Bayar THR ASN dan TNI-Polri di 2026, Purbaya Siapkan Rp55 Triliun
Jum'at, 13 Februari 2026 - 20:15 WIB
loading...
Menkeu Purbaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada tahun 2026. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada tahun 2026. Alokasi ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,22% dibandingkan anggaran tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun.
Penyediaan dana THR ini merupakan bagian dari langkah strategis kementerian dalam mengoptimalkan belanja negara guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I 2026. Baca Juga: IMF Ramal Ekonomi RI Mentok 5,1%, Ekonom: Penerimaan Seret, Pengeluaran Jor-joran
Purbaya memaparkan, bahwa pemerintah memproyeksikan total belanja negara pada tiga bulan pertama tahun ini akan menembus angka Rp809 triliun. Tingginya serapan belanja di awal tahun diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi domestik.
“Belanja negara di kuartal I 2026 ini akan mencapai Rp809 triliun,” ujar Purbaya dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga: Optimistis Ekonomi Tumbuh 6% di 2026, Purbaya Sesumbar: Tak Terlalu Sulit Dicapai
Selain belanja rutin seperti THR, pemerintah juga memacu pertumbuhan melalui percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp62 triliun, serta optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan berbagai paket stimulus ekonomi.
“Jadi kita keluarkan semua belanja yang mungkin di triwulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” tegas Purbaya.
Guna menyeimbangkan agresivitas belanja, pemerintah juga melakukan pembenahan internal di sisi penerimaan. Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan restrukturisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Langkah tersebut diambil untuk memperkuat kinerja pendapatan negara serta memastikan pengumpulan pajak dan kepabeanan berjalan lebih efisien. Purbaya optimis bahwa sinergi antara percepatan belanja yang tepat sasaran dan penguatan sistem penerimaan akan menjaga ketahanan fiskal Indonesia sepanjang tahun 2026.
Penyediaan dana THR ini merupakan bagian dari langkah strategis kementerian dalam mengoptimalkan belanja negara guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I 2026. Baca Juga: IMF Ramal Ekonomi RI Mentok 5,1%, Ekonom: Penerimaan Seret, Pengeluaran Jor-joran
Purbaya memaparkan, bahwa pemerintah memproyeksikan total belanja negara pada tiga bulan pertama tahun ini akan menembus angka Rp809 triliun. Tingginya serapan belanja di awal tahun diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi domestik.
“Belanja negara di kuartal I 2026 ini akan mencapai Rp809 triliun,” ujar Purbaya dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga: Optimistis Ekonomi Tumbuh 6% di 2026, Purbaya Sesumbar: Tak Terlalu Sulit Dicapai
Selain belanja rutin seperti THR, pemerintah juga memacu pertumbuhan melalui percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp62 triliun, serta optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan berbagai paket stimulus ekonomi.
“Jadi kita keluarkan semua belanja yang mungkin di triwulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” tegas Purbaya.
Guna menyeimbangkan agresivitas belanja, pemerintah juga melakukan pembenahan internal di sisi penerimaan. Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan restrukturisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Langkah tersebut diambil untuk memperkuat kinerja pendapatan negara serta memastikan pengumpulan pajak dan kepabeanan berjalan lebih efisien. Purbaya optimis bahwa sinergi antara percepatan belanja yang tepat sasaran dan penguatan sistem penerimaan akan menjaga ketahanan fiskal Indonesia sepanjang tahun 2026.
(akr)
Lihat Juga :
