Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi, Tekan Lonjakan Tarif Akibat Harga Avtur
Minggu, 26 April 2026 - 11:00 WIB
loading...
Pemerintah resmi meluncurkan langkah mitigasi strategis untuk meredam lonjakan harga tiket pesawat domestik. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan langkah mitigasi strategis untuk meredam lonjakan harga tiket pesawat domestik di tengah kenaikan harga energi global. Melalui kebijakan fiskal terbaru, pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan akses transportasi udara bagi masyarakat luas dengan memberikan insentif pajak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa intervensi ini bertujuan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada pada kisaran 9% hingga 13%, meski biaya operasional maskapai melambung.
"Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9% hingga 13%," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026) malam.
Baca Juga: Krisis Avtur Hantam California, Penerbangan Mulai Banyak Dibatalkan
Sebagai payung hukum kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026). Aturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik akan Ditanggung Pemerintah (DTP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa intervensi ini bertujuan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada pada kisaran 9% hingga 13%, meski biaya operasional maskapai melambung.
"Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9% hingga 13%," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026) malam.
Baca Juga: Krisis Avtur Hantam California, Penerbangan Mulai Banyak Dibatalkan
Sebagai payung hukum kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026). Aturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik akan Ditanggung Pemerintah (DTP).
Lihat Juga :
