Kurangi Konflik, Saatnya Perkuat Kinerja BUMN
Selasa, 22 September 2020 - 08:01 WIB
loading...
A
A
A
Berharap tidak semakin melebar, Menteri BUMN Erick Thohir langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan Ahok pada Kamis (17/9/2020). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan beberapa hal terkait hasil pertemuan tersebut. “Pak Menteri (Erick Thohir) kan memanggil Pak Ahok, kemarin kan ada video yang viral. Nah, jadi Pak Menteri ingin (Ahok) mengklarifikasi dan meminta masukan dari Pak Ahok,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Ahok menyampaikan sejumlah permasalahan dan kelemahan BUMN sektor migas tersebut. Arya bilang, masukan itu ditampung dan dikaji kembali oleh Erick Thohir. “Pak Menteri juga sharing apa saja yang dilihat beliau dari informasi-informasi yang ada, dari sini bisa disatukan nih. Dan memang sebagai komut, Pak Ahok ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan kepada Pertamina. Itu bagian tugas dari Pak Ahok. Pak Menteri juga meminta sebagai komisaris utama, Pak Ahok bisa membangun tim yang kuat di Pertamina,” kata Arya.
Selain itu, dirinya juga menyebutkan, khusus untuk kementerian, lembaga, dan instansi pemda di wilayah Jabodetabek, melalui SE No. 65/2020 bahwa diminta agar para PPK melaporkan secara rutin setiap minggunya pelaksanaan pembagian tugas kedinasan dan shift kerja pegawai ASN, guna mencegah terjadinya penularan yang dapat terjadi di transportasi umum ataupun lingkungan kantor. (Baca juga: Inggris Mengaku Hadapai Titik Krisis Pandemi Covid-19)
Permasalahan dalam tubuh Pertamina seharusnya bisa diminimalisasi. Pasalnya, Ahok sebagai komut Pertamina memiliki kewenangan yang kuat, melakukan pengawasan terhadap direksi. Melalui kewenangan tersebut, Ahok bisa melakukan pembinaan dan pembenahan dari dalam perusahaan. Hal tersebut seperti disampaikan anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Menurutnya, Ahok harusnya mempergunakan kewenangan tersebut agar Pertamina bisa lebih efisien, transparan, akuntabel, dan kontributif bagi negara.
Sesuai undang-undang (UU), komisaris dan direksi sebenarnya juga memiliki tanggung jawab terhadap persoalan internal Pertamina, sebab komisaris memiliki kewenangan yang melekat yaitu melakukan pengawasan kepada direksi. Dengan demikian, tidak pada tempatnya jika Ahok justru melempar tanggung jawab tersebut direksi. “Yang disampaikan Ahok justru membuat kegaduhan dan akhirnya menjadi perdebatan yang tidak bermanfaat,” jelasnya.
Seluruh pihak sudah sepatutnya mencari solusi dan mengetahui akar permasalahan yang tengah dihadapi Pertamina. Apalagi, BUMN di masa pandemi diharapkan menjadi tulang punggung PEN. Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menjelaskan BUMN butuh kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi dalam mendorong pemulihan ekonomi.
“Sekarang ini dalam penanganan Covid-19 termasuk pemulihan ekonomi nasional itu hanya bisa dilakukan kolaborasi, kerja sama, koordinasi bukan kompetisi; karena kalau kompetisi, bersaing jadi kurang, berjalan kurang efektif, pemulihan ekonomi nasional tidak berjalan cepat,” ujar Trubus. (Baca juga: OPM Sudah Kelewatan, Penggunaan Operasi Militer Dinilai Sudah Mendesak)
Perkuat Fondasi Menuju Super Holding
Dalam pertemuan itu, Ahok menyampaikan sejumlah permasalahan dan kelemahan BUMN sektor migas tersebut. Arya bilang, masukan itu ditampung dan dikaji kembali oleh Erick Thohir. “Pak Menteri juga sharing apa saja yang dilihat beliau dari informasi-informasi yang ada, dari sini bisa disatukan nih. Dan memang sebagai komut, Pak Ahok ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan kepada Pertamina. Itu bagian tugas dari Pak Ahok. Pak Menteri juga meminta sebagai komisaris utama, Pak Ahok bisa membangun tim yang kuat di Pertamina,” kata Arya.
Selain itu, dirinya juga menyebutkan, khusus untuk kementerian, lembaga, dan instansi pemda di wilayah Jabodetabek, melalui SE No. 65/2020 bahwa diminta agar para PPK melaporkan secara rutin setiap minggunya pelaksanaan pembagian tugas kedinasan dan shift kerja pegawai ASN, guna mencegah terjadinya penularan yang dapat terjadi di transportasi umum ataupun lingkungan kantor. (Baca juga: Inggris Mengaku Hadapai Titik Krisis Pandemi Covid-19)
Permasalahan dalam tubuh Pertamina seharusnya bisa diminimalisasi. Pasalnya, Ahok sebagai komut Pertamina memiliki kewenangan yang kuat, melakukan pengawasan terhadap direksi. Melalui kewenangan tersebut, Ahok bisa melakukan pembinaan dan pembenahan dari dalam perusahaan. Hal tersebut seperti disampaikan anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Menurutnya, Ahok harusnya mempergunakan kewenangan tersebut agar Pertamina bisa lebih efisien, transparan, akuntabel, dan kontributif bagi negara.
Sesuai undang-undang (UU), komisaris dan direksi sebenarnya juga memiliki tanggung jawab terhadap persoalan internal Pertamina, sebab komisaris memiliki kewenangan yang melekat yaitu melakukan pengawasan kepada direksi. Dengan demikian, tidak pada tempatnya jika Ahok justru melempar tanggung jawab tersebut direksi. “Yang disampaikan Ahok justru membuat kegaduhan dan akhirnya menjadi perdebatan yang tidak bermanfaat,” jelasnya.
Seluruh pihak sudah sepatutnya mencari solusi dan mengetahui akar permasalahan yang tengah dihadapi Pertamina. Apalagi, BUMN di masa pandemi diharapkan menjadi tulang punggung PEN. Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menjelaskan BUMN butuh kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi dalam mendorong pemulihan ekonomi.
“Sekarang ini dalam penanganan Covid-19 termasuk pemulihan ekonomi nasional itu hanya bisa dilakukan kolaborasi, kerja sama, koordinasi bukan kompetisi; karena kalau kompetisi, bersaing jadi kurang, berjalan kurang efektif, pemulihan ekonomi nasional tidak berjalan cepat,” ujar Trubus. (Baca juga: OPM Sudah Kelewatan, Penggunaan Operasi Militer Dinilai Sudah Mendesak)
Perkuat Fondasi Menuju Super Holding
Lihat Juga :
