Sri Mulyani Tegaskan Dana Penanganan Covid Bisa Dipelototi
Sabtu, 19 September 2020 - 09:50 WIB
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan bahwa kepercayaan publik sangat penting dalam situasi saat ini. Tujuannya, supaya negara juga mendapatkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat karena penanganan Covid-19 erat hubungannya dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan dana yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 bisa dibuka secara transparan.
"Kita mengumumkan jumlah uang yang digunakan, siapa yang akan menggunakan uang, untuk apa, berapa harganya," ujar Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Jumat (18/9/2020). ( Baca juga:Sepekan, Modal Asing Sudah Kabur Rp4,64 Triliun )
Menkeu mengatakan, transparansi itu berupa keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di masyarakat. Termasuk, data jumlah spesimen pemeriksaan, data jumlah pasien terkonfirmasi positif, serta data pelayanan dan perawatan kesehatan bagi para pasien.
"Serta akuntabilitas dari penggunaan dana penanganan Covid-19," katanya.
Dia menekan membangun suatu sistem data yang komplet dan komprehensif tidak mudah. Apalagi, Indonesia adalah negara besar dan terdiri dari banyak pulau. ( Baca juga:Pernikahan Jadi 'Superspreader' Covid-19, Kota di Italia Lockdown )
"Namun dengan adanya data yang bisa melacak setiap nama, alamat dan nomor akun setiap penduduk, maka hal tersebut akan lebih memudahkan pemerintah dalam penyaluran program jaring pengaman sosial," jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan dana yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 bisa dibuka secara transparan.
"Kita mengumumkan jumlah uang yang digunakan, siapa yang akan menggunakan uang, untuk apa, berapa harganya," ujar Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Jumat (18/9/2020). ( Baca juga:Sepekan, Modal Asing Sudah Kabur Rp4,64 Triliun )
Menkeu mengatakan, transparansi itu berupa keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di masyarakat. Termasuk, data jumlah spesimen pemeriksaan, data jumlah pasien terkonfirmasi positif, serta data pelayanan dan perawatan kesehatan bagi para pasien.
"Serta akuntabilitas dari penggunaan dana penanganan Covid-19," katanya.
Dia menekan membangun suatu sistem data yang komplet dan komprehensif tidak mudah. Apalagi, Indonesia adalah negara besar dan terdiri dari banyak pulau. ( Baca juga:Pernikahan Jadi 'Superspreader' Covid-19, Kota di Italia Lockdown )
"Namun dengan adanya data yang bisa melacak setiap nama, alamat dan nomor akun setiap penduduk, maka hal tersebut akan lebih memudahkan pemerintah dalam penyaluran program jaring pengaman sosial," jelasnya.
(uka)
Lihat Juga :
