APBN Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun, Ekonom: Efeknya Puluhan Tahun
Sabtu, 14 Februari 2026 - 20:43 WIB
loading...
Ruang fiskal Indonesia bakal terguncang dengan menanggung semua utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang berjumlah sekitar Rp120 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti rencana pemerintah soal penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nenara atau APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun. Menurutnya pembayaran utang proyek yang dibangun era Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini sepatutnya tak dibebankan penuh oleh APBN.
Sebab ruang fiskal Indonesia bakal terguncang dengan menanggung semua utang yang berjumlah sekitar Rp120 triliun tersebut. Baca Juga: Purbaya Sebut Belum Diundang soal Utang Whoosh Ditanggung APBN
"Skema utang Whoosh yang multiyears ini mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional. Itu multiyearsnya pun puluhan tahun baru selesai. Bagaimana jika ada perubahan suku bunga yang mengerek pembayaran hutang Whoosh? Bisa terjadi risiko gagal bayar. Ini harus jadi pertimbangan pemerintah," ujar Huda kepada iNews Media Group, Sabtu (14/2/2026).
Risiko fiskal ini yang menurut Huda juga dipertimbangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Huda bisa paham mengapa Purbaya terkesan hati-hati saat merespons isu soal APBN menanggung utang Whoosh, bahkan cenderung tak ingin uang negara dipakai membayar beban utang.
"Soal pembayaran hutang Whoosh pakai APBN, saya setuju dengan sikap Purbaya. Saya tidak setuju apabila pembayaran hutang whoosh ini menggunakan APBN," katanya.
Setidaknya, ada dua alasan yang melatarbelakangi pandangan Huda. Pertama, terkait dengan bentuk layanan Whoosh yang bukan Public Service Obligation (PSO). Whoosh bukan PSO karena tidak ditujukan masyarakat luas, dan apabila tidak ada Whoosh pun tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Purbaya Sebut APBN Masih Sanggup Bayarin Utang Kereta Whoosh
Alasan kedua, kata Huda, soal isu profesionalisme. Maksudnya, ketika ada tanggungan manajemen Whoosh yang ditalangi oleh APBN, manajemen dinilai tidak akan bekerja secara optimal.
"Toh hutangnya ditanggung APBN ini kan. Sedangkan, Whoosh ini skemanya B2B. Sudah benar tidak menggunakan APBN malah digiring lagi menggunakan APBN," kata Huda.
Oleh karena itu, pemerintah mesti mencari sumber keuangan selain APBN. Huda menyarankan pembayaran utang bisa ditambal dari kerja-kerja Danantara yang mengelola dividen seluruh BUMN.
"Menggunakan skema dari Danantara. Danantara katanya mengelola dana ratusan triliun," ujarnya.
Adapun skema pembayaran utang proyek Whoosh via Danantara sempat diutarakan Purbaya. Teranyar dia bahkan mengatakan, belum dilibatkan soal rencana APBN menanggung utang, yang digemborkan oleh Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi.
Huda menyoroti tata kelola birokrasi pemerintahan sepatutnya saling berkoordinasi satu lembaga ke lembaga lain, terlebih saat merumuskan kebijakan yang menyangkut keuangan negara.
"Prasetyo, meskipun selaku mensetneg, seharusnya bertanya dahulu kepada Purbaya terkait pembayaran apapun yang melibatkan APBN. Bagaimana pun juga, kasir pemerintah adalah Purbaya sebagai Menkeu," kata Huda.
Sebab ruang fiskal Indonesia bakal terguncang dengan menanggung semua utang yang berjumlah sekitar Rp120 triliun tersebut. Baca Juga: Purbaya Sebut Belum Diundang soal Utang Whoosh Ditanggung APBN
"Skema utang Whoosh yang multiyears ini mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional. Itu multiyearsnya pun puluhan tahun baru selesai. Bagaimana jika ada perubahan suku bunga yang mengerek pembayaran hutang Whoosh? Bisa terjadi risiko gagal bayar. Ini harus jadi pertimbangan pemerintah," ujar Huda kepada iNews Media Group, Sabtu (14/2/2026).
Risiko fiskal ini yang menurut Huda juga dipertimbangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Huda bisa paham mengapa Purbaya terkesan hati-hati saat merespons isu soal APBN menanggung utang Whoosh, bahkan cenderung tak ingin uang negara dipakai membayar beban utang.
"Soal pembayaran hutang Whoosh pakai APBN, saya setuju dengan sikap Purbaya. Saya tidak setuju apabila pembayaran hutang whoosh ini menggunakan APBN," katanya.
Setidaknya, ada dua alasan yang melatarbelakangi pandangan Huda. Pertama, terkait dengan bentuk layanan Whoosh yang bukan Public Service Obligation (PSO). Whoosh bukan PSO karena tidak ditujukan masyarakat luas, dan apabila tidak ada Whoosh pun tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Purbaya Sebut APBN Masih Sanggup Bayarin Utang Kereta Whoosh
Alasan kedua, kata Huda, soal isu profesionalisme. Maksudnya, ketika ada tanggungan manajemen Whoosh yang ditalangi oleh APBN, manajemen dinilai tidak akan bekerja secara optimal.
"Toh hutangnya ditanggung APBN ini kan. Sedangkan, Whoosh ini skemanya B2B. Sudah benar tidak menggunakan APBN malah digiring lagi menggunakan APBN," kata Huda.
Oleh karena itu, pemerintah mesti mencari sumber keuangan selain APBN. Huda menyarankan pembayaran utang bisa ditambal dari kerja-kerja Danantara yang mengelola dividen seluruh BUMN.
"Menggunakan skema dari Danantara. Danantara katanya mengelola dana ratusan triliun," ujarnya.
Adapun skema pembayaran utang proyek Whoosh via Danantara sempat diutarakan Purbaya. Teranyar dia bahkan mengatakan, belum dilibatkan soal rencana APBN menanggung utang, yang digemborkan oleh Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi.
Huda menyoroti tata kelola birokrasi pemerintahan sepatutnya saling berkoordinasi satu lembaga ke lembaga lain, terlebih saat merumuskan kebijakan yang menyangkut keuangan negara.
"Prasetyo, meskipun selaku mensetneg, seharusnya bertanya dahulu kepada Purbaya terkait pembayaran apapun yang melibatkan APBN. Bagaimana pun juga, kasir pemerintah adalah Purbaya sebagai Menkeu," kata Huda.
(akr)
Lihat Juga :
