Langgar UU, UGM Desak Prabowo Kaji Ulang Kesepakatan Dagang dengan AS
Senin, 02 Maret 2026 - 20:21 WIB
loading...
A
A
A
Di samping itu, Baiquni menilai, isi perjanjian dagang itu bersifat asimetris dengan manfaat terbesar diperoleh oleh AS dan Indonesia akan menanggung sebagian besar biaya akibat banyaknya kewajiban yang membebani pemerintah dan rakyat Indonesia.
Menurutnya, perlu sumber daya, finansial, waktu, dan tenaga besar untuk amendemen puluhan UU dan peraturan untuk menyesuaikan kesepakatan dagang tersebut. Di samping itu, sambungnya, konsekuensi dari ART ini menciptakan beban ekonomi, baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang.
"Keempat, berbagai klausul yang termuat dalam perjanjian ART berisiko terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sejak merdeka mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif," ucap Baiquni.
Ia berkata, isi perjanjian ART mengandung kewajiban kepatuhan kebijakan di masa yang akan datang meski kebijakan belum ada; membantu kebijakan, penentu kebijakan secara unilateral oleh Amerika dan transmisi kebijakan Amerika kepada Indonesia terhadap negara ketiga.
"Kelima, diperlukan kajian saksama dan basis pada evidence-based policy yang terkait butir-butir kesepakatan dan dampaknya terhadap perekonomian serta kedaulatan Indonesia. Kajian lintas disiplin ini sangat diperlukan mengingat kesepakatan ART mencakup berbagai sektor," ucapnya.
Menurutnya, perlu sumber daya, finansial, waktu, dan tenaga besar untuk amendemen puluhan UU dan peraturan untuk menyesuaikan kesepakatan dagang tersebut. Di samping itu, sambungnya, konsekuensi dari ART ini menciptakan beban ekonomi, baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang.
"Keempat, berbagai klausul yang termuat dalam perjanjian ART berisiko terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sejak merdeka mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif," ucap Baiquni.
Ia berkata, isi perjanjian ART mengandung kewajiban kepatuhan kebijakan di masa yang akan datang meski kebijakan belum ada; membantu kebijakan, penentu kebijakan secara unilateral oleh Amerika dan transmisi kebijakan Amerika kepada Indonesia terhadap negara ketiga.
"Kelima, diperlukan kajian saksama dan basis pada evidence-based policy yang terkait butir-butir kesepakatan dan dampaknya terhadap perekonomian serta kedaulatan Indonesia. Kajian lintas disiplin ini sangat diperlukan mengingat kesepakatan ART mencakup berbagai sektor," ucapnya.
Lihat Juga :
