Pemerintah Diminta Lindungi Industri Konstruksi dari Lonjakan Harga Material dan Energi
Jum'at, 17 April 2026 - 16:59 WIB
loading...
A
A
A
Viby menilai, para pelaku Jasa konstruksi Indonesia tentunya mengharap akan muncul segera solusi serta kebijakan solutif guna menjawab kondisi krisis sektor jasa konstruksi Indonesia saat ini bersamaan dengan telah aktifnya kepengurusan LPJK – Kementerian PU Periode 2025 -2029.
"Sebetulnya salah satu kunci guna mengatasi krisis sektor jasa konstruksi Indonesia yang disebabkan oleh konflik Timur Tengah diantaranya adalah dilakukannya diversifikasi rantai pasokan bahan bangunan, peningkatan efisiensi operasional proyek, serta penyediaan lindung nilai terhadap risiko energi/ nilai tukar. Sektor konstruksi harus mengantisipasi kenaikan harga material (besi, semen, material industri konstruksi) dan bahan bakar akibat lonjakan harga energi global," ujarnya.
Sementara itu, Ketua LPJK – Kementerian PU Periode 2025 – 2029 Insannul Kamil memastikan, pihaknya akan mendukung pembangunan infrastruktur strategis, efisiensi rantai pasok, dan penguatan fungsi pengawasan teknis berdasarkan Kepmen PU No. 123/KTPS/M/2026.
Baca Juga: PTPP Perkuat Transformasi dan Fundamental Keuangan di Tengah Dinamika Industri
Selain itu, ia memaparkan program- program strategis LPJK guna meningkatkan kemandirian sektor Industri Jasa Konstruksi Indonesia. Program strategis LPJK akan difokuskan pada penguatan tata kelola jasa konstruksi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi.
"Program ini tertuang dalam Renstra Kementerian PU 2025-2029 (Peraturan Menteri PU Nomor 4 Tahun 2025), yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur berkualitas, digitalisasi jasa konstruksi, serta memperkuat akreditasi dan penyetaraan tenaga kerja konstruksi, " kata Insannul Kamil.
Kesimpulan dari acara studium generale yang dimoderatori Ketua Umum Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia (ASTEKINDO), Iman Purwoto, serta didukung oleh PT Nindya Karya, PT. Juma Berlian Exim serta PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero ini, antara lain, Industri jasa konstruksi Indonesia pada 2026 diprediksi akan menghadapi tekanan signifikan akibat dampak geopolitik global, khususnya krisis perang di Timur Tengah.
"Sebetulnya salah satu kunci guna mengatasi krisis sektor jasa konstruksi Indonesia yang disebabkan oleh konflik Timur Tengah diantaranya adalah dilakukannya diversifikasi rantai pasokan bahan bangunan, peningkatan efisiensi operasional proyek, serta penyediaan lindung nilai terhadap risiko energi/ nilai tukar. Sektor konstruksi harus mengantisipasi kenaikan harga material (besi, semen, material industri konstruksi) dan bahan bakar akibat lonjakan harga energi global," ujarnya.
Sementara itu, Ketua LPJK – Kementerian PU Periode 2025 – 2029 Insannul Kamil memastikan, pihaknya akan mendukung pembangunan infrastruktur strategis, efisiensi rantai pasok, dan penguatan fungsi pengawasan teknis berdasarkan Kepmen PU No. 123/KTPS/M/2026.
Baca Juga: PTPP Perkuat Transformasi dan Fundamental Keuangan di Tengah Dinamika Industri
Selain itu, ia memaparkan program- program strategis LPJK guna meningkatkan kemandirian sektor Industri Jasa Konstruksi Indonesia. Program strategis LPJK akan difokuskan pada penguatan tata kelola jasa konstruksi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi.
"Program ini tertuang dalam Renstra Kementerian PU 2025-2029 (Peraturan Menteri PU Nomor 4 Tahun 2025), yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur berkualitas, digitalisasi jasa konstruksi, serta memperkuat akreditasi dan penyetaraan tenaga kerja konstruksi, " kata Insannul Kamil.
Kesimpulan dari acara studium generale yang dimoderatori Ketua Umum Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia (ASTEKINDO), Iman Purwoto, serta didukung oleh PT Nindya Karya, PT. Juma Berlian Exim serta PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero ini, antara lain, Industri jasa konstruksi Indonesia pada 2026 diprediksi akan menghadapi tekanan signifikan akibat dampak geopolitik global, khususnya krisis perang di Timur Tengah.
Lihat Juga :
