Inaplas Dukung Langkah BSN Hapus SNI Lama demi Kepastian Hukum Industri Pipa
Kamis, 06 November 2025 - 18:44 WIB
loading...
Inaplas menyambut baik langkah tegas BSN yang mengabolisi SNI terkait Pipa Polietilena (PE). FOTO/iStock Photo
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyambut baik langkah tegas Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang mengabolisi Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-4829:2005 terkait Pipa Polietilena (PE). Melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 691/KEP/BSN/12/2020, standar tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan teknis maupun dasar sertifikasi produk pipa di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Inaplas, Edi Rivai, menyatakan keputusan BSN ini merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan memastikan peningkatan kualitas produk pipa nasional.
"Kami menyambut baik ketegasan BSN dalam mengabolisi SNI 06-4829:2005 dan menetapkan SNI terbaru yang selaras dengan standar internasional," ujarnya dalam pernyataannya, Kamis (6/11/2025).
Baca Juga: Inaplas Beberkan Dampak Positif Perpanjangan HGBT ke Sektor Industri
Sebagai pengganti standar lama, BSN telah menetapkan dua standar baru yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan referensi internasional, yaitu SNI 9362:2025 tentang pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase, dan saluran pembuangan bertekanan yang mengacu pada ISO 4427-2:2019, serta SNI 9383:2025 tentang Resin Polietilena (PE) untuk fiting dan pipa sistem perpipaan air minum, drainase, dan saluran pembuangan bertekanan yang mengacu pada ISO 4427-1:2019.
Edi menambahkan bahwa langkah BSN tersebut memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku industri untuk mengikuti standar yang telah diperbarui sesuai praktik terbaik, ia mengungkapkan, “Dengan penghapusan ini, tidak ada lagi dasar hukum bagi siapa pun untuk menggunakan SNI lama sebagai acuan teknis atau sertifikasi. SNI terbaru yaitu, SNI 9362:2025 dan SNI 9383:2025, kini menjadi satu-satunya standar yang sah dan berlaku secara nasional,” jelasnya.
Dengan demikian, SNI 06-4829:2005 tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai acuan teknis, dasar sertifikasi, maupun persyaratan mutu produk pipa di Indonesia. Segala bentuk penerapan atau klaim kesesuaian terhadap standar tahun 2005 tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, menegaskan hal yang sama, “SNI 4829:2005 telah diabolisi melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 691/KEP/BSN/12/2020, maka SNI ini tidak berlaku kembali secara hukum, dan bila ada yang menerapkan maka tidak ada legal standingnya,” jelasnya.
Hendro menjelaskan bahwa penghapusan SNI lama merupakan bagian dari proses kaji ulang standar yang dilakukan secara berkala untuk menjaga relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Masyarakat.
“Untuk maksud pemeliharaan SNI agar sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat maka dilakukan kaji ulang SNI, dimana sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN nomor 8 tahun 2022 tentang Pengembangan SNI,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendro juga menekankan bahwa penyusunan SNI dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, ia menyatakan, “oleh karena itu, dalam penyusunan SNI, selain memperhatikan program prioritas nasional yang ditetapkan Pemerintah dan juga akan selalu berupaya agar SNI bermanfaat sebagai acuan bagi pemangku kepentingan,” ujarnya.
Baca Juga: Rencana Relaksasi TKDN, Industri Nasional Waspadai Banjir Impor dari China
Adapun Inaplas menilai bahwa penerapan SNI terbaru ini perlu diikuti dengan sinergi lintas lembaga, seperti antara BSN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), PDAM daerah, dan sektor swasta, agar implementasi di lapangan berjalan efektif dan menyeluruh. Edi Rivai menekankan pentingnya kepatuhan terhadap SNI baru sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri nasional.
“Kami berharap Kementerian PU dan lembaga pengguna anggaran memastikan setiap tender dan pengadaan pipa air bersih hanya menggunakan produk yang telah memenuhi SNI 2025 dan TKDN minimal sesuai regulasi. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bentuk keberpihakan terhadap industri petrokimia nasional yang telah berinvestasi besar dan menghasilkan produk berkualitas dunia,” jelasnya.
Edi menambahkan bahwa industri dalam negeri telah sepenuhnya mampu memproduksi bahan baku dan pipa PE berkualitas tinggi yang memenuhi SNI terbaru serta standar internasional (ISO 4427 series). Produk-produk nasional tersebut telah digunakan dalam berbagai proyek strategis air minum dan sanitasi di Indonesia.
“Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan pengawasan yang tegas, industri petrokimia nasional siap mendukung kemandirian infrastruktur dalam negeri dan memperkuat daya saing Indonesia di kawasan,” tutupnya.
Wakil Ketua Umum Inaplas, Edi Rivai, menyatakan keputusan BSN ini merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan memastikan peningkatan kualitas produk pipa nasional.
"Kami menyambut baik ketegasan BSN dalam mengabolisi SNI 06-4829:2005 dan menetapkan SNI terbaru yang selaras dengan standar internasional," ujarnya dalam pernyataannya, Kamis (6/11/2025).
Baca Juga: Inaplas Beberkan Dampak Positif Perpanjangan HGBT ke Sektor Industri
Sebagai pengganti standar lama, BSN telah menetapkan dua standar baru yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan referensi internasional, yaitu SNI 9362:2025 tentang pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase, dan saluran pembuangan bertekanan yang mengacu pada ISO 4427-2:2019, serta SNI 9383:2025 tentang Resin Polietilena (PE) untuk fiting dan pipa sistem perpipaan air minum, drainase, dan saluran pembuangan bertekanan yang mengacu pada ISO 4427-1:2019.
Edi menambahkan bahwa langkah BSN tersebut memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku industri untuk mengikuti standar yang telah diperbarui sesuai praktik terbaik, ia mengungkapkan, “Dengan penghapusan ini, tidak ada lagi dasar hukum bagi siapa pun untuk menggunakan SNI lama sebagai acuan teknis atau sertifikasi. SNI terbaru yaitu, SNI 9362:2025 dan SNI 9383:2025, kini menjadi satu-satunya standar yang sah dan berlaku secara nasional,” jelasnya.
Dengan demikian, SNI 06-4829:2005 tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai acuan teknis, dasar sertifikasi, maupun persyaratan mutu produk pipa di Indonesia. Segala bentuk penerapan atau klaim kesesuaian terhadap standar tahun 2005 tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, menegaskan hal yang sama, “SNI 4829:2005 telah diabolisi melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 691/KEP/BSN/12/2020, maka SNI ini tidak berlaku kembali secara hukum, dan bila ada yang menerapkan maka tidak ada legal standingnya,” jelasnya.
Hendro menjelaskan bahwa penghapusan SNI lama merupakan bagian dari proses kaji ulang standar yang dilakukan secara berkala untuk menjaga relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Masyarakat.
“Untuk maksud pemeliharaan SNI agar sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat maka dilakukan kaji ulang SNI, dimana sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN nomor 8 tahun 2022 tentang Pengembangan SNI,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendro juga menekankan bahwa penyusunan SNI dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, ia menyatakan, “oleh karena itu, dalam penyusunan SNI, selain memperhatikan program prioritas nasional yang ditetapkan Pemerintah dan juga akan selalu berupaya agar SNI bermanfaat sebagai acuan bagi pemangku kepentingan,” ujarnya.
Baca Juga: Rencana Relaksasi TKDN, Industri Nasional Waspadai Banjir Impor dari China
Adapun Inaplas menilai bahwa penerapan SNI terbaru ini perlu diikuti dengan sinergi lintas lembaga, seperti antara BSN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), PDAM daerah, dan sektor swasta, agar implementasi di lapangan berjalan efektif dan menyeluruh. Edi Rivai menekankan pentingnya kepatuhan terhadap SNI baru sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri nasional.
“Kami berharap Kementerian PU dan lembaga pengguna anggaran memastikan setiap tender dan pengadaan pipa air bersih hanya menggunakan produk yang telah memenuhi SNI 2025 dan TKDN minimal sesuai regulasi. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bentuk keberpihakan terhadap industri petrokimia nasional yang telah berinvestasi besar dan menghasilkan produk berkualitas dunia,” jelasnya.
Edi menambahkan bahwa industri dalam negeri telah sepenuhnya mampu memproduksi bahan baku dan pipa PE berkualitas tinggi yang memenuhi SNI terbaru serta standar internasional (ISO 4427 series). Produk-produk nasional tersebut telah digunakan dalam berbagai proyek strategis air minum dan sanitasi di Indonesia.
“Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan pengawasan yang tegas, industri petrokimia nasional siap mendukung kemandirian infrastruktur dalam negeri dan memperkuat daya saing Indonesia di kawasan,” tutupnya.
(nng)
Lihat Juga :
