OJK Sebut 72% Exchange Kripto RI Masih Rugi, Ini Biang Masalahnya

Faktor lain yang meruncingkan persaingan adalah disparitas beban biaya. Exchange domestik menanggung beban pajak dan biaya kepatuhan regulasi, sementara platform luar negeri yang dapat diakses investor Indonesia lewat VPN tidak memiliki kewajiban serupa. "Proses deposit ke exchange luar bisa dilakukan dengan mudah melalui perbankan domestik, ini menciptakan tantangan tersendiri," jelas William.

Baca Juga: Transaksi Kripto Tembus Rp482,23 Triliun Sepanjang 2025, Minat Investor Domestik Jadi Sorotan

Riset LPEM FEB UI memperkirakan, praktik perdagangan di platform ilegal berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan pajak negara hingga Rp1,1 triliun-Rp1,7 triliun per tahun. William menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap platform ilegal sebagai bagian dari membangun ekosistem yang sehat.

"Penegakan terhadap platform ilegal perlu berjalan seiring dengan upaya membangun ekosistem yang tertata. Saya mengapresiasi OJK atas perumusan regulasi dan pengawasan yang konsisten. Ke depan, kolaborasi regulator dan pelaku industri menjadi kunci untuk membangun industri kripto Indonesia yang lebih besar, sehat, dan kompetitif," pungkas William Sutanto.