BPD Bali Perkuat Sistem Pembayaran Digital Pengadaan Pemerintah Daerah
Jum'at, 17 April 2026 - 21:48 WIB
loading...
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali meluncurkan KKI Online Payment sebagai inovasi pembayaran digital untuk memperkuat sistem belanja pengadaan pemerintah daerah. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali meluncurkan KKI Online Payment sebagai inovasi pembayaran digital untuk memperkuat sistem belanja pengadaan pemerintah daerah. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong transparansi, efisiensi, serta percepatan penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
"Seluruh jajaran di Provinsi Bali diinstruksikan untuk segera beradaptasi dengan sistem KKI Online dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena implementasi KKI harus berjalan optimal demi mendukung penyerapan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan," ujar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).
Baca Juga: Imigrasi Perketat Pengawasan Aktivitas Warga Asing di Bali
Peluncuran KKI Online Payment dilakukan pada 14 April 2026 di Denpasar, Bali, dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali. Sistem ini memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara end-to-end digital dan terintegrasi dengan sistem pengadaan, sehingga mampu meminimalkan proses manual yang selama ini menjadi kendala dalam administrasi keuangan daerah.
"Seluruh jajaran di Provinsi Bali diinstruksikan untuk segera beradaptasi dengan sistem KKI Online dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena implementasi KKI harus berjalan optimal demi mendukung penyerapan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan," ujar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).
Baca Juga: Imigrasi Perketat Pengawasan Aktivitas Warga Asing di Bali
Peluncuran KKI Online Payment dilakukan pada 14 April 2026 di Denpasar, Bali, dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali. Sistem ini memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara end-to-end digital dan terintegrasi dengan sistem pengadaan, sehingga mampu meminimalkan proses manual yang selama ini menjadi kendala dalam administrasi keuangan daerah.
Lihat Juga :
