Utang Kereta Cepat Whoosh Bukan Beban APBN, Anak Buah Purbaya Singgung Tugas Danantara
Kamis, 16 Oktober 2025 - 21:25 WIB
loading...
Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan, bahwa penanganan utang dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh, idealnya dilakukan melalui Danantara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, bahwa penanganan utang dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh , idealnya dilakukan melalui Danantara , sebagai entitas yang kini mengelola dividen BUMN.Menurut Suahasil, hal ini menyusul adanya pertemuan dengan Danantara, yang kini bertanggung jawab menaungi klaster BUMN tertentu.
"Ya, jadi ini juga berproses. Untuk KCIC kita lihat seperti apa. Tapi kalau poinnya dari Kementerian Keuangan adalah saat ini yang namanya dividen BUMN itu sekarang masuknya ke Danantara. Sehingga memang penanganan dari permasalahan yang ada di BUMN idealnya adalah dari Danantara," ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Wamenkeu menjelaskan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru akan dilibatkan jika ada penugasan khusus dari pemerintah. Namun untuk penanganan masalah operasional dan finansial, BUMN didorong untuk mencari solusi internal.
Baca Juga: KAI Digrogoti Utang Whoosh ke China, Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun
"Kalau memang ada penugasan, APBN bisa masuk. Tapi kalau penanganan permasalahan, harusnya kita bicarakan bersama aja," tambahnya.
Wacana pelibatan Danantara dalam penyelesaian masalah BUMN ini sejalan dengan rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang juga sempat menyinggung peran Danantara dalam pengawasan penempatan dana negara di perbankan.
Sebelumnya Menkeu Purbaya telah menyatakan akan melibatkan Danantara dalam kunjungannya ke bank-bank Himbara, khususnya yang memiliki masalah dalam penyerapan dana pemerintah.
Baca Juga: APBN Tak Akan Menanggung Utang Whoosh Rp116 Triliun, Istana Cari Skema Jalan Keluar
"Tapi ke banknya saya, bukan sendiri ya, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya itu bukan hak saya, tapi saya Pengawas Danantara. Dan Danantara-nya kan bisa bagi pembeli datang ke situ," kata Purbaya.
Purbaya menunjukkan bahwa entitas di bawah Danantara memiliki kewenangan baru yang kuat dalam mengawasi kinerja BUMN dan penggunaan dana negara.
"Ya, jadi ini juga berproses. Untuk KCIC kita lihat seperti apa. Tapi kalau poinnya dari Kementerian Keuangan adalah saat ini yang namanya dividen BUMN itu sekarang masuknya ke Danantara. Sehingga memang penanganan dari permasalahan yang ada di BUMN idealnya adalah dari Danantara," ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Wamenkeu menjelaskan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru akan dilibatkan jika ada penugasan khusus dari pemerintah. Namun untuk penanganan masalah operasional dan finansial, BUMN didorong untuk mencari solusi internal.
Baca Juga: KAI Digrogoti Utang Whoosh ke China, Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun
"Kalau memang ada penugasan, APBN bisa masuk. Tapi kalau penanganan permasalahan, harusnya kita bicarakan bersama aja," tambahnya.
Wacana pelibatan Danantara dalam penyelesaian masalah BUMN ini sejalan dengan rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang juga sempat menyinggung peran Danantara dalam pengawasan penempatan dana negara di perbankan.
Sebelumnya Menkeu Purbaya telah menyatakan akan melibatkan Danantara dalam kunjungannya ke bank-bank Himbara, khususnya yang memiliki masalah dalam penyerapan dana pemerintah.
Baca Juga: APBN Tak Akan Menanggung Utang Whoosh Rp116 Triliun, Istana Cari Skema Jalan Keluar
"Tapi ke banknya saya, bukan sendiri ya, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya itu bukan hak saya, tapi saya Pengawas Danantara. Dan Danantara-nya kan bisa bagi pembeli datang ke situ," kata Purbaya.
Purbaya menunjukkan bahwa entitas di bawah Danantara memiliki kewenangan baru yang kuat dalam mengawasi kinerja BUMN dan penggunaan dana negara.
(akr)
Lihat Juga :
