturkan, inisiatif serupa sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak awal 1980-an, pemerintah sudah memiliki program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang berpusat di puskesmas. Dari pengalaman panjang itu, ia menilai keberhasilan program bergantung pada profesionalisme dan pengawasan ketat di lapangan.
"Program besar ini harus dijalankan secara profesional dengan memperhatikan asas food safety. Semua elemen masyarakat sebenarnya siap membantu agar pelaksanaannya aman dan berkelanjutan," tambahnya.
Hasil survei ISS pada Agustus 2025 juga menunjukkan bahwa 77 persen dari 2.200 responden di seluruh Indonesia menilai program MBG bermanfaat bagi penerima. Sebagian besar responden berharap program ini terus diperluas, terutama di wilayah dengan tingkat gizi rendah.
Baca Juga: Program MBG Wujud Pemerataan Gizi dan Keadilan Sosial di Era Prabowo
Selain di kota besar, MBG juga menyasar daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Di Papua Tengah, misalnya, program tersebut menjangkau siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga Agustus 2025, terdapat 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah tersebut.
Tokoh masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, mengatakan pelaksanaan program di wilayahnya berjalan bertahap dan mendapat sambutan positif dari warga. Ia berharap dukungan infrastruktur dan tenaga lapangan terus diperkuat agar manfaat program bisa dirasakan lebih luas.
Prof. Hinky menutup dengan menegaskan, keberhasilan program MBG akan terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. "Kalau masyarakat makin sejahtera, itu artinya indikator program tercapai. Tapi ini pekerjaan jangka panjang yang memerlukan koordinasi lintas sektor, transparansi, dan komunikasi yang baik antara pemerintah, ahli, dan masyarakat," ujarnya.
Direktur Penelitian Indonesian Social Survey (ISS), Kadek Dwita, menekankan pentingnya pelaksanaan program MBG secara konsisten dan berkelanjutan. Ia menilai, kualitas program perlu ditingkatkan dan diintegrasikan dengan kebijakan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Program MBG tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus tersambung dengan kebijakan ekonomi keluarga, agar dampaknya bukan hanya di gizi, tapi juga kesejahteraan," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/10).
Baca Juga: Program MBG Aman dan Terus Dibenahi, Orang Tua Diminta Tak Perlu Khawatir
Program MBG yang berjalan sejak Januari 2025 bertujuan mengintervensi pemenuhan gizi masyarakat serta mencegah stunting. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait aspek keamanan pangan di beberapa daerah yang sempat menimbulkan insiden dan berdampak pada penerima manfaat.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) bidang Ilmu Kesehatan Anak, Prof. Hinky Hindra Irawan Satari, menilai program MBG memiliki tujuan mulia dan perlu dilanjutkan, tetapi dengan perbaikan serius di lapangan. Ia menegaskan, setiap kejadian yang terkait keamanan pangan harus menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
"Program ini jangan dihentikan, tapi harus dilaksanakan dengan cermat, bertahap, dan tepat sasaran. Pengawasan keamanan pangan mutlak dilakukan, karena kalau salah bisa berakibat fatal," kata Prof. Hinky.
Ia menuturkan, inisiatif serupa sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak awal 1980-an, pemerintah sudah memiliki program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang berpusat di puskesmas. Dari pengalaman panjang itu, ia menilai keberhasilan program bergantung pada profesionalisme dan pengawasan ketat di lapangan.
"Program besar ini harus dijalankan secara profesional dengan memperhatikan asas food safety. Semua elemen masyarakat sebenarnya siap membantu agar pelaksanaannya aman dan berkelanjutan," tambahnya.
Hasil survei ISS pada Agustus 2025 juga menunjukkan bahwa 77 persen dari 2.200 responden di seluruh Indonesia menilai program MBG bermanfaat bagi penerima. Sebagian besar responden berharap program ini terus diperluas, terutama di wilayah dengan tingkat gizi rendah.
Baca Juga: Program MBG Wujud Pemerataan Gizi dan Keadilan Sosial di Era Prabowo
Selain di kota besar, MBG juga menyasar daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Di Papua Tengah, misalnya, program tersebut menjangkau siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga Agustus 2025, terdapat 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah tersebut.
Tokoh masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, mengatakan pelaksanaan program di wilayahnya berjalan bertahap dan mendapat sambutan positif dari warga. Ia berharap dukungan infrastruktur dan tenaga lapangan terus diperkuat agar manfaat program bisa dirasakan lebih luas.
Prof. Hinky menutup dengan menegaskan, keberhasilan program MBG akan terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. "Kalau masyarakat makin sejahtera, itu artinya indikator program tercapai. Tapi ini pekerjaan jangka panjang yang memerlukan koordinasi lintas sektor, transparansi, dan komunikasi yang baik antara pemerintah, ahli, dan masyarakat," ujarnya.
(nng)
Lihat Juga :
