Bermodal Rp244 M, Tahun Depan Menteri Erick Kejar Setoran BUMN Rp413 T

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, pagu anggaran kementeriannya mengalami penurunan. Pada tahun 2020, pagu Kementerian BUMN yang disetujui Komisi VI DPR sebesar Rp346 miliar, sementara pada 2021 hanya mencapai Rp244 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan hal itu. Dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi VI DPR, pada Selasa (22/9/2020) secara virtual, Erick mengatakan, anggaran untuk kementeriannya menurun secara signifikan. ( Baca juga:Minta Tunda Pilkada, Pengusaha Logistik: Menyelamatkan Nyawa Lebih Utama Dibanding Pendapatan )

"Memang turun cukup signifikan dari tahun ini (2020)," ujar Erick setelah menanggapi kesimpulan yang dibacakan ketua Komisi VI dalam raker terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2021.

Meski mengalami penurunan, Erick menyebut pihaknya akan memaksimalkan pagu yang saat ini sudah disepakati bersama Komisi VI. Anggaran itu akan digunakan dalam dua program utama Kementerian BUMN.

Pertama, dukungan bagi manajemen yang nantinya dialokasikan senilai Rp158,2 miliar. Kedua, pengembangan dan pengawasan sebesar Rp86,6 miliar. ( Baca juga:RUU Cipta Kerja Instrumen untuk Tarik Investasi Berorientasi Ekspor )

Dalam memaksimalkan pagu anggaran tersebut, Erick pun merinci output yang ditargetkan oleh pihaknya, yakni kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara senilai Rp413 triliun. Kemudian, aset BUMN sebesar Rp9.099 triliun.

"Total ekuitas BUMN sebesar Rp2.900 triliun. Keempat, total laba bersih BUMN sebesar Rp198 triliun. Kelima, total Capex BUMN sebesar Rp481 triliun," katanya.