Anggaran Pilkada Ternyata Sudah Cair, Ada Kenaikan Rp15 Triliun
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran pilkada tahap pertama sudah ditransfer ke KPU. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah mencairkan anggaran Pilkada Serentak 2020 tahap pertama sebesar Rp941,4 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun sisanya tahap II ada Rp2 ,84 triliun sedang dalam proses untuk dicairkan.
"Anggaran Pilkada yang dari APBN sudah dicairkan Rp941,4 miliar untuk KPU pada tahap pertama," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers virtual, Selasa (22/9/2020).
Menurut dia, anggaran Pilkada tidak hanya didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sebagian anggaran pilkada memang berasal dari APBD dan lebih dari 246 daerah sudah mentransfer 100% , masih ada beberapa yang belum 100%. Itu nanti akan kita track terus," jelas dia.
Sementara anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah Rp3,93 triliun berasal dari Rp3,46 triliun dana APBD dan Rp474,9 miliar dari APBN. Anggaran dari APBN sudah dicairkan dalam dua tahap yakni Rp157,4 miliar untuk tahap I dan Rp237,4 triliun untuk tahap III.
Selain itu, ada anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020 sebesar Rp1,52 triliun. Sri Mulyani menambahkan, anggaran ini sudah dialokasikan sepenuhnya oleh APBD sesuai dengan penganggaran tersebut. "Karena ada protokol kesehatan, ada tambahan Rp15,01 triliun dari anggaran KPU dan Rp10,24 triliun berasal dari APBD. Sebanyak Rp4,77 triliun dibantu oleh APBN," jelasnya.
"Anggaran Pilkada yang dari APBN sudah dicairkan Rp941,4 miliar untuk KPU pada tahap pertama," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers virtual, Selasa (22/9/2020).
Menurut dia, anggaran Pilkada tidak hanya didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sebagian anggaran pilkada memang berasal dari APBD dan lebih dari 246 daerah sudah mentransfer 100% , masih ada beberapa yang belum 100%. Itu nanti akan kita track terus," jelas dia.
Sementara anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah Rp3,93 triliun berasal dari Rp3,46 triliun dana APBD dan Rp474,9 miliar dari APBN. Anggaran dari APBN sudah dicairkan dalam dua tahap yakni Rp157,4 miliar untuk tahap I dan Rp237,4 triliun untuk tahap III.
Selain itu, ada anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020 sebesar Rp1,52 triliun. Sri Mulyani menambahkan, anggaran ini sudah dialokasikan sepenuhnya oleh APBD sesuai dengan penganggaran tersebut. "Karena ada protokol kesehatan, ada tambahan Rp15,01 triliun dari anggaran KPU dan Rp10,24 triliun berasal dari APBD. Sebanyak Rp4,77 triliun dibantu oleh APBN," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
