BPJS Watch Apresiasi Langkah GoTo Biayai 100% BPJS Mitra Juaranya
Kamis, 29 Januari 2026 - 19:52 WIB
loading...
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengapresiasi Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra .
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengapresiasi peluncuran inisiatif “Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra” yang memperluas akses perlindungan sosial bagi mitra driver, termasuk BPJS Kesehatan serta program BPJS Ketenagakerjaan 100 persen bagi mitra juaranya. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan mandat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan seluruh pekerja perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko kerja.
“Individu yang punya risiko, termasuk mitra platform, wajib dilindungi agar tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian,” kata Timboel.
Timboel menilai persoalan besar saat ini adalah tingkat kepesertaan perlindungan sosial pada kelompok pekerja bukan penerima upah yang masih belum signifikan. Dari sekitar 86 juta pekerja bukan penerima upah, termasuk mitra platform, peningkatan kepesertaan perlu terus didorong. “Kehadiran GoTo yang membayar program JKK, JKM, dan jaminan kesehatan merupakan upaya signifikan, karena jumlah mitra yang terlindungi akan semakin banyak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya momentum kebijakan PP 50 Tahun 2025 terkait diskon iuran JKK dan JKM, yang berlaku sejak 1 Januari 2026 hingga Maret 2027. Dalam skema diskon 50%, iuran JKK–JKM yang semula Rp16.800 menjadi Rp8.400. “Momentum ini seharusnya diikuti seluruh aplikator untuk melindungi mitra,” tambah Timboel.
Lebih lanjut, Timboel menekankan bahwa inisiatif seperti Bakti GoTo perlu menjadi pemicu keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, agar upaya kesejahteraan tidak hanya ditopang perusahaan. Ia mencontohkan, jika pemerintah kembali menggulirkan program seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), maka mitra yang telah terdaftar dalam skema JKK dan JKM semestinya dapat menjadi salah satu target penerima, sebagai bagian dari perlindungan kesejahteraan ketika terjadi tekanan ekonomi.
Di tingkat daerah, Timboel menilai pemerintah daerah dapat merancang dukungan serupa sesuai kapasitas fiskal. “Mitra ini mendukung pergerakan jasa dan barang cepat serta perekonomian daerah. Pemerintah daerah seperti DKI Jakarta juga bisa mempertimbangkan bentuk subsidi atau bantuan untuk memperkuat kesejahteraan mitra,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Timboel berharap langkah GoTo dapat mendorong lebih banyak pihak untuk memperluas perlindungan kerja. “Mudah-mudahan semakin banyak aplikator mengikuti, sehingga seluruh mitra aplikator terlindungi oleh jaminan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan kematian,” pungkasnya.
“Individu yang punya risiko, termasuk mitra platform, wajib dilindungi agar tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian,” kata Timboel.
Timboel menilai persoalan besar saat ini adalah tingkat kepesertaan perlindungan sosial pada kelompok pekerja bukan penerima upah yang masih belum signifikan. Dari sekitar 86 juta pekerja bukan penerima upah, termasuk mitra platform, peningkatan kepesertaan perlu terus didorong. “Kehadiran GoTo yang membayar program JKK, JKM, dan jaminan kesehatan merupakan upaya signifikan, karena jumlah mitra yang terlindungi akan semakin banyak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya momentum kebijakan PP 50 Tahun 2025 terkait diskon iuran JKK dan JKM, yang berlaku sejak 1 Januari 2026 hingga Maret 2027. Dalam skema diskon 50%, iuran JKK–JKM yang semula Rp16.800 menjadi Rp8.400. “Momentum ini seharusnya diikuti seluruh aplikator untuk melindungi mitra,” tambah Timboel.
Lebih lanjut, Timboel menekankan bahwa inisiatif seperti Bakti GoTo perlu menjadi pemicu keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, agar upaya kesejahteraan tidak hanya ditopang perusahaan. Ia mencontohkan, jika pemerintah kembali menggulirkan program seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), maka mitra yang telah terdaftar dalam skema JKK dan JKM semestinya dapat menjadi salah satu target penerima, sebagai bagian dari perlindungan kesejahteraan ketika terjadi tekanan ekonomi.
Di tingkat daerah, Timboel menilai pemerintah daerah dapat merancang dukungan serupa sesuai kapasitas fiskal. “Mitra ini mendukung pergerakan jasa dan barang cepat serta perekonomian daerah. Pemerintah daerah seperti DKI Jakarta juga bisa mempertimbangkan bentuk subsidi atau bantuan untuk memperkuat kesejahteraan mitra,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Timboel berharap langkah GoTo dapat mendorong lebih banyak pihak untuk memperluas perlindungan kerja. “Mudah-mudahan semakin banyak aplikator mengikuti, sehingga seluruh mitra aplikator terlindungi oleh jaminan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan kematian,” pungkasnya.
(unt)
Lihat Juga :
