Biaya Operasional Membengkak, Industri Penyeberangan Terancam Karam
Kamis, 05 Februari 2026 - 20:21 WIB
loading...
A
A
A
“Lalu, penataan ulang biaya kepelabuhanan dan layanan penyeberangan agar lebih rasional dan berkeadilan,” kata Khoiri.
Kebijakan lain yang diharapkan adalah perlakuan yang setara antara operator BUMN dan swasta, guna menghindari distorsi persaingan usaha. Terakhir, percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan penyeberangan yang selama ini justru menambah inefisiensi biaya.
“Jangan sampai negara baru bertindak setelah industri ini kolaps atau layanan penyeberangan terganggu,” tambah Khoiri.
Gapasdap menekankan, bahwa permintaan insentif bukan bentuk pembangkangan terhadap regulasi, melainkan ikhtiar menyelamatkan ekosistem transportasi penyeberangan nasional agar tetap mampu melayani masyarakat secara aman, berkelanjutan, dan berdaya saing.
“GAPASDAP siap berdialog dan bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang realistis, berpihak pada kepentingan nasional, dan menjaga kelangsungan industri penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas Indonesia,” tandas Khoiri.
Kebijakan lain yang diharapkan adalah perlakuan yang setara antara operator BUMN dan swasta, guna menghindari distorsi persaingan usaha. Terakhir, percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan penyeberangan yang selama ini justru menambah inefisiensi biaya.
“Jangan sampai negara baru bertindak setelah industri ini kolaps atau layanan penyeberangan terganggu,” tambah Khoiri.
Gapasdap menekankan, bahwa permintaan insentif bukan bentuk pembangkangan terhadap regulasi, melainkan ikhtiar menyelamatkan ekosistem transportasi penyeberangan nasional agar tetap mampu melayani masyarakat secara aman, berkelanjutan, dan berdaya saing.
“GAPASDAP siap berdialog dan bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang realistis, berpihak pada kepentingan nasional, dan menjaga kelangsungan industri penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas Indonesia,” tandas Khoiri.
(akr)
Lihat Juga :
