Sinergi Pengusaha-Kampus Percepat Multiusaha Kehutanan dan Pengendalian Karhutla
Sabtu, 18 April 2026 - 11:26 WIB
loading...
APHI kunjungan kerja ke Universitas Jambi, Jumat (17/4/2026). Kunker ini bagian dari upaya memperkuat kolaborasi strategis antara dunia usaha kehutanan dan perguruan tinggi mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAMBI - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) kunjungan kerja ke Universitas Jambi sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi strategis antara dunia usaha kehutanan dan perguruan tinggi dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Kunjungan menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi dalam pengembangan riset terapan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan implementasi berbagai program prioritas, termasuk Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap serta penguatan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menegaskan pentingnya dukungan perguruan tinggi dalam mempercepat implementasi MUK berbasis lanskap. Kolaborasi dengan akademisi akan memperkuat basis ilmiah dalam perencanaan dan pengelolaan hutan yang adaptif terhadap tantangan ekologis dan ekonomi. “Kami mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam pengembangan MUK lanskap, baik melalui riset, inovasi teknologi, maupun penyusunan model bisnis yang berkelanjutan,” katanya, Jumat (17/4/2026). Baca juga: Kemarau 2026 Lebih Kering, BMKG Ingatkan Potensi Lonjakan Hotspot Karhutla
Lebih lanjut, Soewarso menjelaskan implementasi strategi jangka benah menjadi kunci dalam memastikan penanganan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Menurut dia, pendekatan ini memungkinkan adanya penataan ulang tata kelola secara bertahap, sehingga aspek legalitas, produktivitas, dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Ia menekankan bahwa strategi jangka benah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
Terkait pencegahan dan pengendalian karhutla, Soewarso menegaskan komitmen sektor usaha kehutanan untuk terus memperkuat upaya mitigasi melalui pendekatan kolaboratif. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi menjadi faktor krusial dalam menekan risiko karhutla, khususnya di kawasan rawan seperti lahan gambut. “Pencegahan karhutla harus menjadi prioritas bersama dengan mengedepankan upaya dini, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dan respons cepat,” ujarnya.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Bambang Irawan, menekankan pengembangan MUK perlu diintegrasikan dengan pendekatan jangka benah guna memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan. Strategi tersebut memungkinkan penataan kawasan secara bertahap, sehingga aspek produksi, konservasi, dan kepastian hukum dapat berjalan seimbang. “Integrasi MUK dengan jangka benah menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan hutan yang produktif sekaligus berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Bambang menilai pendekatan MUK berbasis lanskap menjadi krusial dalam menjawab tantangan penurunan ketersediaan lahan untuk pangan. Menurut dia, pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan kehutanan dapat membuka peluang optimalisasi ruang tanpa mengorbankan fungsi ekologis. ”Pndekatan lanskap memungkinkan sinergi antara produksi pangan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” tandasnya.
Di sisi akademik, Bambang mengungkapkan Jurusan Kehutanan Universitas Jambi terus memperkuat kapasitas pendidikan melalui pengembangan Program Studi Silvikultur yang didukung kerja sama dengan sektor industri, termasuk APP Group. Kolaborasi ini dapat menjadi model dalam mendorong keterkaitan (link and match) antara perguruan tinggi dan dunia usaha kehutanan. “Penguatan kurikulum berbasis praktik dan kebutuhan industri menjadi kunci dalam mencetak SDM kehutanan yang kompeten dan siap terjun ke lapangan,” tandasnya. Baca juga: Penertiban Kawasan Hutan Dinilai Perlu Jaga Kepastian Hukum HGU
Selain itu, Bambang menegaskan Universitas Jambi memiliki peran strategis sebagai bagian dari pemangku kepentingan kunci dalam pembangunan kehutanan di daerah. Ia menyebut keberadaan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai modalitas awal yang penting dalam memperkuat implementasi MUK berbasis lanskap. Kolaborasi multipihak melalui wadah tersebut juga dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menegaskan pentingnya dukungan perguruan tinggi dalam mempercepat implementasi MUK berbasis lanskap. Kolaborasi dengan akademisi akan memperkuat basis ilmiah dalam perencanaan dan pengelolaan hutan yang adaptif terhadap tantangan ekologis dan ekonomi. “Kami mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam pengembangan MUK lanskap, baik melalui riset, inovasi teknologi, maupun penyusunan model bisnis yang berkelanjutan,” katanya, Jumat (17/4/2026). Baca juga: Kemarau 2026 Lebih Kering, BMKG Ingatkan Potensi Lonjakan Hotspot Karhutla
Lebih lanjut, Soewarso menjelaskan implementasi strategi jangka benah menjadi kunci dalam memastikan penanganan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Menurut dia, pendekatan ini memungkinkan adanya penataan ulang tata kelola secara bertahap, sehingga aspek legalitas, produktivitas, dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Ia menekankan bahwa strategi jangka benah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
Terkait pencegahan dan pengendalian karhutla, Soewarso menegaskan komitmen sektor usaha kehutanan untuk terus memperkuat upaya mitigasi melalui pendekatan kolaboratif. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi menjadi faktor krusial dalam menekan risiko karhutla, khususnya di kawasan rawan seperti lahan gambut. “Pencegahan karhutla harus menjadi prioritas bersama dengan mengedepankan upaya dini, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dan respons cepat,” ujarnya.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Bambang Irawan, menekankan pengembangan MUK perlu diintegrasikan dengan pendekatan jangka benah guna memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan. Strategi tersebut memungkinkan penataan kawasan secara bertahap, sehingga aspek produksi, konservasi, dan kepastian hukum dapat berjalan seimbang. “Integrasi MUK dengan jangka benah menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan hutan yang produktif sekaligus berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Bambang menilai pendekatan MUK berbasis lanskap menjadi krusial dalam menjawab tantangan penurunan ketersediaan lahan untuk pangan. Menurut dia, pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan kehutanan dapat membuka peluang optimalisasi ruang tanpa mengorbankan fungsi ekologis. ”Pndekatan lanskap memungkinkan sinergi antara produksi pangan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” tandasnya.
Di sisi akademik, Bambang mengungkapkan Jurusan Kehutanan Universitas Jambi terus memperkuat kapasitas pendidikan melalui pengembangan Program Studi Silvikultur yang didukung kerja sama dengan sektor industri, termasuk APP Group. Kolaborasi ini dapat menjadi model dalam mendorong keterkaitan (link and match) antara perguruan tinggi dan dunia usaha kehutanan. “Penguatan kurikulum berbasis praktik dan kebutuhan industri menjadi kunci dalam mencetak SDM kehutanan yang kompeten dan siap terjun ke lapangan,” tandasnya. Baca juga: Penertiban Kawasan Hutan Dinilai Perlu Jaga Kepastian Hukum HGU
Selain itu, Bambang menegaskan Universitas Jambi memiliki peran strategis sebagai bagian dari pemangku kepentingan kunci dalam pembangunan kehutanan di daerah. Ia menyebut keberadaan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai modalitas awal yang penting dalam memperkuat implementasi MUK berbasis lanskap. Kolaborasi multipihak melalui wadah tersebut juga dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
(poe)
Lihat Juga :
