Selama Perang dengan AS, Penjualan Minyak Iran Tembus Rp323 Triliun
Senin, 27 Juli 2026 - 14:45 WIB
loading...
Iran memukukan pendapatan sebesar USD18 miliar dari penjualan minyak selama periode perang dengan Amerika Serikat. FOTO/Reuters
A
A
A
TEHERAN - Iran membukukan pendapatan sebesar USD18 miliar atau sekitar Rp323 triliun dari penjualan minyak selama periode perang dengan Amerika Serikat (AS). Penerimaan tersebut menjadi penopang utama perekonomian Iran di tengah tekanan sanksi internasional dan ketidakpastian geopolitik.
"Penjualan minyak tersebut menyumbang lebih dari 60 persen dari target penerimaan minyak yang tercantum dalam anggaran tahunan negara," kata Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad seperti dikutip Malay Mail, Senin (27/7/2026).
Baca Juga: Intelijen AS: Mojtaba Khamenei Lebih Tertarik Kembangkan Senjata Nuklir daripada Ayahnya
Dia mengatakan pendapatan dari penjualan minyak tersebut telah melampaui 60% dari target penerimaan minyak yang ditetapkan dalam anggaran tahunan pemerintah. Paknejad menjelaskan, dari total penerimaan itu sekitar USD11,5 miliar diperoleh selama periode perang, sedangkan USD6,5 miliar berasal dari masa gencatan senjata. Menurut dia, berkurangnya risiko terhadap pelayaran kapal tanker selama gencatan senjata turut mendorong peningkatan ekspor minyak Iran.
Selain meningkatkan ekspor, Iran juga menjual sebagian dari sekitar 100 juta barel minyak mentah dan kondensat gas yang sebelumnya tersimpan dalam cadangan. Kondisi tersebut menunjukkan sektor energi Iran tetap beroperasi di tengah konflik bersenjata dan pembatasan perdagangan akibat sanksi internasional.
Sebelumnya, Washington dan Teheran mencapai nota kesepahaman pada Juni 2026 untuk mengakhiri konflik serta membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kesepakatan itu memberikan ruang bagi aktivitas pelayaran komersial dan memungkinkan ekspor minyak Iran melalui sejumlah kelonggaran (waiver) dalam perdagangan energi.
Baca Juga: Breaking News! Gubernur BI Perry Warjiyo Mengundurkan Diri
Namun, AS mencabut kelonggaran tersebut pada 7 Juli 2026 setelah ketegangan kembali meningkat di kawasan Selat Hormuz. Washington menilai langkah Iran di jalur pelayaran strategis itu berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan dan perdagangan energi global.
Pemerintah Iran menegaskan sektor minyak tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah tekanan sanksi. Perkembangan di Selat Hormuz pun masih menjadi perhatian pelaku pasar internasional mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.
"Penjualan minyak tersebut menyumbang lebih dari 60 persen dari target penerimaan minyak yang tercantum dalam anggaran tahunan negara," kata Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad seperti dikutip Malay Mail, Senin (27/7/2026).
Baca Juga: Intelijen AS: Mojtaba Khamenei Lebih Tertarik Kembangkan Senjata Nuklir daripada Ayahnya
Dia mengatakan pendapatan dari penjualan minyak tersebut telah melampaui 60% dari target penerimaan minyak yang ditetapkan dalam anggaran tahunan pemerintah. Paknejad menjelaskan, dari total penerimaan itu sekitar USD11,5 miliar diperoleh selama periode perang, sedangkan USD6,5 miliar berasal dari masa gencatan senjata. Menurut dia, berkurangnya risiko terhadap pelayaran kapal tanker selama gencatan senjata turut mendorong peningkatan ekspor minyak Iran.
Selain meningkatkan ekspor, Iran juga menjual sebagian dari sekitar 100 juta barel minyak mentah dan kondensat gas yang sebelumnya tersimpan dalam cadangan. Kondisi tersebut menunjukkan sektor energi Iran tetap beroperasi di tengah konflik bersenjata dan pembatasan perdagangan akibat sanksi internasional.
Sebelumnya, Washington dan Teheran mencapai nota kesepahaman pada Juni 2026 untuk mengakhiri konflik serta membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kesepakatan itu memberikan ruang bagi aktivitas pelayaran komersial dan memungkinkan ekspor minyak Iran melalui sejumlah kelonggaran (waiver) dalam perdagangan energi.
Baca Juga: Breaking News! Gubernur BI Perry Warjiyo Mengundurkan Diri
Namun, AS mencabut kelonggaran tersebut pada 7 Juli 2026 setelah ketegangan kembali meningkat di kawasan Selat Hormuz. Washington menilai langkah Iran di jalur pelayaran strategis itu berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan dan perdagangan energi global.
Pemerintah Iran menegaskan sektor minyak tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah tekanan sanksi. Perkembangan di Selat Hormuz pun masih menjadi perhatian pelaku pasar internasional mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.
(nng)
Lihat Juga :
