Fuad Bawazier Sebut Pembiayaan Lewat SBN Berisiko Perbesar Beban Fiskal
Minggu, 19 Juli 2026 - 19:09 WIB
loading...
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dalam Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews, dikutip di Jakarta, Minggu (19/7/2026). FOTO/Tangkapan Layar Youtube/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator kesehatan fiskal. Menurut dia, ukuran yang lebih penting adalah kemampuan negara membayar pokok dan bunga utang dari pendapatan yang dimiliki.
"Utang itu dibilang masih aman karena belum melebihi 60% dari PDB. Saya bilang, utang itu tidak dibayar pakai PDB! Utang itu kan duit cash kontan. Emang Pendapatan Domestik Bruto bisa buat bayar utang? Nggak bisa! Utang itu dicicil pakai uang, yang bersumber dari pendapatan negara," kata Fuad Bawazier dalam Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews, dikutip di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Baca Juga: S&P Tahan RI Masih Investment Grade, Fuad Bawazier Prediksi Ekonomi Bangkit 6 Bulan Lagi!
Fuad menyoroti akumulasi utang pemerintah yang menurutnya telah mencapai sekitar Rp8.000 triliun dan didominasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta sukuk. Ia menilai penggunaan rasio utang terhadap PDB sebagai tolok ukur utama dapat menimbulkan persepsi bahwa kondisi fiskal tetap aman, padahal beban pembayaran utang terus meningkat.
Menurut Fuad, pola pembiayaan pemerintah mengalami perubahan dibandingkan era Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri. Pada periode tersebut, pemerintah lebih banyak mengandalkan pinjaman luar negeri bilateral maupun multilateral yang umumnya dikaitkan langsung dengan proyek-proyek pembangunan sehingga penggunaan dananya lebih terarah.
Ia mengatakan perubahan mulai terjadi ketika pemerintah lebih banyak memanfaatkan instrumen SBN sebagai sumber pembiayaan APBN. Menurutnya, mekanisme tersebut membuat dana hasil penerbitan surat utang masuk ke kas negara dan digunakan untuk berbagai kebutuhan anggaran, sehingga tidak seluruhnya dialokasikan untuk belanja produktif.
Dia juga mengungkapkan bahwa lembaga keuangan global, seperti Goldman Sachs, Merrill Lynch, dan Morgan Stanley, sejak awal melihat Indonesia sebagai pasar potensial karena rasio utang terhadap PDB saat itu masih relatif rendah. Kondisi tersebut, menurut dia, mendorong meningkatnya penerbitan surat utang pemerintah di pasar keuangan.
Baca Juga: Hutan Gundul, Cadangan Devisa Menguap! Mantan Menkeu Bongkar Patgulipat Ekspor Tambang
Pihaknya menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola pembiayaan melalui utang agar tidak membebani kondisi fiskal pada masa mendatang. Fokus kebijakan, kata dia, seharusnya diarahkan pada kemampuan negara memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara berkelanjutan, bukan semata-mata menjaga rasio utang terhadap PDB tetap berada di bawah batas yang ditetapkan undang-undang.
Fuad menambahkan, pengelolaan utang yang sehat harus memastikan setiap tambahan pembiayaan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui investasi yang produktif. Dengan demikian, utang tidak hanya menjadi sumber pembiayaan anggaran, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas ekonomi dan fiskal negara di masa depan.
"Utang itu dibilang masih aman karena belum melebihi 60% dari PDB. Saya bilang, utang itu tidak dibayar pakai PDB! Utang itu kan duit cash kontan. Emang Pendapatan Domestik Bruto bisa buat bayar utang? Nggak bisa! Utang itu dicicil pakai uang, yang bersumber dari pendapatan negara," kata Fuad Bawazier dalam Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews, dikutip di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Baca Juga: S&P Tahan RI Masih Investment Grade, Fuad Bawazier Prediksi Ekonomi Bangkit 6 Bulan Lagi!
Fuad menyoroti akumulasi utang pemerintah yang menurutnya telah mencapai sekitar Rp8.000 triliun dan didominasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta sukuk. Ia menilai penggunaan rasio utang terhadap PDB sebagai tolok ukur utama dapat menimbulkan persepsi bahwa kondisi fiskal tetap aman, padahal beban pembayaran utang terus meningkat.
Menurut Fuad, pola pembiayaan pemerintah mengalami perubahan dibandingkan era Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri. Pada periode tersebut, pemerintah lebih banyak mengandalkan pinjaman luar negeri bilateral maupun multilateral yang umumnya dikaitkan langsung dengan proyek-proyek pembangunan sehingga penggunaan dananya lebih terarah.
Ia mengatakan perubahan mulai terjadi ketika pemerintah lebih banyak memanfaatkan instrumen SBN sebagai sumber pembiayaan APBN. Menurutnya, mekanisme tersebut membuat dana hasil penerbitan surat utang masuk ke kas negara dan digunakan untuk berbagai kebutuhan anggaran, sehingga tidak seluruhnya dialokasikan untuk belanja produktif.
Dia juga mengungkapkan bahwa lembaga keuangan global, seperti Goldman Sachs, Merrill Lynch, dan Morgan Stanley, sejak awal melihat Indonesia sebagai pasar potensial karena rasio utang terhadap PDB saat itu masih relatif rendah. Kondisi tersebut, menurut dia, mendorong meningkatnya penerbitan surat utang pemerintah di pasar keuangan.
Baca Juga: Hutan Gundul, Cadangan Devisa Menguap! Mantan Menkeu Bongkar Patgulipat Ekspor Tambang
Pihaknya menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola pembiayaan melalui utang agar tidak membebani kondisi fiskal pada masa mendatang. Fokus kebijakan, kata dia, seharusnya diarahkan pada kemampuan negara memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara berkelanjutan, bukan semata-mata menjaga rasio utang terhadap PDB tetap berada di bawah batas yang ditetapkan undang-undang.
Fuad menambahkan, pengelolaan utang yang sehat harus memastikan setiap tambahan pembiayaan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui investasi yang produktif. Dengan demikian, utang tidak hanya menjadi sumber pembiayaan anggaran, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas ekonomi dan fiskal negara di masa depan.
(nng)
Lihat Juga :
