Kurangi Konflik, Saatnya Perkuat Kinerja BUMN

JAKARTA - Badan usaha milik negara (BUMN) harus mampu mengurangi konflik internal dan lebih fokus memperkuat kinerja, sehingga perusahaan pelat merah tersebut bisa menjadi tulang punggung penggerak pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sepanjang pekan lalu, nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menyita perhatian publik. Ahok yang menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina membeberkan masalah tata kelola perusahaan BUMN energi tersebut. (Baca: Inilah Nasib Orang yang Bakhil)

Dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube POIN pada Selasa (15/9/2020) kemarin, Ahok secara gamblang mengutarakan sejumlah persoalan yang terjadi di internal direksi Pertamina. Dia bahkan menyinggung mengenai lobi-lobi jabatan direksi, utang, dan gaji direksi perseroan pelat merah tersebut.

Ahok pun menyebut bahwa perubahan sejumlah direksi Pertamina dilakukan melalui lobi-lobi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Bahkan, dia menegaskan dirinya sebagai komisaris utama Pertamina pun tidak diberi tahu ketika ada perubahan tersebut.

“Dia ganti direktur pun tanpa kasih tahu saya, sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri karena yang menentukan Menteri,” kata Ahok, seperti yang dikutip dari video tersebut.

Dalam video berdurasi enam menit itu, Ahok juga mengutarakan persoalan gaji yang dinilainya sebagai persoalan lain di internal Pertamina. Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebut, ada jabatan direktur utama dari anak perusahaan yang gajinya Rp100 juta per bulannya, tapi ketika seseorang itu dicopot sebagai direksi, dia tetap dibayar dengan angka yang sama.

Ahok pun menyebut keinginan dia untuk memotong atau membersihkan jalur birokrasi di Pertamina yang dinilainya terlalu berbelit-belit. Misalnya ada karyawan yang naik pangkat di Pertamina, harus melalui syarat yang disebut Pertamina Level of Reference. (Baca juga: Penting Buat Orangtua, Kenali Gejala Kanker Pada Anak)

Masalah lain, lanjut Ahok, terkait utang Pertamina yang mencapai USD16 miliar. Meski utang perseroan negara yang menggunung itu, direksi perusahaan masih terus mencari pinjaman, sehingga Ahok menyebut hal itu sebagai suatu kebiasaan. Hasil pinjaman itu digunakan Pertamina untuk mengakuisisi lapangan di luar negeri. Padahal, kata Ahok, masih ada 12 cekungan di dalam negeri yang berpotensi memiliki minyak dan gas.

Berharap tidak semakin melebar, Menteri BUMN Erick Thohir langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan Ahok pada Kamis (17/9/2020). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan beberapa hal terkait hasil pertemuan tersebut. “Pak Menteri (Erick Thohir) kan memanggil Pak Ahok, kemarin kan ada video yang viral. Nah, jadi Pak Menteri ingin (Ahok) mengklarifikasi dan meminta masukan dari Pak Ahok,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Ahok menyampaikan sejumlah permasalahan dan kelemahan BUMN sektor migas tersebut. Arya bilang, masukan itu ditampung dan dikaji kembali oleh Erick Thohir. “Pak Menteri juga sharing apa saja yang dilihat beliau dari informasi-informasi yang ada, dari sini bisa disatukan nih. Dan memang sebagai komut, Pak Ahok ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan kepada Pertamina. Itu bagian tugas dari Pak Ahok. Pak Menteri juga meminta sebagai komisaris utama, Pak Ahok bisa membangun tim yang kuat di Pertamina,” kata Arya.