Evaluasi MBG Diperketat, 1.512 SPPG di Jawa Dihentikan Sementara
Jum'at, 13 Maret 2026 - 15:19 WIB
loading...
Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamerah, Jakarta, Senin (6/1/2025). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus berjalan disertai evaluasi di berbagai daerah. Pengawasan ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi faktor penting agar penyediaan makanan bagi penerima manfaat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
"Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II. Yakni DKI Jakarta sebanyak 50 unit; Banten 62 unit; Jawa Barat (Jabar) 350 unit; Jawa Tengah (Jateng) 54 unit; Jawa Timur (Jatim) 788 unit; dan DI Yogyakarta 208 unit," ujar Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Albertus Dony Dewantoro seperti dikutip, Jumat (13/3/2026).
Dony menjelaskan penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya penataan layanan program MBG agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan tata kelola yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan BGN akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi berbagai persyaratan operasional yang diperlukan.
"Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi," jelas Dony.
Baca Juga: Peluncuran E-Learning dan Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG Perkuat Akuntabilitas Program MBG
Di sisi lain, tantangan pelaksanaan MBG juga berkaitan dengan persepsi publik terhadap program tersebut. Peneliti dan praktisi komunikasi perubahan perilaku dari Yayasan Cipta, Risang Rimbatmaja, menilai respons masyarakat sering kali berbeda dengan perspektif pengelola program.
"Logika pengelola program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional, dan logika masyarakat itu berbeda. Secara statistik, insiden yang terjadi pada program MBG mungkin sangat kecil, hanya 0,00 sekian persen dari total porsi yang didistribusikan. Namun, bagi masyarakat, satu atau dua insiden saja sudah menjadi situasi yang menghebohkan," ujarnya.
Risang menjelaskan masyarakat cenderung menilai program berdasarkan ekspektasi terhadap kualitas makanan yang aman dan bergizi, bukan berdasarkan proporsi statistik kejadian. Karena itu, pengawasan terhadap SPPG dinilai tidak boleh dilakukan setengah hati.
Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman mengenai konsep gizi seimbang dalam pelaksanaan program MBG. “Lebih-lebih lagi tantangan MBG tidak hanya pada higienitas, tetapi juga pada esensi gizi itu sendiri. Berdasarkan pengamatan yang pernah saya lakukan di beberapa kota besar di Indonesia, literasi masyarakat mengenai konsep gizi seimbang masih memprihatinkan,” ujarnya.
Menurut Risang, konsep gizi seimbang mencakup keberagaman menu serta pembagian porsi yang tepat antara karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah. Namun dalam praktiknya, masyarakat sering kali lebih fokus pada jumlah makanan atau jenis lauk yang disajikan.
"Masyarakat biasanya tidak melihat itu. Mereka lebih sering memprotes jumlahnya yang dinilai sedikit, atau jenis lauknya apa. Padahal, esensinya ada pada ragam makanan yang mewakili kebutuhan tubuh dan ketepatan porsinya," tambahnya.
Ia menilai program MBG memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi gizi bagi masyarakat luas. Hal ini penting mengingat tingkat konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih sangat rendah.
"Orang Indonesia itu makannya kacau. Data menemukan bahwa warga yang cukup makan sayur dan buah itu cuma sekitar 6 persen. Artinya, 94 persen masyarakat kita kurang makan sayur dan buah," tegas Risang.
Baca Juga: MBG Dinilai Perkuat Solidaritas dan Semangat Belajar Siswa, Ini Hasil Risetnya
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya konsumsi makanan ultra-proses yang berpotensi memicu penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan diabetes pada usia produktif. Oleh karena itu, ia menilai MBG tidak hanya menjadi program bantuan pangan, tetapi juga instrumen perubahan perilaku makan masyarakat.
"Jepang berhasil mengedukasi masyarakatnya untuk memiliki perilaku makan yang benar melalui model makan siang berbasis sekolah. MBG sebetulnya sangat strategis untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik," pungkasnya.
"Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II. Yakni DKI Jakarta sebanyak 50 unit; Banten 62 unit; Jawa Barat (Jabar) 350 unit; Jawa Tengah (Jateng) 54 unit; Jawa Timur (Jatim) 788 unit; dan DI Yogyakarta 208 unit," ujar Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Albertus Dony Dewantoro seperti dikutip, Jumat (13/3/2026).
Dony menjelaskan penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya penataan layanan program MBG agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan tata kelola yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan BGN akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi berbagai persyaratan operasional yang diperlukan.
"Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi," jelas Dony.
Baca Juga: Peluncuran E-Learning dan Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG Perkuat Akuntabilitas Program MBG
Di sisi lain, tantangan pelaksanaan MBG juga berkaitan dengan persepsi publik terhadap program tersebut. Peneliti dan praktisi komunikasi perubahan perilaku dari Yayasan Cipta, Risang Rimbatmaja, menilai respons masyarakat sering kali berbeda dengan perspektif pengelola program.
"Logika pengelola program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional, dan logika masyarakat itu berbeda. Secara statistik, insiden yang terjadi pada program MBG mungkin sangat kecil, hanya 0,00 sekian persen dari total porsi yang didistribusikan. Namun, bagi masyarakat, satu atau dua insiden saja sudah menjadi situasi yang menghebohkan," ujarnya.
Risang menjelaskan masyarakat cenderung menilai program berdasarkan ekspektasi terhadap kualitas makanan yang aman dan bergizi, bukan berdasarkan proporsi statistik kejadian. Karena itu, pengawasan terhadap SPPG dinilai tidak boleh dilakukan setengah hati.
Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman mengenai konsep gizi seimbang dalam pelaksanaan program MBG. “Lebih-lebih lagi tantangan MBG tidak hanya pada higienitas, tetapi juga pada esensi gizi itu sendiri. Berdasarkan pengamatan yang pernah saya lakukan di beberapa kota besar di Indonesia, literasi masyarakat mengenai konsep gizi seimbang masih memprihatinkan,” ujarnya.
Menurut Risang, konsep gizi seimbang mencakup keberagaman menu serta pembagian porsi yang tepat antara karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah. Namun dalam praktiknya, masyarakat sering kali lebih fokus pada jumlah makanan atau jenis lauk yang disajikan.
"Masyarakat biasanya tidak melihat itu. Mereka lebih sering memprotes jumlahnya yang dinilai sedikit, atau jenis lauknya apa. Padahal, esensinya ada pada ragam makanan yang mewakili kebutuhan tubuh dan ketepatan porsinya," tambahnya.
Ia menilai program MBG memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi gizi bagi masyarakat luas. Hal ini penting mengingat tingkat konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih sangat rendah.
"Orang Indonesia itu makannya kacau. Data menemukan bahwa warga yang cukup makan sayur dan buah itu cuma sekitar 6 persen. Artinya, 94 persen masyarakat kita kurang makan sayur dan buah," tegas Risang.
Baca Juga: MBG Dinilai Perkuat Solidaritas dan Semangat Belajar Siswa, Ini Hasil Risetnya
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya konsumsi makanan ultra-proses yang berpotensi memicu penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan diabetes pada usia produktif. Oleh karena itu, ia menilai MBG tidak hanya menjadi program bantuan pangan, tetapi juga instrumen perubahan perilaku makan masyarakat.
"Jepang berhasil mengedukasi masyarakatnya untuk memiliki perilaku makan yang benar melalui model makan siang berbasis sekolah. MBG sebetulnya sangat strategis untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
