Sisa Dua Bulan, DJP Pede Bisa Kantongi Rp2.076 Triliun Tahun Ini
Selasa, 25 November 2025 - 20:42 WIB
loading...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimistis outlook penerimaan pajak tahun ini masih bisa tercapai. FOTO/Deposit Photo
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan keyakinannya bahwa outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang tahun 2025 masih dapat tercapai. Keyakinan ini didukung oleh strategi pengawasan kepatuhan yang diperkuat dan optimalisasi penegakan hukum.
Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto menjabarkan empat strategi yang disiapkan DJP untuk mengamankan sisa penerimaan pajak. Pertama, mendorong pembayaran dari sektor-sektor ekonomi yang masih mengalami pertumbuhan positif.
"Kedua, realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," jelas Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR, dikutip Selasa (25/11/2025).
Baca Juga: Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal Bumi dan Hunian Tak Layak Kena Pajak
Adapun merealisasikan penerimaan adalah bagian dari kegiatan proses bisnis utama DJP, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan yang telah dilakukan sejak awal tahun. Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang. "Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect (efek jera)," katanya.
Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto menjabarkan empat strategi yang disiapkan DJP untuk mengamankan sisa penerimaan pajak. Pertama, mendorong pembayaran dari sektor-sektor ekonomi yang masih mengalami pertumbuhan positif.
"Kedua, realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," jelas Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR, dikutip Selasa (25/11/2025).
Baca Juga: Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal Bumi dan Hunian Tak Layak Kena Pajak
Adapun merealisasikan penerimaan adalah bagian dari kegiatan proses bisnis utama DJP, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan yang telah dilakukan sejak awal tahun. Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang. "Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect (efek jera)," katanya.
Lihat Juga :
