Indonesia Terlalu Banyak Regulasi, Bikin Biaya Ekonomi Mahal dan Hambat Investasi Masuk
Minggu, 17 Mei 2026 - 10:05 WIB
loading...
A
A
A
Didik menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas deregulasi merupakan langkah rasional dan memang dibutuhkan untuk mempercepat reformasi ekonomi nasional. Menurutnya, negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi juga menggunakan pendekatan serupa melalui reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin politik tertinggi.
"Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," katanya.
Baca Juga: Prabowo Tak Segan Copot Pejabat yang Ogah Sederhanakan Regulasi
Ia mengingatkan tantangan reformasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Struktur ekonomi dinilai lebih rumit, birokrasi semakin gemuk, serta kepentingan rente ekonomi semakin besar. Karena itu, keberhasilan deregulasi tidak cukup hanya dengan memangkas izin usaha, tetapi juga membutuhkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat dan daerah, hingga digitalisasi birokrasi.
"Kunci keberhasilannya adalah keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," pungkasnya.
"Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," katanya.
Baca Juga: Prabowo Tak Segan Copot Pejabat yang Ogah Sederhanakan Regulasi
Ia mengingatkan tantangan reformasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Struktur ekonomi dinilai lebih rumit, birokrasi semakin gemuk, serta kepentingan rente ekonomi semakin besar. Karena itu, keberhasilan deregulasi tidak cukup hanya dengan memangkas izin usaha, tetapi juga membutuhkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat dan daerah, hingga digitalisasi birokrasi.
"Kunci keberhasilannya adalah keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
